LANGKAT- Di saat anggota dewan ramai-ramai bepergian keluar kota melaksanakan studi banding dan kunjungan kerja (kunker) dengan menggunakan dana pendahuluan, ratusan Kepala Desa (Kades) malah kelimpungan, soalnya 4 bulan (Januari-April) ini, gaji mereka belum dibayar Pemkab Langkat.
Menurut salah seorang Kades di Tanjung Pura, yang minta namanya tidak ditulis, Kamis (28/4) sampai saat ini, dia dan ratusan teman-temannya belum menerima gaji selama 4 bulan terakhir. “Sampai sekarang belum terima gaji, katanya APBD belum cair,”ungkap dia. Dikatakan dia pula, pihaknya sangat bingung dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, karena ketiadaan gaji,” ungkapnya.
Kades yang baru menjabat 1 tahun ini, juga sangat menyesalkan sikap pilih kasih Pemkab Langkat terhadap mereka. Pasalnya, seluruh PNS diberikan haknya menggunakan dana pendahuluan, sementara dirinya yang memiliki tanggungjawab dan tugas mengemban program pemerintah, tidak diprioritaskan. “Saya pun heran, mengapa PNS gajian, kami kok tidak?,”serunya.
Menanggapi ulah anggota dewan ini, Sekwan DPRD Langkat Supono mengatakan, kalau untuk kepergian anggota dewan melaksanakan studi banding dan kunker, dirinya memastikan kalau wakil rakyat itu pergi menjalankan tugas, karena daftar kepergian mereka dapat dilihat dari slip daftar penerbangan. “Tapi kalau cerita hasil kunjungan, kalian yang dapat menilai,”tuturnya.(ndi)
LANGKAT- Di saat anggota dewan ramai-ramai bepergian keluar kota melaksanakan studi banding dan kunjungan kerja (kunker) dengan menggunakan dana pendahuluan, ratusan Kepala Desa (Kades) malah kelimpungan, soalnya 4 bulan (Januari-April) ini, gaji mereka belum dibayar Pemkab Langkat.
Menurut salah seorang Kades di Tanjung Pura, yang minta namanya tidak ditulis, Kamis (28/4) sampai saat ini, dia dan ratusan teman-temannya belum menerima gaji selama 4 bulan terakhir. “Sampai sekarang belum terima gaji, katanya APBD belum cair,”ungkap dia. Dikatakan dia pula, pihaknya sangat bingung dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, karena ketiadaan gaji,” ungkapnya.
Kades yang baru menjabat 1 tahun ini, juga sangat menyesalkan sikap pilih kasih Pemkab Langkat terhadap mereka. Pasalnya, seluruh PNS diberikan haknya menggunakan dana pendahuluan, sementara dirinya yang memiliki tanggungjawab dan tugas mengemban program pemerintah, tidak diprioritaskan. “Saya pun heran, mengapa PNS gajian, kami kok tidak?,”serunya.
Menanggapi ulah anggota dewan ini, Sekwan DPRD Langkat Supono mengatakan, kalau untuk kepergian anggota dewan melaksanakan studi banding dan kunker, dirinya memastikan kalau wakil rakyat itu pergi menjalankan tugas, karena daftar kepergian mereka dapat dilihat dari slip daftar penerbangan. “Tapi kalau cerita hasil kunjungan, kalian yang dapat menilai,”tuturnya.(ndi)
