NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Pasca warga yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Nias Barat (Gempar) melakukan aksi di Halaman Gedung KPK, ikhwal dugaan KKN pada pembangunan RS Pratama Lologolu dan trotoar di Kabupaten Nias Barat, kini muncul klaim Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu. Klaim tersebut menyebutkan, pengerjaan RS Lologolu telah rampung 100 persen. Padahal pada foto yang beredar luas di masyarakat, masih terlihat berapa item pekerjaan belum siap. Kuat dugaan, klaim tersebut disampaikan, karena adanya keterlibatan sang menantu.
Klaim tersebut, dikutip dari pidato Bupati Nias Barat pada HUT Nias Barat, Sabtu (27/5) lalu.
“Pembangunan RS Pratama Lologolu sudah siap 100 persen,” ungkap Khenoki, dari pidato yang diposting oleh Humas Pemkab Nias Barat, Jumat (26/5) lalu.
Hal sama dituturkan Khenoki, saat melakukan kunjungan pada proyek pembangunan RS Pratama Lologolu, Sabtu (27/5).
Sementara seorang warga Desa Lologolu, yang tak mau disebutkan namanya, menyayangkan pernyataan Bupati Nias Barat.
“Pembangunan (RS) itu belum siap 100 persen. Keramik pada kamar mandi belum terpasang, instalasi listrik belum ada, juga beberapa pipa saluran belum ditutupi, dan septiktank pun belum siap. Dan tembok penahannya juga masih ada yang retak,” ungkap warga tersebut, sambil menunjukkan foto-foto bangunan yang belum siap.
Sementara Ketua LSM Peduli Nias, Petrus Sanifati Gulo, turut menyayangkan ulah pimpinan yang berpotensi membohongi masyarakat.
“Kami mengecam dugaan keterangan bohong Bupati Nias Barat pada saat memantau pembangunan RS Pratama di Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe, Nias Barat, Sabtu, 27 Mei 2023 lalu. Saat itu, Bupati Nias Barat menjelaskan, RS Pratama Lologolu telah siap dibangun, dan segera difungsikan,” bebernya, Minggu (28/5) lalu.
Pernyataan Bupati Nias Barat ini, menurutnya, sangat berbeda dengan kenyataan di lokasi. Karena masih terlihat banyak bagian pekerjaan yang masih belum siap. Dan foto bagian proyek yang masih belum siap itu, sudah beredar luas di tengah masyarakat, dan sampai viral di medsos. Foto bertanggal sama dengan kunjungan Bupati Nias Barat, 27 Mei 2023, waktu pengambilan foto berkisar dari pukul 16.00 sampai 17.10 WIB. Dan diperkirakan, foto itu diambil setelah selesai kunjungan Bupati Nias Barat.
“Kunjungan Bupati Nias Barat ini didampingi sejumlah pejabat Pemkab Nias Barat, termasuk Ketua DPRD Nias Barat. Dan anehnya, tak ada seorangpun yang menanggapi bagian bangunan RS Pratama Lologolu yang masih belum siap ini. Seolah semua ‘menyanyikan lagu’ yang sama, RS Pratama Lologolu telah siap. Plus berbagai pujian tanda keberhasilan,” kata Petrus.
Petrus juga mengatakan, dalam beberapa pemberitaan diduga tidak objektif, karena menutupi bagian pekerjaan yang masih belum siap, dan hanya membagi foto yang terlihat dari depan dan bagian bangunan yang sudah siap saja.
“Kejadian ini sangat memilukan, karena kebohongan ini terbangun dari pernyataan Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah, dan atas penglihatan Bupati sendiri pada saat melakukan kunjungan langsung, alias tidak berdasarkan informasi dari pihak lain,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini terkesan pembohongan publik.
“Kebohongan seperti ini merupakan tindakan pidana pejabat publik, yang dilakukan dengan sengaja dan secara terang-terangan di hadapan publik,” ujar Petrus.
“Bangunan yang dinyatakan telah siap, tidak sama dengan bangunan yang hampir siap. Bangunan yang telah siap, berarti semua item pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam kontrak pekerjaan sudah siap semuanya,” jelasnya lagi.
Pihaknya juga menduga, terjadi rekayasa data.
“Terkait dengan pembangunan RS Pratama Lologolu ini, diduga, jangan-jangan sudah dinyatakan siap 100 persen berdasarkan laporan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan telah dilakukan serah terima pertama (PHO),” imbuhnya
Petrus pun meminta agar pimpinan untuk memberi informasi sesuai realita.
“Bupati diminta untuk berhenti berbohong kepada masyarakat Nias Barat, termasuk menutupi berbagai persoalan pembangunan RS Pratama Lologolu itu. Sekarang sudah era digitalisasi, dan masyarakat sudah lebih kritis, hanya sebagian saja yang bisa diarah-arahkan, itupun karena kepentingan,” tegasnya.
Dia juga mengatakan, pada pelaksanaan pembangunan RS Pratama Lologolu terindikasi KKN.
“Tidak bisa ditutupi masalah pembangunan RS Lologolu itu, bermula dari tahap permohonan sampai pelaksanaan, sarat pelanggaran hukum dan KKN. Jangan karena diburu siap, maka masalah sudah selesai,” kata Petrus.
“Jangan dengan temuan BPK dan telah ditindaklanjuti, maka tidak ada masalah lagi. Mungkin banyak pihak berdebat kusir dan menganggap lebih benar, tapi proses hukum akan memberikan jawaban dengan benar,” pungkasnya. (mag-9/saz)
