DELISERDANG, SUMUTPOS.CO- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deliserdang yang sudah mendapatkan beberapa tunjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ternyata itu masih merasa kurang. Kini, wakil rakyat Kabupaten Deliserdang meminta untuk meningkatkan tunjangan perumahan.
Hal ini terungkap ketika jelang ditutupnya rapat paripurna tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014, Senin (24/8) pagi.
Adalah Said Hadi yang melakukan interupsi tentang peningkatan tunjangan perumahan bagi dewan dalam rapat paripurna yang diketuai Ketua DPRD Deliserdang, Ricky Prandana Nasution.
Mendengar interupsi yang dilayangkan Said Hadi, Ricky terlihat kaget. Selain itu, Ricky juga menjawab pernyataan interupsi Said Hadi dengan nada sedikit tinggi. “Apa yang sudah disampaikan, sebaiknya kita bahas di tempat lain. Terkait naik gaji kita ini ditonton banyak masyarakat. Celakalah kita kalau kita terlalu menuntut hak kita, sementara kewajiban kita saja belum terselesaikan,” kata Ricky.
Akibat interupsi yang dilakukan Said Hadi, hal tersebut menjadi perbincangan banyak orang di Kantor DPRD Deliserdang. Ditemui usai rapat paripurna, anggota dewan dari Fraksi PKB DPRD Deliserdang ini enggan berkomentar panjang kepada wartawan.
Ia mengaku, sedang banyak kesibukan. Selain Said Hadi, politisi dari Partai Nasdem, Nusantara Tarigan Silangit juga menyampaikan interupsinya yang mempersoalkan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang terkait sanksi untuk pengusaha yang tidak memiliki IMB.
Rapat paripurna yang dihadiri Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan bersama sejumlah Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga tampak diam ketika Nusantara mempertanyakan Hotel Bidadari Inn. Pasalnya, hotel yang terletak di Jalinsum Pagarmerbau-Lubukpakam Dusun Warungseri Desa Sukamandi Hulu Kecamatan Pagarmerbau itu juga tak kunjung dilakukan pembongkaran.
“Dari adanya aksi demo masyarakat, Komisi C langsung menindaklanjuti itu. Kita juga sudah mengadakan rapat dengar pendapat, dengan mengundang pengusaha dan dinas terkait. Diputuskan, rekomendasi kita (anggota dewan) untuk dibongkar hotel itu. Kita mempertanyakan apakah pihak eksekutif tidak menghargai lagi rekomendasi dari Komisi C DPRD Deliserdang,” cetus Nusantara.
Sementara, Ashari yang dikonfirmasi kedua persoalan itu juga enggan berkomentar panjang. Menurut Bupati, pihaknya tetap menghormati kebijakan dewan.
“Kita menghargai, ya pastilah kita hargai dewan,” ujarnya yang tidak merincikan soal ketegasan Pemkab Deliserdang terkait pembongkaran Hotel Bidadari Inn yang direkomendasikan Komisi C. (ted/azw)
