SUMUTPOS.CO – Proyek infrastruktur jalan dan jembatan strategis Sumatera Utara (Sumut) atau yang dikenal proyek Multiyears Contract senilai Rp2,7 triliun, ”memakan korban”. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mencopot Bambang Pardede dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut
PENCOPOTAN Bambang Pardede ini bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, mengecek jalan rusak di sana. “Kemarin sore, 17 Mei 2023 diserahkan SK pencopotan kepada Bambang melalui sekretaris,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin kepada wartawan, Jumat (19/5) sore.
Sebagai penggantinya, kata Safruddin, Gubsu mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Sumut yakni Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut, Marlindo Harahap hingga terpilih Kadis PUPR Sumut definitif. Safruddin pun buka-bukaan terkait alasan pencopotan Bambang dari Kadis PUPR Sumut.
Menurutnya, pencopotan itu tidak terlepas dari kinerja kurang maksimal terkait mega proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan saat ini, senilai Rp2,7 triliun. “Di tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, hanya sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan, dikasih waktu 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau dihitung sudah 7 bulan lebih,” ungkap Safruddin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Utara, Arief S Trinugroho juga membenarkan pencopotan Bambang Pardede dari jabatannya. “Ya, dibebastugaskan, sudah kosong. Bambang ini, eselon II dan tunjangan kinerja masih melekat, setelah administrasi lengkap baru seleksi kita buka, kita masih evaluasi,” kata Arief.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan membuka lelang jabatan Kadis PUPR Sumut untuk menggantikan Bambang sebagai Kadis PUPR Sumut defenitif. Untuk diketahui pengerjaan mega proyek tersebut, tengah berjalan dilakukan PT Waskita Karya bersama KSO. Sedangkan, progres dikerjakan baru 38,08 persen.
Gubsu Minta Maaf
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Utara karena masih banyaknya jalan rusak di Sumatera Utara. Edy mengajak pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah pusart untuk saling bekerja sama dalam memperbaiki infrastruktur, khususnya badan jalan yang rusak di Sumut.
“Saya minta maaf kepada rakyat Sumatra Utara. Mari bekerja sama semua pihak. Ini harus ada saling pengertian dan doa kepada semua pihak. Jangan kita saling menyalahkan. Kita bekerja, kita serius, ayo didoakan,” kata Edy kepada wartawan di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (19/5). Edy mengklaim, jalan provinsi di Sumut merupakan jalan terpanjang di dunia, mencapai 3.005 kilometer. Sehingga diperlukan anggaran besar untuk perawatan dan pembangunannya kembali. “Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Jangankan saya mikirin jalan kabupaten, jalan provinsi yang 3.005 kilometer saja saya sudah pusing, jalan terpanjang di dunia,” sebut Edy.
Karenanya, mantan Pangkostrad ini berharap, melalui proyek infratsruktur multiyears senilai Rp2,7 triliun dapat mengurangi jumlah jalan rusak di Sumut. Sehingga kemantapan jalan di Sumut bisa tercapai 70 persen. “Itu saya masih berusaha untuk bisa menyelesaikan, paling tidak mencapai kemantapan 65 sampai 70 persen,” harap Edy.
Dia juga menyinggung soal Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pajak perkebunan sawit. DBH itu, tengah diperjuangkan terus ke Pemerintah Pusat, karena di provinsi ini banyak kawasan perkebunan sawit. “Inilah kemampuan kita. Itu juga saya mendesak dana bagi hasil itu untuk melaksanakan perbaikan infrastruktur di Sumut. Jalan nasional juga pasti semua sudah tahu. Apalagi jalan kabupaten. Ini yang harus sama-sama kita lakukan,” ujar Edy. Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu meminta doa dari semua masyarakat agar bisa menyelesaikan permasalahan jalan rusak di Sumut. Termasuk, keadilan DBH diterima oleh Provinsi Sumut. “DBH sudah sampai dibahas di DPR. Tapi sampai di mana sekarang ini saya belum tahu sudah dicek lagi. Nanti akan saya cek ke BPKAD,” tandas Gubernur Edy.
Senada dengan Edy, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting juga menyoroti soal DBH dari sektor perkebunan sawit. Menurut Baskami, bila DBH disalurkan dengan adil, dia yakin Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota bisa menggunakan anggaran itu untuk memperbaiki jalan yang rusak. “Sebenarnya kan, dari dulu kita minta DBH Perkebunan sawit ini. Kita minta minimal 30 persenlah kita dapatkan. Kalau itu terjadi di Sumut, jalan sudah rusak cepat diperbaiki,” kata Baskami kepada wartawan, Jumat (19/5).
