JAKARTA- Pemerintah mengajukan kenaikan subsidi listrik pada 2012 mencapai Rp 58,72 triliun atau naik 44,28 persen dibandingkan asumsi dalam APBN 2011 sebesar Rp40,7 triliun. Usulan itu dengan asumsi margin usaha PLN sebesar 8 persen.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, margin diperlukan untuk meningkatkan kemampuan PLN berinvestasi dan meningkatkan efisiensi usaha. ‘Estimasi kebutuhan untuk subsidi listrik 2012 adalah Rp58,72 triliun. Asumsi tersebut berdasarkan penjualan listrik 173,77 TWh (tera Watt hour), susut jaringan 8,90 persen, marjin usaha 8 persen,’ kata Jarman di Jakarta, Selasa (31/5).
Perkiraan subsidi sebesar Rp58,72 triliun itu dengan asumsi nilai tukar Rp9.200 per USD harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) USD 85 per barel, dan susut jaringan 8,9 persen.
Kemampuan investasi PLN itu berupa pendanaaan proyek prioritas khususnya peningkatan rasio elektrifikasi. Untuk kegiatan efisiensi usaha dilakukan melalui optimalisasi pembangkitan listrik dengan peningkatan penggunaan gas, batu bara, dan panas bumi serta penurunan susut jaringan.
Pada 2012, biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik direncanakan Rp 988 per kWh atau setara dengan Rp171,67
triliun.”Dengan margin delapan persen, maka perkiraan BPP ditambah margin menjadi Rp 185,41 triliun,” jelasnya.
Sementara, pendapatan penjualan listrik tahun 2012 diproyeksikan mencapai Rp 126,69 triliun, sehingga subsidi yang diperlukan menjadi Rp58,72 triliun.
Sementara, jika dibandingkan dengan asumsi yang dipakai APBN 2011 adalah nilai tukar Rp 9.250 per USD, ICP USD80 per barel, pertumbuhan penjualan listrik 7,4 persen, penjualan listrik 153,85 TWh, dan susut 8,55 persen. Selanjutnya, BPP Rp 920 per kWh atau Rp 141,55 triliun, margin usaha APBN 2011 b 8 persen, BPP ditambah margin Rp 152,87 triliun, dan pendapatan penjualan listrik Rp 112,17 triliun. Sedangkan asumsi tarif tetap Rp 729 per kWh. (lum/jpnn)
