DAIRI, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat dari 2 desa yakni Desa Lae Hole 1, Kecamatan Parbuluan dan Desa Palipi, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, menggelar aksi unjukrasa ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Dairi, Selasa (21/12).
Meski hujan, aksi masyarakat yang didominasi ibu-ibu tersebut, untuk meminta Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menunda pelantikan kepala desa di 2 desa tersebut. Menurut masyarakat, pelaksanaan Pilkades di 2 desa itu masih bermasalah.
Koordinator aksi Robinson Simbolon mengatakan, aksi mereka meminta Pemkab Dairi menunda pelantikan kepala desa yang direncanakan, Rabu (22/12).
“Selesaikan dulu sengketa Pilkades di 2 desa itu. Apabila pelantikan tetap dilanjutkan, maka warga dari 2 desa akan melakukan aksi yang lebih besar. Kita akan melakukan parlemen rakyat, karena Pemkab Dairi dan DPRD telah bersama-sama membohongi rakyat,” ucap Robinson.
Robinson mengatakan, masyarakat sudah menyampaikan surat keberatan ke Pemkab Dairi. Bahkan, dalam surat tersebut sudah disampaikan sejumlah pelanggaran/kecurangan antaralain adanya 11 surat suara sah, dianggap batal oleh panitia pemilihan kepala desa (P2KD).
Selanjutnya, berita acara hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi calon nomor urut 2, Ketua P2KD telah bersikap tidak netral serta menunda penetapan calon kades terpilih. Sudah seminggu lebih janji mereka untuk membalas surat masyarakat seperti dijanjikan saat aksi sebelumnya.
“Katanya 6 hari sebelum pelantikan kades terpilih kami sudah mendapat jawaban dari pemkab Dairi. Kami sudah menerima surat balasan, tapi isinya mengabaikan semua tuntutan warga sehingga kami akan tetus menuntut sampai tuntutan kami mendapat jawaban,” kata Robinson.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pemerintahan Desa pada Dispemdes Dairi, Selamat Bancin dikonfirmasi mengatakan, semua kepala desa terpilih dalam Pilkades serentak, 25 November 2021 lalu, akan dilantik di GOR Sidikalang pada Rabu (22/12).
“Sampai hari ini, semua kades terpilih sudah terkonfirmasi siap dilantik besok. Tidak ada dasar penundaan pelantikan, karena surat keberatan masyarakat 2 desa sudah kita balas,” ucapnya.
Amatan wartawan, aksi 2 desa di gedung DPRD Dairi dan kantor Bupati Dairi, tidak mendapat respons dari anggota DPRD maupun Bupati Dairi. Aksi warga yang digelar sejak pagi hari itu, mendapat pengawalan anggota Polres Dairi. (rud/ram)
