KARO, SUMUTPOS.CO – Para pengusaha wisata pemandian air panas di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, meminta pemerintah menindak oknum-oknum tak bertanggung jawab yang masih melakukan praktik pungutan liar (pungli) di lokasi wisata tersebut.
Hal ini mereka tegaskan saat mendatangi Gedung DPRD Karo, Senin (22/11) siang. Kehadiran mereka diterima langsung Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan, anggota DPRD Karo, serta instansi terkait.
Dalam pertemuan itu, para pengusaha menyampaikan keresahan yang mereka alami, karena pungli masih kerap dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
A Surbakti, seorang pengusaha, mengatakan, semua pengelola objek wisata di kawasan pemandian air panas sudah resah dengan adanya oknum-oknum yang melakukan pengutipan di sepanjang jalan pintu masuk objek wisata tersebut.
“Kami meminta agar pungli ini dihentikan. Banyak pengunjung sangat resah dan mengeluh,” ungkap Surbakti.
Aktivitas pungli yang sudah dilakukan kurang lebih selama setahun ini, membuat pengusaha semakin resah. Karena tak jarang lokasi pungli dilakukan di 3 titik, yang tersebar mulai dari seputaran persimpangan Desa Doulu, perbatasan dengan Desa Semangat Gunung, sampai sebelum Desa Semangat Gunung.
Para owner pemandian air panas yang datang bersama-sama ke Kantor DPRD Karo ini, meminta agar anggota legislatif membantu menyelesaikan permasalahan mereka, yang tak kunjung selesai. Selain itu, mereka juga meminta ketegasan dari pihak Pemkab Karo dan pihak keamanan, dalam melakukan penindakan.
Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan mengatakan, pihaknya sudah menampung semua aspirasi dari masyarakat. Karena memang dengan adanya pungli ini, sudah sangat meresahkan bagi pengunjung dan membuat pariwisata Kabupaten Karo tercoreng dan memalukan.
“Besok (hari ini, red), kami akan kembali mengundang pengusaha pemandian air panas untuk kembali datang ke Kantor DPRD Karo. Untuk melakukan RDP, juga pihak Pemkab Karo, serta penegak hokum, untuk mendapatkan solusi terbaik, sesuai dengan aturan,” jelasnya. “Akan dilakukan RDP bersama dengan Pemkab, direncanakan akan dibahas lagi,” imbuh Iriani.
Iriani juga menjelaskan, sebelumnya sudah pernah dibahas tentang pungli ini, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Pemkab Karo. (deo/saz)
