MACET: Kemacetan kendaraan terlihat di jalur Jamin Ginting Km 12.5, Medan. Kemacetan disebabkan padatnya jumlah kendaraan, ditambah kurang tertibnya pengendara melapisi lajur berlawanan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan jembatan timbang dan jalan tol sepertinya belum menjadi prioritas, untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas pada ruas Medan-Berastagi. Mulai tahun depan, fokus pelebaran jalan akan dilakukan di beberapa titik pada ruas dimaksud.
“Memang kita sudah ada rencana jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi semakin padatnya ruas Medan-Berastagi ini. Salah satu rencana yang sudah dimasukkan adalah pelebaran jalan,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Agustinus Panjaitan menjawab Sumut Pos, Minggu (23/6).
Menurutnya, usulan program tersebut dibahas pada waktu musrembang 2020 di Jakarta. Tidak ada usulan terkait pembangunan jembatan layang maupun jalan tol.
“Kalau jalan tol, kita belum sampai ke situ. Ada beberapa titik waktu itu kita usul untuk di shotcut (jalan lurus) seperti PDAM Tirtanadi, sebab topografi yang sekarang memang menghambat pergerakan. Kalau itu sudah kita bahas. Tapi kalau tol belum,” katanya.
Menurut dia, program tersebut mulai ada penanganan pada 2020. Konkritnya apakah masih bikin spot-spot untuk jalan lurusnya, ia kurang tahu.
“Namun sudah ada penanganan. Kalau semua dilebarkan juga tidak mungkin, jadi ada beberapalah. Kayak PDAM Tirtanadi, jika ditarik garis lurusnya justu malah mengganggu. Kita berharap 2020 sudah ada penanganan dan memberi manfaat untuk lalu lintas sekitar situ,” pungkasnya.
Pendapat berbeda disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan. Pihaknya pada Jumat (21/6) kemarin, mengaku sudah bertemu bupati Karo membahas hal tersebut.
“Beliau sampaikan usulan kegiatan rencana pembangunan jembatan layang Medan-Berastagi di Sibolangit dan Bandarbaru telah masuk dalam dokumen musrenbang nasional 2020,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, itu artinya maka tahapan menuju realisasi 2020 atas program pembangunannya sudah semakin riil.
“Dalam waktu dekat, Komisi D DPRD Sumatera Utara, bupati Karo, bupati Deliserdang, bupati Dairi, bupati Pakpak Bharat, bupati Samosir, dan bupati Humbanghasundutan akan kita undang rapat kerja di DPRD Sumut dan selanjutnya ke Kementerian PPN/Bappenas, Komisi V DPR RI, dan Kementerian PUPR,” terangnya. (prn/han)
