DAIRI, SUMUTPOS.CO – Persoalan tunggakan gaji karyawan di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Dairi dinilai sudah kompleks, sehingga membutuhkan solusi yang tepat untuk bangkit kembali.
Demikian disampaikan Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Dairi, Lipinus Sembiring, Senin (24/2) di Sidikalang.
Disebutkannya, tunggakan gaji karyawan tidak terbayarkan sejak Nopember 2018 hingga Juni 2019 dan Januari 2020.
Tunggakan gaji karyawan maupun tenaga harian sekitar Rp826 juta. Dimana setiap bulannya, total kebutuhan untuk gaji sebesar Rp75 juta.
Sedangkan iuran layanan pasar (ILP) yang selama ini dikutip karyawan tidak cukup untuk gaji. Sementara PD Pasar masih memiliki piutang sebesar Rp 3,7 milliar.
Kondisi itupun diperparah mundurnya pelaksana Direksi PD Pasar Dairi Edward Hutabarat. Akibatnya, pelayanan dan pembayaran operasional PD Pasar Dairi terganggu.
Lipinus mengungkapkan, pengunduran Edward Hutabarat belum mendapat persetujuan dari Bupati Dairi.
Namun bagian perekonomian dan badan pengawas PD Pasar telah berkoordinasi untuk mencari solusi, agar gaji karyawan bisa dibayarkan. Hasilnya, akan diupayakan pembayaran tunggakan gaji karyawan, sehingga penertiban dan pengutipan ILP bisa maksimal.
Terpisah, Edward Hutabarat yang dikonfirmasi terkait pengunduran dirinya, mengaku sudah melayangkan surat pengunduran diri per 3 Februari 2020. Meski belum disetujui Bupati Dairi, dirinya tetap sebagai pelaksana agar pelayanan PD Pasar berjalan normal.
“Sembari menunggu persetujuan bupati, dan demi kepentingan para karyawan. Saya masih Pelaksana Direksi PD Pasar Dairi. Sebenarnya secara pribadi tidak ingin lagi mencampuri urusan perusahaan daerah tersebut,” ucap Edward Hutabarat mantan Inspektur itu.
Edward Hutabarat mengaku mengundurkan diri karena Pemerintah Kabupaten Dairi, tidak memberikan solusi untuk pembayaran tunggakan gaji karyawan. Sementara para karyawan meminta tunggakan tersebut untuk segera dibayarkan.(rud/han)
