Guru yang berstatus PNS dan guru honor se-Sumatera Utara (Sumut) akan mendapatkan fasilitas kredit perumahan.
Hal ini ditandai dengan penandatangan MoU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Nurdin Lubis dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan yang dalam hal ini juga diwakili CEO Achmad Santosa Miad, di Aula Martabe, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (3/5).
Achmad Santosa Miad menjelaskan, fasilitas kredit yang digelontorkan BNI Wilayah Medan ini, merupakan implementasi program Rumah Untuk Guru Ku. Dan kerja sama tersebut sebagai komitmen BNI bersama Pemprovsu untuk pengentasan backlog (kekurangan rumah) yang diamanatkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI yang saat ini berjumlah 13 hingga 14 juta unit. “Melalui kerja sama dengan sejumlah pemda, salah satunya dengan Pemprovsu, BNI menargetkan pengentasan backlog untuk tahun 2012 sebanyak 32.000 unit,” ucap Miad.
Menurutnya, program Rumah Untuk Guru Ku ini menjadi komitmen seluruh kantor wilayah BNI di Indonesia. Program ini sebagai apresiasi atas tugas mulia para guru dalam dunia pendidikan.
“BNI melalui Kantor Wilayah Medan mencoba membantu meningkatkan kesejahteraan para guru se Sumut mulai tingkat pra sekolah (TK) sampai SMA/SMK yang jumlahnya mencapai 194.121 orang,” bebernya.
Keinginan BNI, diakuinya untuk memfasilitasi kepemilikan rumah kepada para guru PNS dan non PNS se Sumut itu tidak saja disiapkan melalui produk BNI Griya Komersil (non subsidi), tetapi juga melalui BNI Griya Bunga Subsidi.
“Dengan dua skema itu, para guru dapat memilih produk BNI Griya yang lebih variatif dan kompetitif,” ujar Miad.
Sementara, Sekdaprovsu Nurdin Lubis menyatakan, melalui kerja sama ini, program pemerintah untuk pengentasan backlog di Sumut, bisa lebih cepat terwujud. Karena, hingga saat ini, jumlah penduduk miskin di Sumut sekitar 1,6 juta orang atau 7,3 persen dari 13.042.317 jiwa penduduk.
“Para penduduk yang kurang beruntung itu membutuhkan pemukiman yang layak. Karenanya, kerja sama seperti ini sangat diapresiasi Pemprovsu, terutama untuk menekan angka backlog di daerahnya ini yang kira-kira mencapai angka 100.000 unit rumah,” ungkap Nurdin Lubis.(ari)
