MEDAN- Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) tentunya menjadi payung hukum bagi para pelaku dan pemangku kebijakan ekonomi Indonesia. Karena cetak biru Sislognas ini dapat menjadi rujukan semua pemangku kepentingan terkait pembangunan ekonomi bangsa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Demikian dikatakan Pelaksana Harian Gubernur Sumatera Utara (Plh Gubsu) H Nurdin Lubis SH MM pada Acara Logistics Summit Konektifitas Sistem Logistik Nasional dan Asean di Aula Martabe Lantau II Kantor Gubsu, Jumat (1/3).
Selain itu menurut Nurdin, peran Strategis Sistem Logistik Nasional tidak hanya dalam memajukan Ekonomi Nasional namun sekaligus sebagai salah satu wahana pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini penting disebabkan karena kondisi bangsa yang terdiri atas ribuan pulau yang memerlukan kajian khusus mengenai konsep Sislognas yang dapat diterapkan dan memberi manfaat bagi perkembangan industri logistik nasional.
Plh Gubsu mengharapkan agar Kegiatan Logistics Summit tersebut dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Di samping itu pertemuan diharapkan juga dapat memberikan masukan dan penyegaran serta pencerahan pemikiran dalam upaya mendorong peningkatan ekspor Sumatera Utara dalam menyongsong era perdagangan bebas Asean 2015.
“Jangan sampai karena mahalnya biaya logistik kita. Mengakibatkan sulit bersaing. Karena harus diakui, bahwa biaya dari China ke Sumut lebih murah bila dibandingkan dari Sumut ke Kalimantan,” lanjutnya.
Senior Manager Bagian Pengembangan Usaha PT Pelindo I Persero, Hartono mengatakan pelabuhan Kuala Tanjung dengan luas 20 ha itu penting untuk mendukung Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan sistem logistik nasional (sislognas) yang sudah ada blueprint-nya.
Namun pembangunan tidak akan bisa dilakukan jika status pemanfaatan lahan belum jelas. “Kalau surat penegasan itu diberikan kepada Pelindo, kami sudah bisa memulai pembangunan pada tahun ini. Tapi sampai sekarang kami belum memiliki surat itu sementara ada pihak swasta yang bersedia mengelola lahan tersebut,” ungkapnya.
Dikatakannya, pada bulan lalu saat pihaknya menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin langsung oleh Deputi Kementerian Ekonomi, tidak ada menyebutkan perihal tersebut. Pemerintah pusat hanya menyebutkan bahwa untuk mencapai sislognas seperti yang ditargetkan, membutuhkan cara-cara yang tidak biasa.
Sebab permasalahan di kawasan tersebut tidak hanya terkait izin mendirikan bangunan tetapi ada lain lagi yang butuh kebijakan nasional seperti izin perubahan status lahan dari lahan hutan menjadi lahan lainnya yang dilakukan oleh kementerian kehutanan dan terkait lainnya. Selanjutnya, pembangunan jalur kereta api dan infrastruktur lainnya yang juga membutuhkan persetujuan dari pusat. “Terlebih lagi untuk membangun pelabuhan, butuh cara yang sangat tidak biasa agar proses pembangunan bisa cepat karena banyak peraturan terkait di sana. Pada satu pelabuhan terdapat banyak instansi. Saat itu, pemerintah hanya menyampaikan seluruhnya harus berkoordinasi,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Tim Kerja Pengembangan Sislognas Kementerian Koordinator Perekonomian, Budi Santoso mengakui butuh langkah cepat untuk membangun infastruktur yang terintegrasi supaya kinerja logistik meningkat dimana saat ini Indonesia menempati urutan terakhir di kawasan Asean. (ram)
