Tak Keluarkan Uang
Bupati Samosir Mangindar Simbolon, menegaskan tidak pernah sekali pun menggelontorkan uang untuk menyuap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar memenangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah, Samosir, beberapa tahun yang lalun
“Saya dua kali Pilkada, memang sampai ke MK. Tapi kita tidak mengeluarkan uang (untuk menyuap Hakim MK),” ujarnya kepada koran ini di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Mangindar, dugaan dirinya menggunakan sehingga dapat memenangkan Pilkada, jelas sangat tidak beralasan. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada di Samosir telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Dan itu sangat jelas diketahui oleh semua pihak.
“Selain itu hitung-hitungannya (perolehan suara) juga sangat jelas. Jadi tidak perlu ada yang dimainkan,” ujarnya.
Mangindar menilai, tertangkap tangannya Ketua MK non aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga terkait suap kasus sengketa Pilkada, seharusnya jadi pintu masuk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih baik lagi.
“Kalau saya istilahnya, harus fair. Dia (Akil) tertangkap tangan, maka harus segera lakukan proses hukum. Karena itu kan berarti ada bukti dan fakta. Nah ini adalah awal yang baik untuk membenahi semua,” katanya.
Pembenahan menurut bupati yang telah menjabat dua periode memimpin Samosir ini, tidak cukup dilakukan hanya terhadap kinerja Hakim di MK. Namun juga perlu menelusuri semua pihak-pihak yang diduga terlibat melakukan tindak pidana suap terkait proses Pilkada. Terutama dari pihak penyelenggara pemilu.
“Penyelenggara Pilkada, itu menurut saya juga harus di cek secara mendalam. Untuk melihatnya itu kan sederhana, dikatakan banyak pilkada rusuh, tentu tidak lepas dari penyelenggara. Saya bukan dendam, tapi memang saya kira langkah tersebut sangat perlu dilakukan. Ini momentum semua lembaga terkait demokratisasi harus bersih. Jadi KPUD, pengacara dan lain-lain harus bersih,” katanya.
Kasus tertangkapnya Akil Mochtar mau tak mau membuka luka lama. Sejumlah pengacara yang tergabung dalam Solidaritas Pengacara Pilkada (SiPP), belum lama ini berkumpul dan menyampaikan testimoninya saat menangani perkara sengketa pilkada di MK, yang proses sidangnya dipimpin Akil Mochtar.
Sejumlah sengketa pilkada di MK yang putusannya berbau suap dibeber. Di antaranya yang mencuat kemarin adalah putusan sengketa pilkada Mandailing Natal (Madina), Pilkada Samosir, Lebak, Kota Palembang, dan beberapa lagi yang lain.
Dengan tegas, Koordinator SiPP, Ahmad Suryono,SH, MH, mendesak seluruh putusan sengketa pilkada di MK yang majelis hakimnya dipimpin Akil, agar dianulir.
“Sengketa Pilkada yang panelnya dipimpin Akil Mochtar agar dianulir dan disidang ulang. Karena keputusannya hasil suap,” ujar Ahmad Suryono di depan ratusan penggiat antikorupsi dan wartawan yang memenuhi sebuah kafe di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Satu per satu pengacara dan pihak yang bersengketa, menyampaikan testimoni. Taufik Basari, mantan pengacara penggugat hasil pilkada Samosir, yakni pasangan Ober Sihol Parulian Tigor Simbolon, bersuara keras.
Dia menyebut, dari 20 perkara yang pernah ditangani, empat di antaranya dinilai janggal putusannya, karena berbau suap. Yakni pilkada Tulang Bawang, Yahukimo, Kuantansingingi, dan Samosir.
“Menjelang putusan empat perkara itu, berhembus isu-isu tak sedap berbau suap. Pihak-pihak yang bersengketa disodori draf putusan dalam dua versi, dikabulkan dan ditolak. Ada dua versi putusan, tunggu bayaran. Itu isu-isu yang beredar,” cetus dia.(gir)
