Panorama Danau Toba dinilai tidak cukup hanya menjual air, tetaoi harus membenahi atraksi dan fasilitas.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengelolaan Danau Toba perlu belajar dari lokasi wisata andalan DKI Jakarta, yakni Taman Impian Jaya Ancol. Sama-sama menjual panorama alam, Ancol berkembang pesat, sedangkan Danau Toba begitu-begitu saja.
Pengamat pariwisata M Faried Moertolo mengatakan, hal ini karena pengelola Ancol kreatif, terus melakukan inovasi. Ancol, yang dulunya bernama Bina Ria Ancol, sudah moncer sejak jaman Gubernur DKI Ali Sadikin. Tapi, kata Faried, saat itu, di era 1970-an, Ancol dikenal sebagai lokasi wisata berbau mesum.
“Semakin larut malam, semakin banyak mobil goyang. Ramai, terkenal, tapi setelah itu langsung ada perubahan, dibenahi ke arah pengelolaan yang lebih modern, dengan fasilitas-fasilitas modern, sehingga yang berkunjung bukan mereka yang ingin melakukan mobil goyang,” ujar Faried di Jakarta, Minggu (25/3).
Hingga akhirnya tahun 1984 ada namanya Dunia Fantasi (Dufan), dengan menggunakan teknologi tinggi. Sekarang lengkap, ada kereta gantung, Sea Wordl, Gelanggang Samudera, dan masih banyak lagi. Selagi malam, terutama malam Minggu, live musik semarak di panggir pantai.
Pagi hari, terutama saat hari libur, lokasi wisata yang terletak di Jakarta Utara itu sudah riuh warga berolah raga. Sarana olah tubuh juga lengkap disediakan di sejumlah titik di pinggir pantai. Nyaman, tak ada preman.
Faried menjelaskan, perubahan variasi atraksi dan fasilitas di lokasi wisata sangat penting. “Siklus harus dibaca secara jeli. Ketika sebuah atraksi sudah membosankan, maka harus cepat berinovasi menampilkan yang baru,” ucap Faried.
Bagaimana dengan Danau Toba? “Dari dulu hanya air saja. Kalau pun ada atraksi, itu-itu saja, sudah membosankan karena tidak membaca siklus keinginan wisatawan,” terang mantan Direktur Pemasaran Dalam Negeri Kementerian Pariwisata itu.
Sekedar mengingatkan, untuk Danau Toba, sempat mengemuka adanya investor asal Austria yang ingin membangun sarana kereta gantung (cable car). Hans R Jost, staf kantor perwakilan Doppelmayr di Jakarta, telah mengirimkan surat resmi kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Priovinsi Sumut Dr Drs Arsyad MM pada 27 November 2014 lalu, tentang rencana kunjungannya ke daerah ini, untuk presentasi, sekaligus meninjau lokasi di Danau Toba.
Ini terkait rencana perusahaan itu untuk membangun sarana kereta gantung. Hanya saja, sampai sekarang tidak jelas perkembangannya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga berambisi membangun cable car atau kereta gantung terpanjang di kawasan wisata Danau Toba. Panjangnya sekitar 15 km hingga 20 km, menghubungkan Camping Ground Parapat hingga Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Simalungun. Anggarannya diperkirakan Rp25 miliar, yang diperjuangkan masuk dalam APBN. Namun hingga kini tak kunjung terealisasi.
Sementara itu, dalam Focus Group Discussion Dwelling Time dan Pariwisata, Jakarta Pusat, Rabu (23/3) lalu, Tenaga Ahli bidang Regional Development Kemenko Maritim dan Sumber Daya Bambang Susanto Priyohadi mengatakan, pemerintah serius ingin mengembangkan pariwisata di Danau Toba. Ada 9 langkah strategis yang sudah disiapkan. Wisata Danau Toba direncanakan akan menjadi kawasan yang sangat indah di tahun 2019 mendatang. Pemerintah juga direncanakan membangun infrastruktur jalan untuk mempersingkat waktu tempuh dari Medan menuju Danau Toba.
“Tahun 2019 direncanakan akan jadi kawasan sangat indah. Medan ke Danau Toba yang tadinya lima jam menjadi satu setengah jam, kami bangun beberapa jalan,” terang Bambang.
Untuk mewujudkan ini semua, beberapa kementerian telah melakukan kordinasi dengan Kemenko Maritim. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Danau Toba juga dibebankan ke masing-masing kementerian.
“Sampai dengan hari ini kementerian memiliki kordinasi yang bagus dengan Kemenko Maritim. Mulai dari PU, ATR, LHK, Pariwisata, dan Kemenhub semua selalu melakukan kordinasi di sini. Anggaran akan diletakan di Kementerian masing-masing. Anggaran untuk Toba Rp 21 triliun diorientasikan untuk masing-masing Kementerian. Masing-masing Kementerian masuk ke sistem penganggaran,” jelas Bambang. (bbs/sam/adz)