MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama DPRD Sumatera Utara mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dalam paripurna di DPRD Sumut, Senin (29/11). Adapun rincian APBD 2022 itu, yakni pendapatan daerah kurang lebih Rp12,1 triliun, sedangkan belanja daerah kurang lebih Rp12,4 triliun.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dalam sambutannya meyakinkan kepada seluruh anggota DPRD Sumut, pertumbuhan ekonomi pada 2022 mendatang akan naik sebesar 2,4 persen. Prediksi ini dilihat telah pulihnya beberapa sektor ekonomi yang didukung telah melandainya pandemi Covid-19 di daerah ini.
“Sebelum rapat ini, saya juga telah rapat dengan pakar ekonomi di Sumut, di antaranya Perwakilan Bank Indonesia Sumut, OJK, pengamat, pendidik serta lainnya, yang menyampaikan angin segar untuk mencapai target pada tahun 2022. Ekonomi kita diprediksi akan segera pulih diiringi semakin terkendalinya Covid-19,” ucap Edy.
Ia pun menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan partisipasi DPRD Sumut, sehingga APBD Sumut TA 2022 bisa disahkan. “Dengan disahkannya APBD Sumut 2022 ini, selanjutnya Pemprovsu segera mempersiapkan dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Sumut Tahun Anggaran 2022 kepada Mendagri,” katanya.
Edy mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang telah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh OPD, Pemprovsu sehingga kegiatan penyusunan APBD 2022 dapat dituntaskan. “Saya minta kepada OPD agar nantinya dalam melaksanakan seluruh program yang direncanakan dalam APBD 2022 didasarkan atas prinsip taat aturan, tertib, efesien, efektif dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah hal. Melalui juru bicara Ahmad Hadian, Fraksi PKS mengingatkan Pemprovsu bahwa tahun anggaran 2022 menjadi penentu keberhasilan pembangunan di Sumut. PKS meminta agar Pemprovsu gigih menambah pendapatan daerah. “PKS juga mengapresiasi Pemprovsu yang kembali menampung anggaran jaminan kesehatan masyarakat untuk 420.000 orang dan ditampungnya anggaran untuk pengangkatan guru tidak tetap sebanyak 900 orang,” kata Hadian.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Samsul Qomar mengatakan, pihaknya menyoroti prioritas anggaran dengan mengedepankan penanggulangan dan meminimalisir bencana di Sumut. Kemudian mengenai permasalahan tingkat pengangguran, apalagi semakin banyak pekerja di luar negeri yang kembali ke tanah air akibat pendemi Covid-19 turut menjadi catatan mereka. Fraksi Golkar DPRD Sumut mendukung Pemprov untuk melakukan pembelian lahan Medan Club di Jalan Kartini Medan demi perluasan Kantor Gubernur Sumut.
Setelah pembacaan pendapat akhir fraksi-fraksi, Sekretaris Dewan Afifi Lubis membacakan konsep keputusan bersama terhadap Ranperda APBD 2022 dengan rincian Pendapatan Daerah Rp12,1 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp12,4 triliun lebih, deficit Rp268 miliar. Kemudian, penerimaan pembiayaan daerah Rp400 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan daerah Rp132 miliar, jumlah pembiayaan netto Rp268 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) Rp0.
Serapan APBD 2021 Meningkat 72,9 Persen
Sebelumnya, pada acara Asistensi Pengelolaan Keuangan Terkait Percepatan Penyerapan Anggaran dan Evaluasi PPKM di Santika Premiere Dyandra Hotel, Senin (29/11), Gubsu mengungkapkan, jelang akhir tahun, serapan APBD 2021 meningkat hingga 72,9 persen. Sementara serapan anggaran pada tahun 2020 lalu, berkisar 50 persen.
Dengan itu, kata Edy, ada peningkatan sekitar 22 persen.Peningkatan serapan anggaran ini menurut Gubsu, berhasil dicapai setelah Pemprov Sumut mendorong kabupaten/kota menggenjot serapan anggarannya. Dan Pemprov Sumut, akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mendongkrak serapan anggarannya.
“Tahun lalu kita di posisi 20-an di akhir tahun dengan serapan 50 persen. Sekarang kita meningkat ke posisi delapan dengan 72,9 persen. Ini sisa 1 bulan lagi, karena itu kita berkumpul di sini bersama Forkopimda dan kepala daerah, membahas bagaimana cara mempercepat serapan anggaran,” ucap Edy.
Dari data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut, ada beberapa daerah yang serapan anggarannya masih di angka sekitar 50 persen. Namun rata-rata, serapan anggaran 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut sebesar 62,12 persen. “Masih ada yang kepala 50 (persen), yang 70 persen itu masih dua. Targetnya Tahun Anggaran (TA) ini bisa tercapai 90 persen, kalau bisa 100 persen. Dari acara ini harus ada peningkatan yang signifikan agar pemulihan ekonomi kita lebih cepat lagi,” pungkasnya.
Sementara, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penyerapan anggaran Pemda tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, perlu memperkuat peran satuan tugas (Satgas) Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari inspektorat, APH, dan BPKP untuk akselerasi penyerapan anggaran serta mencegah terjadinya penyimpangan.
“Bupati/wali kota perlu berperan aktif dalam akselerasi anggaran, kita akan dorong itu karena tahun anggaran 2021 tinggal satu bulan lagi. Dengan begitu kita harapkan tidak terjadi penyimpangan karena kita mengerjakannya bersama-sama,” kata Kapolda.
Di kesempatan yang sama, Kepala BI Perwakilan Provinsi Sumut Soekowardojo serapan anggaran akan membantu pertumbuhan ekonomi Sumut. Triwulan III 2021 ekonomi Sumut tumbuh 3,67 persen (yoy), lebih tinggi dari nasional yang sebesar 3,51 persen, tetapi lebih rendah dari Pulau Sumatera (3,78 persen). “Ekonomi kita tumbuh cukup baik, serapan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena itu penting kiranya Pemda terus mengakselerasi percepatan anggarannya,” kata Soekowardojo.
Turut hadir langsung pada acara tersebut Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBN Wiswantanu dan Kepala Perwakilan BPKP Sumut Kwinhatmaka. Hadir juga secara langsung Bupati/walikota se-Sumut, Sekda se-Sumut secara virtual bersama OPD terkait.(gus)
