30 C
Medan
Monday, July 1, 2024

Calon Jamaah Haji Wajib PCR di Daerah Masing-masing

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberangkatan calon jamaah haji ke Tanah Suci, tinggal hitungan hari. Meski secara nasional para calon jamaah haji (CJH) dijadwalkan masuk asrama haji pada tanggal 3 Juni, namun CJH asal Sumut baru akan masuk asrama, diperkirakan pada 9 atau 10 Juni mendatang. Karenanya, sebelum memasuki Asrama Haji Medan, para CJH diminta melakukan test PCR di daerah masing-masing.

KEPALA Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dr Syarifah Zakia menyebutkan, pihaknya akan segera mengirimkan surat edaran ke kabupaten/kota agar semua jamaah haji melakukan PCR di daerah masing-masing, selambat-lambatnya 72 jam sebelum keberangkatan. “Sehingga saat masuk ke embarkasi, tiga syarat yang harus dilengkapi jamaah masing-masing PCR negatif, vaksin lengkap, dan istitoah (layak terbang) terpenuhi,” ungkap Syarifah dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 Hijriah, di Asrama Haji Medan, Senin (23/5).

Ia menyebutkan, memang belum seluruh kabupaten/kota memiliki sarana lab untuk PCR. Sehingga kabupaten/kota yang belum memiliki fasilitas tersebut bisa melakukannya di kabupaten/kota terdekat yang memiliki fasilitas.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumut H Abd Amri Siregar yang juga Ketua PPIH Embarkasi Medan dalam laporannya mengungkapkan, tahun ini Sumatera Utara akan memberangkatkan 10 kloter dengan jumlah jamaah haji yang berangkat 3.777 orang. Kemudian pembimbing KBIHU 5 orang dan PHD 20 orang. Petugas kloter sebanyak 20 orang terdiri dari TPHI 10 orang dan TPIHI 10 orang.

“Kami terus melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah Haji baik secara teknis dan non teknis. Kerja sama antarlembaga juga solid. Dan semoga persiapan yang dilakukan tidak menemukan kendala yang besar sehingga proses pemberangkatan dan juga nanti pemulangan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, sosialisasi informasi terkini juga terus dilakukan kepada masyarakat. Hal tersebut untuk memastikan jamaah haji dan masyarakat umumnya memahami regulasi dan aturan yang berlaku terutama terkait vaksinasi dan juga tes PCR. “Kita terus melakukan sosialisasi melalui Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan juga mitra kita seperti Dinas Kesehatan untuk memastikan aturan terkait protokol kesehatan. Kita tidak ingin karena belum vaksin misalnya, jamaah batal berangkat. Begitu juga dengan tes PCR. Kita maksimalkan untuk melakukan tes di daerah masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan itu, sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mempertanyakan persiapan pemberangkatan CJH ke Tanah Suci kepada Kepala Kanwil Kemenag Sumut, H Abd Amri Siregar. Terlebih kata Dasopang, adanya test PCR bagi jamaah sebelum masuk asrama haji. “Lantas bagaimana jika nantinya ada jamaah yang ditemukan positif Covid-19?,” katanya.

Ia menyampaikan hal itu, sebagai upaya antisipasi kloter jika ada jamaah yang nantinya ditemukan terdapat Covid-19. Karenanya, melihat potensi-potensi tersebut, pihaknya menyarankan agar para jamaah yang akan menunaikan ibadah haji dilakukan di masing-masing kabupaten/kota. “Sebaiknya test PCR bagi jamaah sebaiknya dilakukan di masing-masing Kabupaten/Kota,” sebutnya.

Jaga Nama Baik Sumut

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Afifi Lubis meminta Petugas Haji Daerah (PHD) tetap menjaga nama baik Sumut di Tanah Suci. Ini sangat penting bukan hanya untuk Sumut, tetapi juga nama Indonesia.

Menurut Afifi, nama baik ini menyangkut perilaku jamaah haji. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan pihak Arab Saudi, sehingga Indonesia mendapat kuota haji yang besar. “Sikap dan karakter jemaah kita itu sudah terkenal di sana, ramah, tidak kasar, mudah diatur, karena itu petugas haji harus menjaganya,” kata Afifi, saat mengisi Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Petugas Haji Daerah (PHD) di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Medan, Minggu (22/5).

