RKA Dinas PU Syarat Masalah

LUBUK PAKAM- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjan Umum (PU) Pemkab Deliserdang tahun anggaran 2013 disinyalir sarat masalah. Pasalnya, di dalam buku RKA instansi yang mengurusi pelayanan publik tidak merinci perhitungan berupa volume, satuan dan tarif harga serta jumlah harga.
Temuan itu, disampaikan ketua Fraksi PDIPerjuangan Apoan Simanungkalit, ketika ditemui Sumut Pos di ruang fraksinya, Senin (28/1). Lanjutnya, setiap penyusunan APBD terlebih dahulu pihak eksekutif menyampaikan draf KUA-PPAS R-APBD yang berisi RKA per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain itu Apoan mencurigai pada struktur perimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung. Pada draf buku R-APBD dilampirkan seakan akan belanja langsung dan belanja tidak langsung berimbang prosentasinya. belanja langsung Rp1.116.494. 372.730 sementara itu belanja tidak langsung atau belanja pegawai Rp1.266.699. 749.060. Namun, bila diteliti lebih lajut pada belanja langsung ternyata melekat belanja pegawai atau belanja tidak langsung sekitar Rp 309. 934. 427. 600 kemudian belanja barang dan jasa hanya terdapat Rp 440. 633. 408.2 00 kemudian belanja modal Rp516.131.913.260. Kemudian Apoan memperlihatkan dalam buku  RKA APBD Tahun 2013.

“Buku itu kita terima dari sekretariat DPRD, RKA Dinas PU tidak merincikan jumlah volume, satuan, harga/tarif dan  jumlah. Malah kosong, bahkan mau dibawa kemana uang Deliserdang ini,” tanya Apoan.

Terpisah Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Pemkab Deliserdang Khairum Rizal, PU selaku dinas yang menangani peningkatan jalan dan jembatan, bahwa RKA yang disusun Dinas PU sesuai dengan kebutuhan.” Kita melakukan perbaikan atau peningkatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masalah letak serta lokasi akan ditentukan melihat kondisi jalan yang akan ditingkatkan,” ujarnya.

Disinggung jumlah anggaran belanja Dinas PU yang dinilai cukup besar. Khairum Rizal menyatakan pagu anggaran masih dianggarkan, namun realisasinya belum tentu seperti yang dianggarkan. Pasalnya, anggaran belum tentu direaliasikan karena tergantung pada pendapatan atau PAD yang terealisasi. (btr)

LUBUK PAKAM- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjan Umum (PU) Pemkab Deliserdang tahun anggaran 2013 disinyalir sarat masalah. Pasalnya, di dalam buku RKA instansi yang mengurusi pelayanan publik tidak merinci perhitungan berupa volume, satuan dan tarif harga serta jumlah harga.
Temuan itu, disampaikan ketua Fraksi PDIPerjuangan Apoan Simanungkalit, ketika ditemui Sumut Pos di ruang fraksinya, Senin (28/1). Lanjutnya, setiap penyusunan APBD terlebih dahulu pihak eksekutif menyampaikan draf KUA-PPAS R-APBD yang berisi RKA per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain itu Apoan mencurigai pada struktur perimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung. Pada draf buku R-APBD dilampirkan seakan akan belanja langsung dan belanja tidak langsung berimbang prosentasinya. belanja langsung Rp1.116.494. 372.730 sementara itu belanja tidak langsung atau belanja pegawai Rp1.266.699. 749.060. Namun, bila diteliti lebih lajut pada belanja langsung ternyata melekat belanja pegawai atau belanja tidak langsung sekitar Rp 309. 934. 427. 600 kemudian belanja barang dan jasa hanya terdapat Rp 440. 633. 408.2 00 kemudian belanja modal Rp516.131.913.260. Kemudian Apoan memperlihatkan dalam buku  RKA APBD Tahun 2013.

“Buku itu kita terima dari sekretariat DPRD, RKA Dinas PU tidak merincikan jumlah volume, satuan, harga/tarif dan  jumlah. Malah kosong, bahkan mau dibawa kemana uang Deliserdang ini,” tanya Apoan.

Terpisah Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Pemkab Deliserdang Khairum Rizal, PU selaku dinas yang menangani peningkatan jalan dan jembatan, bahwa RKA yang disusun Dinas PU sesuai dengan kebutuhan.” Kita melakukan perbaikan atau peningkatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masalah letak serta lokasi akan ditentukan melihat kondisi jalan yang akan ditingkatkan,” ujarnya.

Disinggung jumlah anggaran belanja Dinas PU yang dinilai cukup besar. Khairum Rizal menyatakan pagu anggaran masih dianggarkan, namun realisasinya belum tentu seperti yang dianggarkan. Pasalnya, anggaran belum tentu direaliasikan karena tergantung pada pendapatan atau PAD yang terealisasi. (btr)