LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumtera Utara melakukan Sosialisasi Pendataan Keluarga, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang stunting, di Desa Baru Pasar 8, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, baru baru ini.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR mengatakan kegiatan sosialisasi pendataan keluarga merupakan program dalam menekan angka stunting di Indonesia.
“Kami melakaukan Pengumpulan dan Pengolahan Data mengunakan formulir F/I/PK/21 dilakukan di tingkat kecamatan dengan memanfaatkan Balai Penyuluhan, lalu Data yang sudah diterima akan diinput langsung menggunakan perogram berbasis smartphone”, ujar Rabiatun.
Dijelaskan Rabiatun, stunting adalah kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya, dikarenakan kekurangan nutrisi.
Sementara itu, pelaksanaan kegiatan Sosialiasi Pendataan Keluarga ini juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H. Ansory Siregar, Lc.(rel/han)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumtera Utara melakukan Sosialisasi Pendataan Keluarga, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang stunting, di Desa Baru Pasar 8, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, baru baru ini.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR mengatakan kegiatan sosialisasi pendataan keluarga merupakan program dalam menekan angka stunting di Indonesia.
“Kami melakaukan Pengumpulan dan Pengolahan Data mengunakan formulir F/I/PK/21 dilakukan di tingkat kecamatan dengan memanfaatkan Balai Penyuluhan, lalu Data yang sudah diterima akan diinput langsung menggunakan perogram berbasis smartphone”, ujar Rabiatun.
Dijelaskan Rabiatun, stunting adalah kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya, dikarenakan kekurangan nutrisi.
Sementara itu, pelaksanaan kegiatan Sosialiasi Pendataan Keluarga ini juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H. Ansory Siregar, Lc.(rel/han)