Suasana aksi unjuk rasa di Polres Pematangsiantar. (Matius Gea/ Metrosiantar)
SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Front Justice (FJ) kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Siantar dan Mapolres Siantar, Kamis (25/7). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan proses penyidikan dugaan korupsi Plt Kadis PUPR Siantar JT.
Pantauan wartawan, aksi yang dikoordinatori Praja ini menyampaikan beberapa point termasuk menuding Plt Kadis PUPR Siantar JT kebal hukum.
“Kami menduga banyak kasus yang sudah pernah menjerat Jhonson Tambunan seperti yang sudah pernah dilaporkan Aliansi Masyarakat Siantar Menggugat dan Institute Law and Justice kepada penegak hukum. Tapi satu pun tidak pernah diproses,” katanya.
Seperti pembangunan Stadion Sagnawaluh dan Pembangunan Tugu Raja Sagnawaluh, hingga yang baru-baru ini menjadi temuan BPK-RI di Dinas PUPR Siantar sebesar Rp7 miliar.
“Kami juga menduga JT juga melakukan pemonopolian proyek-proyek yang ada di dinas PUPR. Seperti memberikan beberapa proyek kepada orang-orang terdekat,” sebutnya.
Mereka meminta agar JT dicopot dari jabatannya sebagai Kadis PUPR. Dengan alasan kinerja yang bersangkutan selalu terindikasi korupsi.
“Kami meminta kepada Kejaksaan agar memproses seluruh laporan yang melibatkan JT,” ujarnya.
Usai melakukan aksi dari Kejaksaan, massa kembali melakukan hal serupa di Mapolres Siantar. Di Mapolres, mereka diterima salah seorang perwakilan dari Polres Siantar.
“Terimakasih atas kunjungan ini. Keluhan ini akan kami tampung dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sayang, ketika masalah ini hendak dikonfirmasi kepada JT belum berhasil. Yang bersangkutan sedang tidak berada di kantor. Demikian juga selulernya sedang tidak aktif. (mag03/des)
Suasana aksi unjuk rasa di Polres Pematangsiantar. (Matius Gea/ Metrosiantar)
SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Front Justice (FJ) kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Siantar dan Mapolres Siantar, Kamis (25/7). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan proses penyidikan dugaan korupsi Plt Kadis PUPR Siantar JT.
Pantauan wartawan, aksi yang dikoordinatori Praja ini menyampaikan beberapa point termasuk menuding Plt Kadis PUPR Siantar JT kebal hukum.
“Kami menduga banyak kasus yang sudah pernah menjerat Jhonson Tambunan seperti yang sudah pernah dilaporkan Aliansi Masyarakat Siantar Menggugat dan Institute Law and Justice kepada penegak hukum. Tapi satu pun tidak pernah diproses,” katanya.
Seperti pembangunan Stadion Sagnawaluh dan Pembangunan Tugu Raja Sagnawaluh, hingga yang baru-baru ini menjadi temuan BPK-RI di Dinas PUPR Siantar sebesar Rp7 miliar.
“Kami juga menduga JT juga melakukan pemonopolian proyek-proyek yang ada di dinas PUPR. Seperti memberikan beberapa proyek kepada orang-orang terdekat,” sebutnya.
Mereka meminta agar JT dicopot dari jabatannya sebagai Kadis PUPR. Dengan alasan kinerja yang bersangkutan selalu terindikasi korupsi.
“Kami meminta kepada Kejaksaan agar memproses seluruh laporan yang melibatkan JT,” ujarnya.
Usai melakukan aksi dari Kejaksaan, massa kembali melakukan hal serupa di Mapolres Siantar. Di Mapolres, mereka diterima salah seorang perwakilan dari Polres Siantar.
“Terimakasih atas kunjungan ini. Keluhan ini akan kami tampung dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sayang, ketika masalah ini hendak dikonfirmasi kepada JT belum berhasil. Yang bersangkutan sedang tidak berada di kantor. Demikian juga selulernya sedang tidak aktif. (mag03/des)
