DELISERDANG-Rencana pemerintah provinsi Sumatera Utara memproses pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Bupati Deliserdang mendapat tanggapan dari anggota DPRD Deliserdang, Benhur Silitonga.
Politisi muda partai Golkar ini, pihaknya berharap kepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho agar mengnunjuk serta mengangkat PJS Bupati hendaknya orang memahami serta budaya dan kondisi Kabupaten Deliserdang. Pasalnya, PjS Bupati akan bertanggungjawab terhadap proses pembagunan Kabupaten Deliserdang pasca berakhirnya massa jebatan Bupati Amri Tambunan dan Wakilnya Zainuddin Mars.
“Tentu tugas PJS nantinya akan menyelengaran pemerintahan serta melaksanakan proses pembangunan. Soalnya MK belum memutuskan hasil Pilkada. Bila berlarut-larut masalah ini belum tuntas maka PJS yang menyelengaran pemerintahan kan,”bilang Benhur.
Selain memahami kondisi Deliserdang, juga PjS yang bakal dilantik hendaknya harus mengenal secara gerografis Kabupaten Deliserdang. Dengan luasnya kabupaten Deliserdang tentu butuh perhatian dari pejabat yang bersangkutan.
Kemudian, harapan terbesar diemban PjS Bupati Deliserdang adalah menyukseskan Pilkada Deliserdang. Seandainya bila MK menyatakan dua putaran pada Pilkada nanti. PjS Bupati harus mampu mengarahkan PNS serta perangkat desa agar netral.
Mantan Sekda Medan Berpeluang
Sementara kepala Biro Otonomi Daerah Pemprovsu Jimmi Pasaribu mengaku hingga kemarin bvelum ada ada yang ditetapkan untuk menggantikan Amri. Meski begitu, dari kabar yang berada, mantan Sekda Kota Medan Fitriyus memeiliki peluang besar menjabat bupati Deliserdang sementara. Selain Fitriyus, M Roem yang Kadis Pertanian Provsu, Kepala Biro (Kabiro) Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemsos) Pemprov Sumut Hasban Ritonga, dan Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Arsyad Lubis juga disebut-sebut punya kans.
“Sejauh ini kita belum menyiapkan calon pejabat Bupati Deliserdang. Mengingat belum adanya permintaan penempatan pejabat bupati dari Pemkab Deliserdang, juga kita menunggu putusan MK,” ujar Jimmi Pasaribu.
Lebih lanjut dikatakan Jimmi bahwa yang menentukan siapa yang ditunjuk pejabat untuk mengisi jabatan tersebut adalah hak progratif gubernur. “Kalau sudah ada perintah penunjukan maka kita akan segera menyiapkan tentunya pejabat yang senior dan eselon II,” beber Jimmi.
Penunjukan pejabat itu, sambung Jimmi, tidak perlu melalui baperjakat karena bukan pejabat struktural seperti PNS lainnya. “Ini kan hanya penunjukan sementara jadi tidak perlu ada baperjakat karena ini bukan pejabat struktural seperti SKPD. Jadi haknya gubernur. Tapi yang jelas senior,” tegasnya.
Sementara itu ketika disunggung siapa saja pejabat senior yang bakal ditunjuk, Jimmi Pasaribu mengatakan ia tidak tahu. “Banyak pejabat yang senior di Pemprovsu apakah melalui SKPD, asisten, dan staf ahli. Nah ini tidak tertutup kemungkinan dari mereka ini ditunjuk sebagai pejabat. Tapi intinya menunggu hasil putusan MK,” tegasnya. (btr/rud)