Ada 20 PHD yang akan mendampingi sekitar 3.700 lebih peserta haji asal Sumut. Afifi mengingatkan agar PHD benar-benar bekerja demi Allah SWT semata, membantu menyukseskan perjalanan haji kloter Sumut. “Keberhasilan ibadah haji jemaah kita ada di tangan ibu bapak sekalian. Lupakan semua duniawi, niatkan ini hanya untuk Allah semata, tetapi juga bapak ibu tidak melupakan syari’at ibadah haji,” ungkap Afifi.

Afifi juga menambahkan, agar PHD bisa membuat peserta ibadah haji Sumut merasa nyaman. Bukan hanya itu, semangat persaudaraan dan menyamakan persepsi baik antarsesama PHD atau dengan jemaah haji harus dijaga. “Samakan persepsi, tingkatkan rasa persaudaraan, sehingga jamaah kita nyaman dan aman,” kata Afifi.

Jamaah haji Indonesia akan mulai berangkat ke Mekkah awal Juni tahun ini. Total ada 100.051 jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun 2022. Ada penyusutan kuota hingga 50% setelah dua tahun ibadah haji ditiadakan karena Covid-19.

Percepat Vaksinasi

Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan seluruh CJH Indonesia tak terkendala masalah vaksinasi Covid-19 saat berangkat ke Tanah Suci. Puan meminta pemerintah mempercepat vaksinasi bagi CJH yang belum mendapatkan vaksin lengkap. “Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Arab Saudi mensyaratkan vaksin dosis lengkap bagi seluruh jemaah haji. Di sisi lain, masih ada cukup banyak calon jemaah haji yang sudah terdaftar belum mendapatkan vaksin lengkap,” terangnya.

Hingga saat ini, ada 89.175 CJH yang sudah melunasi biaya haji dan mengonfirmasi keberangkatannya. Namun, berdasar data Kementerian Kesehatan, baru 76 persen yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. “Oleh karena itu, ini harus segera dikebut dan menjadi prioritas. Jangan sampai nanti hanya karena masalah vaksin, umat gagal berangkat ke Tanah Suci,” paparnya.

Sementara, Sekjen Kemenag Nizar mengakui tantangan penyelenggaraan ibadah haji setelah dua tahun tidak ada pemberangkatan jemaah karena pandemi Covid-19. Ditambah waktu persiapan yang mepet. Praktis, masa persiapan kurang dari dua bulan sejak ada pemberitahuan jumlah kuota dari Arab Saudi.

Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji. Bahkan, Nizar menyatakan, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tahun ini diharapkan meningkat. “Selama ini, kita mendapatkan indeks kepuasan jemaah haji yang sangat memuaskan. Saya tidak mau ini turun,” kata Nizar saat penutupan bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi 2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin (22/5).

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), IKJHI di Arab Saudi pada 2019 sebesar 85,91. Secara umum, jamaah haji Indonesia menerima semua pelayanan yang diberikan pemerintah dengan sangat memuaskan. Indeks kepuasan tersebut naik 0,68 jika dibandingkan dengan penyelenggaraan haji 2018.

Apabila diperinci, pada 2019, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan transportasi bus salawat (88,05 persen). Diikuti pelayanan ibadah (87,77); pelayanan katering non-Armuzna (87,72); pelayanan petugas (87,66); pelayanan bus antarkota (87,35); pelayanan akomodasi hotel (87,21); dan pelayanan lain-lain (85,41). Kemudian, pelayanan katering di Armuzna (84,48); pelayanan transportasi bus Armuzna (80,37); dan pelayanan tenda di Armuzna (76,92).

Nizar mengatakan, indeks kepuasan yang tidak boleh menurun tersebut salah satunya disebabkan jumlah jemaah haji Indonesia tahun ini lebih sedikit daripada 2019. Sebagaimana diketahui, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Indonesia mendapat kuota 100.051 orang dari pemerintah Arab Saudi. Jumlah itu tidak mencapai separo dari kuota pada 2019 sebesar 221.000 jamaah.

Tugas memberikan pelayanan yang lebih baik itu, lanjut Nizar, di antaranya ada pada petugas haji (PPIH). Dia mengingatkan seluruh petugas haji yang berasal dari lintas instansi untuk bisa menjaga koordinasi dan komunikasi. “Hindari ego sektoral. Tidak ada saya dari Kemenag, saya dari Kemenkes. Yang ada, saya adalah PPIH,” tegas mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag itu. “Tidak ada Superman. Tapi, yang ada adalah supertim. Terus koordinasi antarpetugas, antarsektor,” imbuh Nizar. (man/gus/jpc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberangkatan calon jamaah haji ke Tanah Suci, tinggal hitungan hari. Meski secara nasional para calon jamaah haji (CJH) dijadwalkan masuk asrama haji pada tanggal 3 Juni, namun CJH asal Sumut baru akan masuk asrama, diperkirakan pada 9 atau 10 Juni mendatang. Karenanya, sebelum memasuki Asrama Haji Medan, para CJH diminta melakukan test PCR di daerah masing-masing.

