TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk menguraikan masalah kemiskinan yang kompleks di daerah.
Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar pada kegiatan Assistensi Teknis Penyusunan Dokumen RPKAD, RAT dan LP2KD Kota Tebingtinggi yang digelar di Aula Bappeda, Jalan Delima Kota Tebingtinggi, Rabu (18/5)
Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar menyampaikan diperlukan penanganan secara terkoordinasi dan terencana dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kota Tebingtinggi.
“Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan multidimensi yang perlu mendapatkan penanganan secara terkoordinasi dan terencana,” bilang Oki Doni.
Oki Doni memaparkan, bahwa data kemiskinan di Kota Tebingtinggi Tahun 2020 sebanyak 16.320 jiwa dan sekitar 6.060 jiwa di antaranya masuk kedalam kemiskinan ekstrem, sehingga diharapkan hal ini menjadi perhatian serius oleh TKPK Tebingtinggi.
“Terkait angka kemiskinan yang ada di Kota Tebingtinggi, saya meminta perhatian serius bagi kita yang tergabung dalam TKPK agar dapat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga memberikan dampak dan dapat mengurangi serta menurunkan angka kemiskinan di Kota Tebingtinggi,” jelasnya. Mengingat akhir masa jabatan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi yang tidak lama lagi, Oki Doni Siregar dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dan ketidakpuasan selama memimpin.
“Mengakhiri masa jabatan saya sebagai Wakil Wali Kota Tebingtinggi, pasti ada kekurangan dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan saya, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan masyarakat Kota Tebingtinggi dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan selama ini,” tutup Oki.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik bahwa kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah berbasis data dan analisi serta penguatan peran TKPK Kota Tebingtinggi.
Asistensi penyusunan dokumen RPKD, RAT dan LP2KD ini hanya dilakukan di 6 daerah yang sudah ditentukan oleh TNP2K yang merupakan pilot project, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Polewali Mandar (Sulawesi Barat) dan Kota Tebingtinggi. (ian)
