LABUHANBATU, SUMUT POS – DPRD Labuhanbatu akan mengkaji realisasi serapan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Labuhanbatu ke Dewan Pimpinan Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia (DPD KONI) setempat. Bahkan, akan mempersoalkan hal itu di rapat paripurna laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran (TA) 2020.
“Kita akan pertanyakan itu nanti di LKPj Bupati yang akan datang,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD Labuhanbatu, Rudi IR Saragih, Jumat (26/2) kepada wartawan.
Legislatif, tambahnya akan menggelar LKPj dalam waktu dekat. Di momen itu, tambahnya menjadi kesempatan Badan Anggaran dewan untuk meminta secara rinci serapan anggaran hibah ke induk organisasi cabang olahraga tersebut.
Sebagai salahseorang anggota Badan Anggaran, kata Rudi akan mempertanyakan sejumlah kegiatan yang dilakukan selama dua tahun anggaran KONI Labuhanbatu.
“Jika benar ada serapan anggaran, apa saja kegiatan yang dilakukan. Jika tidak ada kegiatan, maka itu indikasi penyelewengan,” paparnya.
Jika terjadi dugaan penyelewengan, maka melalui sidang paripurna, memunculkan kemungkinan adanya usulan rekomendasi dewan ke inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumut untuk menggelar audit ulang.
“Ada kemungkinan. Itu jika ada penyelewengan akan direkomendasi ke inspektorat dan BPK agar diaudit,” tegasnya.
Sebelumnya, di acara Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Labuhanbatu 2021, Kamis (25/2) di Rantauprapat munculk polemik terkait anggaran KONI.
Sebab, laporan pertanggungjawaban (Lpj) Keuangan DPD KONI Labuhanbatu terkesan kurang transparan. Alhasil, sejumlah cabor menuntut kepengurusan KONI Labuhanbatu untuk akuntabel dan transparan dalam penggunaan keuangan daerah.
“Tidak terperinci laporan serapan anggarannya. Padahal, KONI memakai dana APBD Pemkab Labuhanbatu,” ujar Sekretaris Cabor Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Labuhanbatu, Muklis kepada wartawan.
Kata dia, ada beberapa cabor yang merasa kurang puas dengan ketidak terbukaan manajemen keuangan di KONI Labuhanbatu. Muklis menyebutkan, pada tahun anggaran (TA) 2019 dan TA 2020, KONI menyerap dana APBD Labuhanbatu masing-masing senilai Rp800 juta.
“Kita meminta laporan penggunaan dan pengalokasian dana itu. Kita menuntut pengurus agar bersedia merincikannya. Jika tidak mampu, maka publik akan memberikan penilaian tersendiri dari kinerja KONI,” tandasnya.
Di Musorkab itu, Fery Wijaya kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia (DPD KONI) Kabupaten Labuhanbatu periode 2021-2025. Dia dipilih secara aklamasi melalui pemilihan langsung. (fdh)
