MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah daerah kabupaten/kota diminta agar memiliki ide kreatif dalam mengembangkan pariwisata di daerah masing-masing. Pemprov Sumut sendiri sudah membuat program untuk memberikan bantuan kepada Desa Wisata, sehingga dapat lebih berkembang.
“Kita sudah programkan itu (bantuan untuk desa wisata).
Mungkin tahun ini sifatnya kompetisi dulu dan sifatnya hadiah,” kata Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah atau akrab disapa Ijeck, usai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (26/3).
Ijeck sekaligus menyambut baik komitmen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta Inspektorat meningkatkan pengawasan di sektor pembangunan strategis pariwisata di Sumut. Dengan adanya pengawasan, diharapkan target pembangunan tercapai dan rakyat sejahtera. Apalagi Sumut memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sumut juga memiliki destinasi wisata super prioritas yakni Danau Toba, yang juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Kami harap kehadiran BPKP bisa mengawasi kegiatan Pemprov Sumut dan memberi masukan atau solusi dari permasalahan yang ada. Sebab tujuan kita adalah untuk pembangunan yang menyejahterakan rakyat, “ ujarnya.
Menurut Wagub, pembangunan tidak akan berjalan baik apabila perencanaan tidak tepat sasaran. Efisiensi seluruh OPD juga diharapkan Wagub menjadi fokus BPKP.
Sekda: Ada Beberapa Program
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina, menyampaikan peningkatan nilai tambah sektor pariwisata masuk ke dalam fokus pembangunan provinsi Sumut tahun 2021. Untuk itu, ada beberapa program yang akan dilakukan Pemprov.
“Di antaranya peningkatan atau pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan prasarana fasilitas perhubungan, serta pemasaran wisata, pengembangan industri pariwisata, peningkatan pelayanan perizinan, dan peningkatan promosi dan kerja sama investasi,” kata Sabrina.
Sekretaris Utama BPKP, Ernadhi Sudarmanto, mengatakan pariwisata merupakan isu strategis dalam pengawasan. Sebab pariwisata digadang-gadang menjadi sektor yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, hasil pengawasan BPKP diharapkan menjadi salah satu bahan bagi kepala daerah untuk menentukan arah kebijakan bagi sektor pariwisata di daerah.
“Dengan pengawasan ini harapannya target pariwisata tercapai, kemudian ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera,” ujar Ernadhi.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara BPKP dan Inspektorat se-Sumut pada pengawasan pembangunan strategis pariwisata Provinsi Sumut. Komitmen tersebut meliputi, memperkuat sinergitas antara perwakilan BPKP Provinsi Sumut dan Inspektorat daerah dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan startegis pariwisata Sumut.
Melakukan monitoring atas alokasi anggaran pariwisata pada APBD di masing-masing pemerintah daerah. Serta melakukan tinjauan atas keterkaitan program kegaitan pariwisata di daerah dengan pembangunan wisata termasuk wisata Geopark Kaldera Danau Toba. (rel)