KEPALA Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dr Syarifah Zakia menyebutkan, pihaknya akan segera mengirimkan surat edaran ke kabupaten/kota agar semua jamaah haji melakukan PCR di daerah masing-masing, selambat-lambatnya 72 jam sebelum keberangkatan. “Sehingga saat masuk ke embarkasi, tiga syarat yang harus dilengkapi jamaah masing-masing PCR negatif, vaksin lengkap, dan istitoah (layak terbang) terpenuhi,” ungkap Syarifah dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 Hijriah, di Asrama Haji Medan, Senin (23/5).

Ia menyebutkan, memang belum seluruh kabupaten/kota memiliki sarana lab untuk PCR. Sehingga kabupaten/kota yang belum memiliki fasilitas tersebut bisa melakukannya di kabupaten/kota terdekat yang memiliki fasilitas.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumut H Abd Amri Siregar yang juga Ketua PPIH Embarkasi Medan dalam laporannya mengungkapkan, tahun ini Sumatera Utara akan memberangkatkan 10 kloter dengan jumlah jamaah haji yang berangkat 3.777 orang. Kemudian pembimbing KBIHU 5 orang dan PHD 20 orang. Petugas kloter sebanyak 20 orang terdiri dari TPHI 10 orang dan TPIHI 10 orang.

“Kami terus melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah Haji baik secara teknis dan non teknis. Kerja sama antarlembaga juga solid. Dan semoga persiapan yang dilakukan tidak menemukan kendala yang besar sehingga proses pemberangkatan dan juga nanti pemulangan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, sosialisasi informasi terkini juga terus dilakukan kepada masyarakat. Hal tersebut untuk memastikan jamaah haji dan masyarakat umumnya memahami regulasi dan aturan yang berlaku terutama terkait vaksinasi dan juga tes PCR. “Kita terus melakukan sosialisasi melalui Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan juga mitra kita seperti Dinas Kesehatan untuk memastikan aturan terkait protokol kesehatan. Kita tidak ingin karena belum vaksin misalnya, jamaah batal berangkat. Begitu juga dengan tes PCR. Kita maksimalkan untuk melakukan tes di daerah masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan itu, sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mempertanyakan persiapan pemberangkatan CJH ke Tanah Suci kepada Kepala Kanwil Kemenag Sumut, H Abd Amri Siregar. Terlebih kata Dasopang, adanya test PCR bagi jamaah sebelum masuk asrama haji. “Lantas bagaimana jika nantinya ada jamaah yang ditemukan positif Covid-19?,” katanya.

Ia menyampaikan hal itu, sebagai upaya antisipasi kloter jika ada jamaah yang nantinya ditemukan terdapat Covid-19. Karenanya, melihat potensi-potensi tersebut, pihaknya menyarankan agar para jamaah yang akan menunaikan ibadah haji dilakukan di masing-masing kabupaten/kota. “Sebaiknya test PCR bagi jamaah sebaiknya dilakukan di masing-masing Kabupaten/Kota,” sebutnya.

Jaga Nama Baik Sumut

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Afifi Lubis meminta Petugas Haji Daerah (PHD) tetap menjaga nama baik Sumut di Tanah Suci. Ini sangat penting bukan hanya untuk Sumut, tetapi juga nama Indonesia.

Menurut Afifi, nama baik ini menyangkut perilaku jamaah haji. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan pihak Arab Saudi, sehingga Indonesia mendapat kuota haji yang besar. “Sikap dan karakter jemaah kita itu sudah terkenal di sana, ramah, tidak kasar, mudah diatur, karena itu petugas haji harus menjaganya,” kata Afifi, saat mengisi Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Petugas Haji Daerah (PHD) di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Medan, Minggu (22/5).