Menurutnya, jalan rusak di Sumatera Utara tidak terlepas dari aktivitas kenderaan bermotor bermuatan melibihi tonase khususnya pengangkut sawit, mengakibatkan jalan jadi hancur dan berkubang serta berlumpur. Seharusnya, kata Baskami, DBH dari sektor perkebunan sawit sebesar 30 persen.
Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, jika DBH dibagikan Pemerintah Pusat secara adil kepada daerah, dia yakin pemerintah daerah memiliki anggaran dan cepat melakukan perbaikan jalan. “Mohon maaf, sampai kamar mandi kita pun bisa dihotmix (aspal). Semua kalau bisa, jalan kabupaten/kota kita di hotmix,” sebutnya.
Meski tidak jelas berapa persen DBH dari pajak perkebunan sawit diberikan Pemerintah Indonesia ke Pemprov Sumut, namun Baskami mengatakan DBH itu sangat kecil. Sedangkan jalan rusak didominasi di sekitar dan kawasan perkebunan sawit. “Tapi nyatanya, berapa persen kita dapat? Semua dibawa ke pusat uang kita. Karena begitu banyaknya sawit yang kita produksi,” sebutnya lagi.
Baskami pun tidak mau menyalahkan gubernur, bupati dan wali kota yang tidak mampu memperbaiki jalan rusak. Pasalnya, mereka tidak memiliki anggaran maksimal untuk perbaikan jalan dalam pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah. Dia mencontohkan perbaikan jalan yang dilakukan Pemprov Sumut, harus menggunakan anggaran multiyears senilai Rp2,7 triliun atau dicicil beberapa tahun dari APBD Sumut. Hal itu karena Pemprov Sumut tidak memiliki anggaran besar untuk memperbaiki infrastruktur. “Jumlah yang Rp2,7 triliun ini saja kita bikin multiyears, sampai sekarang belum selesai,” ujarnya.
Menurut Baskami, saat ini keinginan masyarakat cuma dua, yakni jalan bagus dan kesehatan. Hal ini, cukup mudah dipenuhi bila dilakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. “Kita terus dorong itu, karena jika keduanya terpenuhi, rakyat sudah senang. Tak banyak permintaan masyarakat kita kok. Dari pendidikan saya lihat, yang mampu dia sekolah yang tinggi, kalau gak mampu di negeri,” sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran Rp800 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sumatera Utara, baik itu yang berstatus jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota. Pengerjaannya pun akan mulai dikerjakan pada Juli mendatang.
Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah, dan Bupati Labura Hendriyanto Sitorus, Presiden Jokowi menjajal jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), dengan mobil dinas RI 1. Kepala Negara melihat secara langsung jalan rusak dalam kondisi seperti kubangan. Sehingga dalam waktu dekat, Kementerian PUPR RI, akan turun melakukan perbaikan jalan tersebut. “Ya ini, kita di Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang kita lihat, di Provinsi Sumut ini. Jalan nasional ada 2.600 km, yang rusak kira-kira 260 km. Ini jalan nasional,” kata Jokowi di sela kunjungannya, Rabu (17/5).
Presiden Jokowi mengatakan, jalan berstatus provinsi di Sumut sepanjang 3.005 kilometer. Dari panjang jalan itu, yang rusak sekitar 340 kilometer. “Jalan Kabupaten ini banyak yang rusak. Dari 33 ribu kilometer di Sumut, yang rusak kira- kira 13 ribu kilometer. Salah satunya, yang ini kita lihat di Labura,” ucap Jokowi.
Dengan begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan melakukan perbaikan jalan rusak di Sumut dimulai pada Juli 2023, mendatang. “Yang ini, ada 13 kilometer, kemudian yang menuju ke Sei Ledong atau Tanjung Ledong itu, ada 17 kilometer itu. Dalam keadaan yang lebih kurang sama seperti ini. Ini yang segera kita perbaiki. Nanti kita mulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli (2023),” sebut Jokowi.
Presiden pun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan jalan di Sumatera Utara. Baik itu berstatus jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota. “Untuk Sumut anggaran yang kita kuncurkan Rp800 miliar untuk seluruh kabupaten/kota,” sebut Jokowi.
Bukan hanya di Labura, mantan Wali Kota Solo itu juga menyebutkan, banyak juga jalan rusak di kabupaten/kota lainnya yang juga akan diperbaiki pemerintah pusat. Presiden menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah supaya jalur produksi dan logistik tidak terganggu. Apabila rusak, jalur tersebut berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi. “Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah. Itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur,” ungkap Jokowi.
Menurut Presiden, Pemerintah Pusat membantu memperbaiki jalan rusak ini karena kabupaten/kota dan provinsi meminta bantuan untuk memperbaiki. “Jadi kita ambil alih membantu provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya. (gus/adz)
