MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak beberapa hari lalu, Pemprov Sumut melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 terus menyalurkan jaring pengaman sosial (JPS) ke sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara. Tujuannya, untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun bantuan Pemprov Sumut tersebut, ternyata belum tersalurkan di Kota Medan.
Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Fakhruddin Harahap membenarkan hal itu. Menurutnya, bantuan dari Pemprovsu tersebut belum disalurkan di Kota Medan bukan karena lambatnya penyaluran dari Pemprovsu, melainkan karena memang sengaja ditahan sementara waktu hingga bantuan tahap kedua dari Pemko Medan selesai didistribusikan.
“Ya, belum kita terima. Bukan karena apa-apa, saat inikan kita masih menyalurkan bantuan tahap kedua, kita tunggu dulu ini selesai lalu kita terima bantuan dari Pemprovsu untuk kita bagikan kepada warga Medan. Jadi tidak tumpang tindih,” kata Fakhruddin kepada Sumut Pos, Selasa (19/5).
Nantinya, setelah bantuan tahap kedua selesai, maka Pemko Medan melalui Dinas Sosial akan kembali melakukan pendataan untuk warga yang akan menerima bantuan tersebut. “Bantuan Pemko tahap kedua inikan ada 300 ribu paket, sedangkan bantuan dari Pemprovsu itukan ada 128.870 paket. Nanti rencananya bantuan dari Pemprovsu ini akan digenapkan menjadi 300 ribu paket agar sama seperti bantuan tahap kedua. Lalu nanti bantuan itu akan dibagi sebagai bantuan tahap ketiga setelah bantuan tahap kedua selesai disalurkan,” jelasnya.
Sedangkan untuk kriteria warga penerima bantuan tahap ketiga nanti, lanjut Fakhruddin, belum ditentukan secara pasti. “Tapi kemungkinan akan sama dengan kriteria bantuan tahap pertama dan kedua yang sedang berjalan sekarang. Penerima bantuan sembako dampak sosial Covid-19 Pemko Medan adalah mereka yang bukan penerima bantuan PKH,” terangnya.
Kepada Sumut Pos, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga SE MM mengatakan, pihaknya menyarankan Pemko Medan untuk menerima bantuan dari Pemprovsu tersebut dalam bentuk tunai atau bukan dalam bentuk bantuan sembako.
Hal itu disarankannya agar bantuan itu dapat digunakan dengan tepat sasaran, salah satunya untuk menghidupkan UKM masyarakat yang saat ini sedang terpuruk. “Bantuan sosial dari Pemprov kita sarankan uang tunai saja, selain menghidupkan UKM sekitar, bantuan itu bisa diarahkan penerima untuk membeli kebutuhannya. Sebab kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda dan masyarakat itu sendiri lah yang paling tahu apa yang dia butuhkan,” kara Ihwan kepada Sumut Pos, Selasa (19/5).
Kata Ihwan, bila dinominalkan, bantuan dari Pemprovsu tersebut akan bernilai Rp225 ribu per KK untuk 128.870 KK. “Artinya sebanyak 128.870 KK akan dapat memanfaatkan uang itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Sudah ada contoh, di Nias pemerintahnya memintanya dalam bentuk tunai saja dan dibagi juga dalam bentuk tunai,” katanya.
Selain lebih bermanfaat, lanjutnya, hal itu juga dapat menghindari permainan seperti pengurangan timbangan dan kualitas sembako yang dibagikan dan itu cukup sulit untuk dibuktikan. Sedangkan kalau tunai, kecurangan akan terlihat nyata bila nominal yang dibagikan dipotong oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. “Kalau ada oknum yang jelas-jelas terbukti memotong atau menyalahgunakan anggaran itu, kita minta untuk langsung dipidana saja,” tutupnya.
Stok Bahan Pokok Aman hingga Juli
Sementara, ketersediaan bahan pokok untuk konsumsi masyarakat Sumatera Utara dipastikan cukup, bahkan hingga Juli 2020 mendatang. Karenanya, masyarakat diminta tidak khawatir dan panik di tengah pandemi Covid-19 .
“Ketersediaan bahan pokok kita khususnya beras di Sumut itu cukup. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Insyaallah pertanian kita masih berdaya dan kuat untuk penuhi konsumsi kita di tengah pandemi ini,” kata Gubsu Edy Rahmayadi melalui Plt Kadis Kominfo H Irman didampingi Kepala Bulog Sumut Arwakhudin Widiarso dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut, Dahler Lubis di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Medan, Senin (18/5).
Pernyataan ini dibenarkan Dahler Lubis. Seperti beras, ungkap dia, saat ini sudah ada persediaan hingga tiga bulan ke depan. Dimana, per bulan konsumsi beras masyarakat Sumut mencapai lebih kurang 160 ribu ton. “Yang kurang itu bawang merah. Kita baru bisa mencukupi 40 persen hingga 50 persen. Begitu pula, bawang putih. Namun demikian, di tengah pandemi ini, tidak ada kendala untuk memperoleh pasokan dari luar Sumut,” katanya.
Arwakhudin Widiarso menambahkan, ketersediaan beras di gudang Bulog sebanyak 36.000 ton. Stok tersebut siap untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan di tengah masyarakat. Selain itu, ada pula stok gula pasir hampir 1.000 ton. “Benar seperti kata Pak Irman dan Pak Dahler. Tidak perlu khawatir dengan stok bahan pangan pokok. Menurut hitung-hitungan, stok kita masih relatif aman,” janji dia. (map/prn)
