PAKPAK BHARART, SUMUTPOS.CO – Sebagai bentuk pengejawantahan menjaga laju inflasi, Kabupaten Pakpak Bharat melakukan inovasi terbaru dengan segera diluncurkannya aplikasi e-Panen.
Demikian diungkapkan Pj. Bupati Pakpak Bharat, Dr H. Asren Nasution MA pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (25/7).
Acara yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Asren selaku pucuk pimpinan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pakpak Bharat menjelaskan, meskipun Kabupaten Pakpak Bharat termasuk daerah non-IHK (Indeks Harga Konsumen) untuk dijadikan acuan pengukur tingkat inflasi, tetapi Pakpak Bharat tetap membuat beragam strategi demi menjaga kestabilan inflasi.
“Kegiatan secara rutin yang dilakukan adalah melakukan survei harga komoditi pangan, karena Pakpak Bharat merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani”, ujar Asren Nasution, dan menambahkan kehadiran Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD PAL) menjadi salah satu penopang kestabilan inflasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Bangekos Setda, Iwan Taruna Berutu, ST, MSi, menjelaskan bahwa aplikasi e-Panen akan menjaga disparitas harga yang signifikan dan terintegrasi dengan informasi harga, sehingga berpengaruh pada harga komoditi pertanian. “Aplikasi ini tidak hanya memberikan informasi harga komoditi secara menyeluruh dan real time serta meminimalisir gap harga berdasarkan supply and demand, tetapi juga menjadi sarana lelang online dan bermanfaat meningkatkan kesejahteraan para pelaku ekonomi di Pakpak Bharat pada umumnya dan para petani khususnya”, papar Iwan Taruna seraya menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 yang mengembangkan potensi ekonomi lokal menuju kemandirian dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Sementara Wakil Presiden dalam Rakornas yang mengusung tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif, menyebutkan bahwa tingkat inflasi yang terjaga, pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) menjadi indikator dari kemajuan suatu bangsa. Inflasi juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Wapres Jusuf Kalla juga menyatakan, daya beli yang menurun bisa memicu bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan, yang pada akhirnya kesenjangan akan kembali meningkat. Menurutnya, Rakornas TPID yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) tersebut sangat penting untuk mengatur strategi agar angka inflasi bisa terjaga di level rendah. Sehingga, target inflasi pada tahun ini yakni 3,5% plus minus 1% bisa kembali tercapai.
Wakil Presiden juga berharap Rakornas ini mampu mensinergikan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menjawab tantangan-tantangan perekonomian yang sedang dan akan terjadi di Indonesia, bahkan tantangan global yang berpotensi besar mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.
Rakornas turut dihadiri seluruh Wali Kota dan Bupati di Indonesia dan sejumlah menteri, di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. (tam/han)
