JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengkritis kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang dikeluhkan petani kelapa sawit. Pasalnya, sejak Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi mengumumkan aturan DMO dan DPO, harga buah sawit di petani turun drastis.
Keluhan petani kelapa sawit ini pun disampaikan Rudi Hartono Bangun saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022). Disebutnya, petani banyak merugi akibat kebijakan itu. Karenanya sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah rakyat, Rudi meminta Mendag mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga sawit.
Pada rapat kerja itu, Rudi juga gencar mempertanyakan masalah subsidi minyak goreng. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini mempertanyakan, di mana saja sebaran (provinsi) subsidi minyak goreng tersebut? “Berapa juta liter yang disubsidi dan berapa bulan lamanya ini akan di subsidi? Apakah negara tidak kebobolan?” tanya Rudi.
Politisi dari Nasdem ini pun mengungkapkan penjelasan terakhir dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengimpun pungutan dana pajak sawit, CPO dari petani. BPDPKS, katanya, memberikan Rp7.6 Triliun untuk subsidi minyak goreng ini.
Sementara, faktanya di lapangan sekarang, jutaan petani menjerit karena penurunan harga sejak sehari Mendag umumkan kebijakan DMO. Petani sawit merasa dikorbankan dengan diturunkan harga tandan buah segar (TBS) di petani, sementara harga CPO di pasaran internasional tetap tinggi dan cenderung naik.
“Dimana saja yang membeli TBS di harga dua ribuan dan seribuan. Itu akan kita laporkan ke Dirjenbun,” tegas Rudi Hartono Bangun sembari meminta kembali Menteri Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga sawit.
Rudi Hartono Bangun juga mengingatkan, selama setahun ini pendapatan negara naik dari pajak CPO dan TBS petani sawit, sehingga baru kali ini dalam sejarah target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Rp1699 triliun terpenuhi. Sebelumnya, tambah Rudi Hartono, selalu tiap tahun shortfall atau tidak tercapai target. “Pemerintah harus menyadari bawa petani sawit ini menyumbang devisa dan pajak yang besar untuk negara,” pungkas Rudi. (adz)
