TUNTUT:Ratusan guru honorer K2 dan Non kategori berunjukrasa menuntut agar diangkat menjadi ASN di Pemkab Deliserdang.
SUMUTPOS.CO – Sekira ratusan guru honorer kategori II (K2) dan non kategori berunjukrasa ke kantor Bupati dan DPRD Deliserdang, di Lubukpakam, Jumat (28/9).
Mereka menuntut agar diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN), dan meminta Pemkab Deliserdang tolak penerimaan Calon ASN 2018.
Para guru honorer dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Deliserdang tersebut berkumpul di halaman depan Stadion Baharudin Siregar, dan bersama-sama menuju kantor Bupati Deliserdang sembari berorasi agar diangkat menjadi CASN.
Dalam orasinya, mereka telah mengabdi mulai dari 10 hingga 20 tahun. Namun pemerintah tak kunjung mengangkat menjadi ASN.
Aksi mereka pun diterima beberapa pejabat Pemkab Deliserdang di antaranya Kadisporabudpar Deliserdang H Faisal Arif Nasution, Plt Kadisdik Hj Miska Gewasari dan Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai BKD, Sahrul.
Kepada para pejabat mewakili Bupati Ashari itu, perwakilan guru honorer menyampaikan beragam persoalan, mulai dari status dan gaji. Disebut, banyak guru honorer yang bergaji Rp 250 Ribu per bulan dan harus menerimanya dalam jangka waktu tiga bulan sekali. Selain itu, mereka juga meminta agar Pemkab Deliserdang dapat menolak penerimaan CASN tahun 2018, meskipun saat ini tahapannya sudah memasuki tahapan pendaftaran.
“Hal itu menurut kami kejahatan publik karena yang lama mengabdi tidak diperhatikan. Mohonlah Bupati buat keputusan bersama bahwa Kabupaten Deliserdang menolak CASN. Papua Barat juga menolak. Guru-guru honorer ini meminta agar bisa diangkat CASN tanpa syarat. Kami bukan menuntut yang berlebihan, karena gaji guru honorer ini semuanya dibawah satu juta dan jauh dari Upah Minimum Kabupaten,” kata Andi.
Mendengar berbagai persoalan itu, Sahrul menegaskan penerimaan CASN tidak dapat dibatalkan karena banyak juga peluang untuk orang lain. “Kita Deliserdang tahun ini mendapat kuota penerimaan paling banyak CASN di Sumut mencapai 700-an orang. Sebenarnya pihak Pemkab bukan tidak pernah mengusulkan honorer ini diangkat, karena memang kita butuh ribuan orang mengingat angka pensiun ASN juga cukup banyak. Hanya saja sesuai regulasi yang ada, membuat apa yang kita usulkan itu tidak dipenuhi oleh Pemerintah Pusat,” terangnya.
Berbagai solusi dan pencerahan turut disampaikan Faisal Arif Nasution dan Miska Gewasari tentang keluhan para honorer. Merasa kurang puas, para honorer beranjak dari kantor bupati menuju kantor DPRD Deliserdang. Namun sayang kedatangan para guru tersebut tidak dapat disambut oleh anggota dewan. Sebab diwaktu yang bersamaan seluruh anggota DPRD Deliserdang melakukan kunjungan kerja ke luar kota.
Aspirasi para guru itu hanya bisa diterima oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD, Indrawansyah Putra dan Kasubag Protokoler, Buyung yang menyampaikan permintaan maaf atas kondisi yang terjadi. Ia menyebut kejadian ini bukan karena disengaja meskipun surat aksi para guru ini sudah sampai ke sekretariat tiga hari lalu.
“Perjalanan dinas anggota dewan sudah diagendakan dua minggu lalu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita siap menampung aspirasi bapak dan ibu dan akan kami sampaikan sama anggota dewan khususnya yang duduk di Komisi D dan Komisi A supaya bisa dijadwalkan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi nantinya,”kata Buyung. (btr/han)
