Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengamini bahwa kekayaan laut Sumut belum maksimal diberdayakan untuk kemakmuran rakyat. Padahal, potensinya sangat besar jika mampu dikelola dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Edy Rahmayadi saat menghadiri Peringatan Hari Nusantara ke-19 Tingkat Provinsi Sumut, di Dermaga Pertamina Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Jumat (28/12).
“Indonesia adalah negara kepulauan. Artinya adalah (luas) daratan itu lebih sedikit dari lautan. Kenapa dilakukan (peringatan) Hari Nusantara ini, supaya masyarakat sadar bahwa kekayaan kita sekarang ini belum dikelola maksimal. Kalau ini dikelola dengan baik, akan sangat potensi mensejahterahkan rakyat Indonesia,” katanya didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, Mulyadi Simatupang.
Peringatan Hari Nusantara bagi provinsi ini, Edy menyebut sudah tentu sangat besar pesan tersirat dari acara yang dilakukan rutin setiap tahunnya itu. Tinggal bagaimana mengelola kekayaan laut yang sudah dimiliki, dimana selanjutnya diberikan kepada masyarakat seluas-luasnya.
“Sumut inikan punya kepulauan di pantai timur dan ada pantai barat. Kemudian ada selat malaka yang potensinya sangat besar. Ini pun belum dikelola dengan baik. Yang ada akses dari terbukanya laut dan pelabuhan-pelabuhan kecil kita, sehingga lebih cenderung kearah negatif,” katanya.
Menyikapi keinginan Gubsu untuk memaksimalkan potensi kekayaan laut di Sumut, Kepala DKP Sumut Mulyadi Simatupang mengungkapkan, bahwa Pemprovsu sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) 2017 sampai 2037.
“Tahapannya sudah di Kemendagri. Mungkin Januari 2019 akan selesai dan setelah itu kita akan susun untuk peraturan gubernurnya. Banyak sekali manfaat dari adanya regulasi ini. Salah satunya, kedepan siapapun oknum yang ingin mematok-matok laut di perairan kita tidak bisa lagi sembarang. Mesti ada izin dari pemprov yakni izin lokasi,” katanya.
Manfaat lain dari perda itu nantinya, sebut dia, ialah tidak lagi mudah bagi siapa saja yang ingin menggali pasir untuk kepentingan tertentu ataupun bisnis di lautan Sumut. Dimana selama ini begitu bebas kegiatan tersebut dilakukan.
“Harapan kita pengaturan wilayah laut akan semakin baik . Contohnya untuk luas 0-12 mil nanti mesti ada izin lokasi. Ini tentu membuat kegiatan di perairan laut kita semakin terkendali. Dalam perda sendiri di data kita tercatat ada 206 pulau. Namun setelah dikroscek Kemendagri melalui Dirjen Kewilayahan, kita memiliki 236 pulau. Sebagian pulau itu diklaim sama Aceh dan sudah divalidasi masuk ke kita. Kedepan potensi laut yang kita kelola seluas 1.300 Km garis pantai,” terangnya. (prn/han)