Ada 20 PHD yang akan mendampingi sekitar 3.700 lebih peserta haji asal Sumut. Afifi mengingatkan agar PHD benar-benar bekerja demi Allah SWT semata, membantu menyukseskan perjalanan haji kloter Sumut. “Keberhasilan ibadah haji jemaah kita ada di tangan ibu bapak sekalian. Lupakan semua duniawi, niatkan ini hanya untuk Allah semata, tetapi juga bapak ibu tidak melupakan syari’at ibadah haji,” ungkap Afifi.

Afifi juga menambahkan, agar PHD bisa membuat peserta ibadah haji Sumut merasa nyaman. Bukan hanya itu, semangat persaudaraan dan menyamakan persepsi baik antarsesama PHD atau dengan jemaah haji harus dijaga. “Samakan persepsi, tingkatkan rasa persaudaraan, sehingga jamaah kita nyaman dan aman,” kata Afifi.

Jamaah haji Indonesia akan mulai berangkat ke Mekkah awal Juni tahun ini. Total ada 100.051 jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun 2022. Ada penyusutan kuota hingga 50% setelah dua tahun ibadah haji ditiadakan karena Covid-19.

Percepat Vaksinasi

Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan seluruh CJH Indonesia tak terkendala masalah vaksinasi Covid-19 saat berangkat ke Tanah Suci. Puan meminta pemerintah mempercepat vaksinasi bagi CJH yang belum mendapatkan vaksin lengkap. “Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Arab Saudi mensyaratkan vaksin dosis lengkap bagi seluruh jemaah haji. Di sisi lain, masih ada cukup banyak calon jemaah haji yang sudah terdaftar belum mendapatkan vaksin lengkap,” terangnya.

Hingga saat ini, ada 89.175 CJH yang sudah melunasi biaya haji dan mengonfirmasi keberangkatannya. Namun, berdasar data Kementerian Kesehatan, baru 76 persen yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. “Oleh karena itu, ini harus segera dikebut dan menjadi prioritas. Jangan sampai nanti hanya karena masalah vaksin, umat gagal berangkat ke Tanah Suci,” paparnya.

Sementara, Sekjen Kemenag Nizar mengakui tantangan penyelenggaraan ibadah haji setelah dua tahun tidak ada pemberangkatan jemaah karena pandemi Covid-19. Ditambah waktu persiapan yang mepet. Praktis, masa persiapan kurang dari dua bulan sejak ada pemberitahuan jumlah kuota dari Arab Saudi.

Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji. Bahkan, Nizar menyatakan, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tahun ini diharapkan meningkat. “Selama ini, kita mendapatkan indeks kepuasan jemaah haji yang sangat memuaskan. Saya tidak mau ini turun,” kata Nizar saat penutupan bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi 2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin (22/5).

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), IKJHI di Arab Saudi pada 2019 sebesar 85,91. Secara umum, jamaah haji Indonesia menerima semua pelayanan yang diberikan pemerintah dengan sangat memuaskan. Indeks kepuasan tersebut naik 0,68 jika dibandingkan dengan penyelenggaraan haji 2018.

Apabila diperinci, pada 2019, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan transportasi bus salawat (88,05 persen). Diikuti pelayanan ibadah (87,77); pelayanan katering non-Armuzna (87,72); pelayanan petugas (87,66); pelayanan bus antarkota (87,35); pelayanan akomodasi hotel (87,21); dan pelayanan lain-lain (85,41). Kemudian, pelayanan katering di Armuzna (84,48); pelayanan transportasi bus Armuzna (80,37); dan pelayanan tenda di Armuzna (76,92).

Nizar mengatakan, indeks kepuasan yang tidak boleh menurun tersebut salah satunya disebabkan jumlah jemaah haji Indonesia tahun ini lebih sedikit daripada 2019. Sebagaimana diketahui, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Indonesia mendapat kuota 100.051 orang dari pemerintah Arab Saudi. Jumlah itu tidak mencapai separo dari kuota pada 2019 sebesar 221.000 jamaah.

Tugas memberikan pelayanan yang lebih baik itu, lanjut Nizar, di antaranya ada pada petugas haji (PPIH). Dia mengingatkan seluruh petugas haji yang berasal dari lintas instansi untuk bisa menjaga koordinasi dan komunikasi. “Hindari ego sektoral. Tidak ada saya dari Kemenag, saya dari Kemenkes. Yang ada, saya adalah PPIH,” tegas mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag itu. “Tidak ada Superman. Tapi, yang ada adalah supertim. Terus koordinasi antarpetugas, antarsektor,” imbuh Nizar. (man/gus/jpc)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/