BINJAI, SUMUTPOS.CO – Refocusing yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai terhadap anggaran warga miskin sebesar 75 persen, dengan dalih untuk penanggulangan Covid-19, mendapat kritikan pedas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai.
Kritikan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Alamsyah Putra. Menurutnya, pemangkasan yang dilakukan Pemerintah Kota terhadap anggaran warga miskin senilai Rp4 miliar, akan berdampak luas. Terutama dengan kesehatan masyarakat yang tidak mampu alias miskin.
“Kemarin ada kita anggarkan Rp4 miliar untuk rumah sakit umum, bagi masyarakat Kota Binjai yang tidak mampu. Refocusing karena mengingat dampak dari Covid-19 yang masih berkepanjangan,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/4).
Jika anggaran tersebut dipangkas, lanjut Haji Kires, diyakini akan berdampak luas. “Anggaran dipotong sebesar Rp3 miliar karena ada refocusing yang dilakukan oleh Pemko. Info terakhir, anggarannya cuma Rp1 miliar,” beber Kires.
Dijelaskan Haji Kireas, anggaran Rp1 miliar hanya untuk obat-obatan saja. Misalnya, ketika warga Kota Binjai yang tidak mampu harus menebus uang dan terkendala biaya, anggaran inilah yang disiapkan untuk membayarnya.
“Jadi hal ini sudah disampaikan oleh kawan-kawan khususnya Fraksi Golkar, diminta agar anggaran yang direkofusing dikembalikan, supaya masyarakat tidak mampu dapat berobat gratis. Kami yakin Rp4 miliar ini masih kurang,”tandasnya.
Ketua DPRD Binjai ini juga berharap agar menjadi perhatian Wali Kota Binjai, dan anggaran Rp3 miliar yang kena refokusing dikembalikan.
“Nantinya Pemko Binjai akan kami ssurati untuk mengembalikan anggaran Rp3 miliar yang terkena rekofusing itu,”tukasnya. (ted)
