MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumut mengingatkan pemerintah pusat agar melakukan pembangunan dengan terukur terkhusus di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba. Hal ini menyikapi rencana pembangunan delapan dermaga atau pelabuhan baru di kawasan Danau Toba tahun ini.
“Pada prinsipnya DPRD Sumut mendukung rencana tersebut. Tapi kita maunya (pembangunan) itu harus terukur. Jangan grasa grusu apalagi karena ada kepentingan politik,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Burhanuddin Siregar menjawab Sumut Pos, Selasa (5/3).
Secara pribadi, dirinya mempertanyakan pembangunan delapan dermaga baru tersebut, apakah sudahkah ada koordinasi dan sinergitas yang dibangun, antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Soalnya kata dia, meski untuk pembangunan fisik akan memakai dana APBN, tetap dibutuhkan APBD pemda setempat dalam urusan lainnya.
“Seharusnya ada koordinasi yang baik sehingga bisa sama-sama dimasukkan di APBD pemda dan pemprov. Bagi saya, karena saya tidak tahu dan terlibat langsung di situ, rencana pembangunan di KSPN mesti dikoordinasikan dengan baik oleh pusat agar dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih,” katanya.
Sebab, sambung dia, dibutuhkan penunjang dari apa yang ingin dibangun pusat yang tentunya jadi kewenangan pemprov maupun pemda di kawasan setempat. “Jangan tahu-tahu nanti dibangun yang ini, rupanya jalan menuju lokasi pembangunan ada yang perlu dibangun juga. Kan tak cocok juga begitu. Jadi jangan ujug-ujuglah, kita maunya semua ini terkoordinasi dengan baik, apalagi ego sektoral antarpemerintah inikan luar biasa,” ujar politisi PKS itu.
Untuk itu pihaknya berharap, tak hanya Kemenhub, BPODT selaku lembaga yang konsern dengan KSPN Danau Toba agar dapat memerhatikan masalah ego sektoral dan sinergitas tersebut. “Kita bukannya berpikir negatif dengan apa yang dibuat pemerintah rezim ini, malah kita berterimakasih sudah banyak perhatian untuk pengembangan KSPN Danau Toba.
Cuma jangan kita sekadar jualan, karena ini mau dekat Pemilu. Maunya terukurlah semua. Coba kita lihat jalan tol Medan-Tebingtinggi, siapa sekarang yang menikmatinya? Sepi sekali orang melintasinya. Masyarakat mana yang menikmati itu? Kemudian masih ada juga masalah pembebasan lahan untuk ruas Medan-Binjai. Ini sajakan belum beres,” katanya.
Senada, Anggota DPRD Sumut, Zulfikar menegaskan wacana tersebut jangan cuma sekadar janji politik untuk menarik simpati atau dukungan masyarakat. Melainkan harus dilakukan dengan terukur dan memerhatikan faktor-faktor pendukung lainnya, dalam rangka mencapai target-target pariwisata Sumut sesuai RPJMD. “Pertama tentu kita tentu menyambut baik rencana itu, asal jangan janji tinggal janji. Disamping itu banyak hal lain juga yang harus diperhatikan untuk tercapainya target pariwisata Sumut. Sinergisitas antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat menjadi hal penting untuk suksesnya pariwisata Sumut,” tegasnya.
Begitupun dengan penerapan tiket online yang menjadi bagian dari pelayanan penyebrangan di KSPN Danau Toba, menurutnya perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan juga perangkat pelaksana di lapangan. Sebab kemajuan teknologi penting untuk diterapkan, yang bertujuan memudahkan pengunjung yang datang untuk menikmati panorama alam Danau Toba.
Pemerhati Pariwisata Sumut, Wahyu Ario Pratomo juga meminta Pemerintah Pusat melakukan penataan pelayaran di Danau Toba. Bukan saja, membangun pelabuhan dan penyediaan kapal, tapi juga unsur keselamatan penumpang harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali musibah tenggelamnya, KM Sinar Bangun. “Penjualan tiket kapal di kawasan Danau Toba menurut saya memang harus dikoordinir. Karena saat ini, pariwisata Danau Toba memang terus menurun seiring dengan peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun,” kata Wahyu kepada Sumut Pos.
Menurutnya, penjualan tiket secara online yang digagas Badan Pelaksanaan Otoritas Danau Toba (BPODT) sudah sangat tempat. Karena dia yakin, ini memberikan dampak pada penataan pelayaran lebih baik lagi ke depannya. “Penjualan tiket online akan memberikan jaminan bagi konsumen terkait kepastian waktu yang dapat ditempuh konsumen. Dia dapat memperkirakan waktu perjalanan secara lebih tepat,” ucap Wahyu.
Pria yang juga anggota Kelompok Kerja Pengembangan Pariwisata Danau Toba di Universitas Sumatera Utara (USU) ini menyebutkan, dengan pembelian tiket secara online, maka daftar manifest akan lebih tertata. “Sebenarnya juga cara ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas operasional kapal penyeberangan. Karena terlihat bagaimana data penumpang secara lebih transparan,” sebut Dosen Fakultas Ekonomi USU itu.
Dengan begitu, ia mengatakan, kepercayaan masyarakat akan keselamatan moda transportasi Danau Toba bertumbuh tajam, bahkan kunjungan wisman bertambah walaupun sarana prasarana terus ditambah. “Lapangan udara internasional Silangit sudah semakin bagus, dan maskapai penerbangan baik domestik maupun asing sudah membuka jalur penerbangan ke sana,” kata Wahyu.
Namun, Wahyu mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi alam di Danau Toba yang rawan bencana. Hal ini, bisa memicu kondisi kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Wisnus) menurun. Karenanya, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan wisatawan untuk datang ke Danau Toba, pemerintah harus membuat standar operasional pelayaran.
Dimana kapal yang diizinkan untuk beroperasi harus kapal yang layak beroperasi dan memiliki keamanan. “Ada sertifikasinya, dengan demikian penumpang akan dijamin keamanan, kenyamanan dan keselamatannya ketika menggunakan kapal wisata dan ferry di Danau Toba,” tandasnya. (prn/gus)