JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, ternyata menggunakan jasa keluarga dan kolega untuk meraup keuntungan dari sejumlah proyek yang ada di Kabupaten Langkat. Hal ini terungkap dalam pemeriksaan sementara yang dilakukan KPK,
Seperti halnya dalam kasus ini, Bupati Langkat menggunakan jasa sang kakak, Iskandar Perangin-angin untuk mengumpulkan pundi-pundi uang lewat fee proyek. Setiap pemenang proyek akan dimintai uang 15 persen hingga 16,5 persen dari anggaran proyek. Untuk pemenang proyek yang ikut lelang, dipatok 15 persen. Sementara untuk penunjukan langsung, dipatok 16,5 persen.
Terkait kasus tersebut, tersangka Muara Perangin-angin memenangkan tender proyek infrastruktur Kabupaten Langkat senilai Rp4,3 miliar. Penunjukan Muara sebagai pemenang proyek diduga berkat campur tangan Iskandar. Setelah dinyatakan menang, Muara pun menunaikan kewajibannya menyetor fee sesuai yang diminta.
Bahkan, Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat ternyata menggunakan perusahaan sang kakak, Iskandar untuk mengerjakan proyek pemerintah di Kabupaten Langkat. “Ada juga beberapa proyek yang dikerjakan saudara TRP melalui perusahaan milik ISK,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Kasus tersebut terungkap setelah KPK mendapatkan informasi rencana suap oleh Muara Perangin-angin kepada sejumlah orang kepercayaan Bupati Langkat. Mereka yang diutus Bupati Langkat, diantaranya adalah Marcos Surya Abadi disebut-sebut Wakil Ketua MPC organisasi kepemudaan, anak buah Terbit Rencana yang juga kontraktor. Serta Isfi Syahfitra, dan Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat, Sujarno.
Sementara Bupati Langkat dan kakaknya, Iskandar menunggu di lokasi lain. Para tersangka tak menyadari jika KPK mengawasi gerak-gerik mereka termasuk membuntuti Muara Perangin-angin saat mengambil uang tunai di bank.
Setelah mengambil uang tunai, Muara datang ke warung kopi untuk menyerahkan uang suap sejumlah Rp786 juta kepada Marcos, Sujarno dan Isfi. KPK pun langsung mengamankan mereka dan digelandang ke Polers Binjai.
Tak Yakin Pembunuhan Karakter
Peristiwa operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, yang notabene Ketua DPD Partai Golkar Langkat, mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pakar Partai Golkar H R Agung Laksono. Agung mengaku turut prihatin atas peristiwa itu.
“Saya turut prihatin terjadi peristiwa itu, setelah sebelumnya Wali Kota Bekasi (Rahmat Effendi) mengalami hal yang sama,” kata Agung saat berkunjung ke Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Sudirman, Jumat (21/1) petang.
Agung mengaku tidak yakin peristiwa yang menimpa kader Golkar tersebut sebagai upaya pembunuhan karakter. “Sempat terlontar, ini jangan-jangan sebuah desain, sebuah rekayasa terhadap kader Golkar dalam rangka mendiskreditkan, pembunuhan karakter untuk melumpuhkan, menurunkan semangat dan moril,” ungkapnya.
Menurut Agung, dia tidak sependapat dengan opini seperti itu. “Saya kira pandangan seperti itu kurang sependapat, tidak terlalu percaya dengan pendapat seperti itu. Walaupun, memang bisa saja terjadi tetapi saya percaya tidak demikian dan saya tidak yakin terhadap desain seperti itu. Karena, tidak akan dilakukan oleh suatu lembaga penegak hukum manapun tanpa ada bukti-bukti,” ujarnya.
Dia melanjutkan, dalam peristiwa itu ada opini seolah-olah arahnya ke ‘warna kuning’ saja, dengan tujuan untuk melemahkan. “Saya kira kita tidak perlu seperti itu, tidak perlu cemas karena kalaupun ada tentu harus kita lawan. Tapi, masalahnya ini saya yakin kalau hal itu tidak ada bukti-bukti maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi peristiwa tersebut kalau yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal yang tergolong tidak pidana,” sebutnya.
Agung berharap, mari sama-sama mengingatkan kepada semua kader Golkar untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. “Memang ini mudah sekali, dari komponen-komponen masyarakat yang terkena tindakan tersebut umumnya tertinggi adalah kepala daerah. Makanya, ini diperlukan agar kita berusaha sebaik mungkin dan masih ada waktu sekitar 2 tahun untuk memperbaiki. Artinya, mencegah agar bagaimana hal itu tidak terulang kembali,” jelasnya.
Disampaikan Agung, para kader Golkar jangan dihantui dengan peristiwa itu, sehingga melemahkan semangatnya. “Kita harus tetap bersemangat tinggi dan bagaimana membangun spirit kita untuk meraih kemenangan (dalam Pemilu 2024),” ucap dia.
Lebih lanjut Agung mengatakan, Golkar dalam segi partai politik di tanah air ini, berada posisi kedua setelah PDI Perjuangan. Untuk berada di posisi kedua, tentu tidak mudah karena banyak tekanan dan tantangan. “Partai Golkar memiliki modalitas politik yang besar. Saya percaya kalau dirancang dengan sebaik-baiknya, dilandaskan basis persatuan dan kesatuan serta semangat kebersamaan, maka bisa kita atasi,” tegasnya.
Di Sumatera Utara, Agung menambahkan, Partai Golkar memiliki modalitas politik tambahan yaitu kemenangan Pilkada terbesar (tahun 2018). “Ini semua tentu harus dijadikan dasar kita memiliki kekuatan untuk merebut kemenangan itu dalam tiga agenda politik bangsa tahun 2024, yaitu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah,” pungkasnya. (bbs/ris)
Teks foto:
M IDRIS/SUMUT POS
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar H R Agung Laksono memberi arahan kepada kader Golkar saat berkunjung ke Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Sudirman, Jumat (21/1) petang.
