28 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Warga Tolak Penambangan Timah PT DPM

Demo warga yang menolak tambang timah dai daerah mereka.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga Desa Pandiangan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, menolak eksploitasi tambang seng dan timah hitam yang dilakukan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Unjukrasa warga itu dilakukan dengan cara long-march, sambil membawa puluhan spanduk bertuliskan penolakan penambangan di jalan utama Desa Pandiangan, Rabu (29/5).

Selain warga Desa Pandiangan, aksi itu juga diikuti sejumlah elemen masyarakat, seperti Yayasan Petrasa Dairi, Yayasan Diakonia Pelangi Kasih, dan Forum Masyarakat Dairi. Unjukrasa ini juga dilakukan sekalian memperingati hari anti tambang sedunia.

Mereka menuntut, agar pemerintah yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mencabut segala perizinan PT DPM, serta meminta Pemkab Dairi untuk mengutamakan pengembangan sektor pertanian dibandingkan tambang. “Pertanian, Yes! Tambang, No!,” seru warga saat long march.

Aktivitas penambangan PT Dairi Prima Mineral berpusat di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga. Letaknya bersebelahan dengan Desa Pandiangan dan hanya dibatasi oleh bukit.

Salah seorang warga, Rainim br Purba menegaskan, menolak aktivitas tambang karena diyakini akan merusak kawasan sekitar lokasi tambang yang selama ini terkenal rawan bencana alam tanah longsor.

“Kami menolak karena takut hutan rusak, air tercemar, hasil tani kami berkurang, dan kesehatan kami terganggu. Kami penduduk Desa Pandiangan tidak mau ada tambang,” ujar Rainim.

Sementara Ketua Divisi Advokasi Yayasan Petrasa, Duat Sihombing mengatakan, keberadaan tambang sama sekali tidak menguntungkan, sebab rakyat Dairi tidak mendapat apa-apa, selain ekosistem hutan yang hancur.

Padahal, sambung Duat, masyarakat Dairi khususnya di sekitar lokasi tambang mayoritas petani. Oleh sebab itu, hutan harus dijaga karena berkaitan dengan pertanian. Bukan hanya itu, keberadaan tam bang nantinya akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat areal tambang.

“Mengenai tambang ini kan ada yang pro dan ada yang kontra, sehingga potensi konflik antar kelompok yang pro dengan yang kontra ada. Tentu itu tidak kita inginkan. Kita ingin Dairi tentram, dan petaninya sejahtera,” kata Duat.

Hal sama disampaikan Ketua Forum Masyarakat Dairi, Hebsi Sihombing, keberadaan PT Dairi Prima Mineral tak perlu di pertahankan, karena toh kontribusinya kepada penerimaan daerah. (mag-10/han)

Demo warga yang menolak tambang timah dai daerah mereka.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga Desa Pandiangan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, menolak eksploitasi tambang seng dan timah hitam yang dilakukan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Unjukrasa warga itu dilakukan dengan cara long-march, sambil membawa puluhan spanduk bertuliskan penolakan penambangan di jalan utama Desa Pandiangan, Rabu (29/5).

Selain warga Desa Pandiangan, aksi itu juga diikuti sejumlah elemen masyarakat, seperti Yayasan Petrasa Dairi, Yayasan Diakonia Pelangi Kasih, dan Forum Masyarakat Dairi. Unjukrasa ini juga dilakukan sekalian memperingati hari anti tambang sedunia.

Mereka menuntut, agar pemerintah yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mencabut segala perizinan PT DPM, serta meminta Pemkab Dairi untuk mengutamakan pengembangan sektor pertanian dibandingkan tambang. “Pertanian, Yes! Tambang, No!,” seru warga saat long march.

Aktivitas penambangan PT Dairi Prima Mineral berpusat di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga. Letaknya bersebelahan dengan Desa Pandiangan dan hanya dibatasi oleh bukit.

Salah seorang warga, Rainim br Purba menegaskan, menolak aktivitas tambang karena diyakini akan merusak kawasan sekitar lokasi tambang yang selama ini terkenal rawan bencana alam tanah longsor.

“Kami menolak karena takut hutan rusak, air tercemar, hasil tani kami berkurang, dan kesehatan kami terganggu. Kami penduduk Desa Pandiangan tidak mau ada tambang,” ujar Rainim.

Sementara Ketua Divisi Advokasi Yayasan Petrasa, Duat Sihombing mengatakan, keberadaan tambang sama sekali tidak menguntungkan, sebab rakyat Dairi tidak mendapat apa-apa, selain ekosistem hutan yang hancur.

Padahal, sambung Duat, masyarakat Dairi khususnya di sekitar lokasi tambang mayoritas petani. Oleh sebab itu, hutan harus dijaga karena berkaitan dengan pertanian. Bukan hanya itu, keberadaan tam bang nantinya akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat areal tambang.

“Mengenai tambang ini kan ada yang pro dan ada yang kontra, sehingga potensi konflik antar kelompok yang pro dengan yang kontra ada. Tentu itu tidak kita inginkan. Kita ingin Dairi tentram, dan petaninya sejahtera,” kata Duat.

Hal sama disampaikan Ketua Forum Masyarakat Dairi, Hebsi Sihombing, keberadaan PT Dairi Prima Mineral tak perlu di pertahankan, karena toh kontribusinya kepada penerimaan daerah. (mag-10/han)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/