MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution SH MH, menyebutkan bahwa upaya pihaknya di DPRD Kota Medan dalam mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus membuahkan hasil yang lebih baik. Salah satunya dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution SH MH saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Perda No.16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Sabtu (28/10/2023) sore.
“Kita hitung pada saat itu, dan Alhamdulillah saat ini kita (Pemko Medan) bisa mendapatkan PAD dari Pajak Penerangan Jalan hingga Rp24 miliar perbulan,” ucap Mulia dalam kegiatan yang turut dihadiri perwakilan Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Polonia Kelana, dan Dinas SDABMBK Kota Medan tersebut.
Namun, jelas politisi Partai Gerindra itu, capaian PAD dari sektor PPJ senilai Rp24 miliar perbulan tersebut belum membuat pihaknya berpuas hati. Sebab seharusnya, nilai potensi PAD dari sektor PPJ perbulan melebihi angka tersebut.
“Untuk itu sekarang kita kejar PLN, kita minta datanya, karena semua warga Kota Medan pengguna listrik PLN pasti kena pajak (penerangan jalan). Sementara saat ini masih ada sekitar 30 persen data PLN terkait warga Kota Medan pelanggan PLN yang belum diberikan ke kita, ini menjadi ‘permainan’ lama. Maka ini kita kejar, masalah PPJ ini, untuk meningkatkan PAD Kota Medan,” ujarnya.
Bila semua data tersebut telah rampung dan diterima, maka pihaknya meyakini bahwa PAD Kota Medan dari sektor PPJ akan dapat meningkat secara signifikan, yakni mencapai Rp30 hingga Rp40 Miliar.
“Dan kita yakini dalam satu bulan itu, potensi PAD dari sektor PPJ bisa diangka Rp30 Miliar hingga Rp40 Miliar,” katanya.
Dijelaskan Mulia, capaian PAD Kota Medan dari sektor PPJ senilai Rp24 miliar perbulan tersebut mendapatkan pujian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat KPK melakukan kunjungannya ke Kota Medan baru-baru ini.
“KPK salut, karena (Kota Medan) satu-satunya yang paling besar mendapatkan pajak retribusi di kabupaten/kota, itu hanya di Kota Medan. Kota Bandung saja (PAD PPJ) hanya sekitar Rp3 Miliar sampai Rp4 Miliar. Dan kita akan terus membantu menghitung dan mengawal berapa pajak yang harus dibayar PLN ke Kota Medan,” jelasnya.
Yang menjadi masalah hingga saat ini, sambung Mulia, masih banyak lampu-lampu jalan di Kota Medan yang tidak menyala meskipun masyarakat telah membayar PPJ lewat tagihan listrik ataupun token listrik yang dibelinya.
“Dan ini terus kita koordinasikan. Alhamdulillah sebagai contoh, baru-baru ini puluhan titik lampu jalan telah dipasang di Kelurahan Polonia,” sambungnya.
Mulia menegaskan, saat ini pihaknya di DPRD Kota Medan dan Pemko Medan hanya ingin memastikan bahwa semua pajak yang dibayarkan masyarakat harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui program-program yang ada.
“Sebab pajak yang dibayarkan harus dapat dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya.
Pantauan Sumut Pos, kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan berbagai keluhannya, mulai dari masalah bantuan sosial, bantuan pendidikan, dan berbagai aspirasi lainnya.
Menanggapi hal itu, Mulia pun mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkai. Selanjutnya, Mulia juga memberikan sejumlah informasi penting terkait program-program Pemko Medan yang saat ini tengah berjalan. (map)
