Kelola Ekspektasi Inflasi Lewat Operasi Pasar

JAKARTA-Ekspektasi inflasi akibat ketidakpastian kebijakan harga BBM bersubsidi, dipastikan masih akan terus berlanjut. Pemerintah akan berusaha mengelola ekspektasi inflasi tersebut dengan menjaga agar harga-harga kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi. Operasi pasar, baik yang dilakukan pemerintah maupun BUMN secara sukarela, akan terus dilakukan.

“Ini kan karena ekspektasi inflasi dan ini harus kita lawan. Dan sebagaimana kita tahu sekarang akan ada terus operasi pasar. BUMN-BUMN bikin operasi pasar di seluruh Indonesia,” kata Menkeu Agus Martowardojo di kantornya, Kamis (5/4).

Seperti diketahui, meskipun harga BBM tidak jadi naik 1 April, efek psikologisnya sudah membuat harga-harga merangkak naik. Harga-harga kebutuhan pokok sudah telanjur naik mulai Maret.

Inflasi sepanjang Maret mencapai 0,07 persen. Tingkat inflasi ini tergolong kecil, namun berbeda dengan tren deflasi yang selalu terjadi dalam dua tahun terakhir. Pada Maret 2011, terjadi deflasi 0,32 persen, dan Maret 2010 sebesar 0,14 persen.

Menkeu menyadari, keputusan penundaan kenaikan harga BBM makin membuat ekspektasi makin tinggi. “Memang adanya keputusan APBNP kemarin harga BBM tidak naik, tapi ada kondisi yang harus dicapai, sehingga membuat kondisi inflasi akibat ekspektasi,” kata Menkeu.

Agus mengatakan, selain upaya pemerintah, para pengusaha juga harus memiliki moral suasion untuk tidak menaikkan harga-harga kebutuhan masyarakat.
Agus mengatakan, pemerintah harus terus menjelaskan kepada public mengenai kebijakan pengelolaan subsidi. “Keputusan yang harus diambil betul-betul strategis yang bukan manfaat-manfaat short term. Karena menjaga ekonomi makro yang stabil sama pentingnya dengan menjaga fiskal yang sehat, investasi yang baik, dan sistem politik yang juga baik,” kata Agus.

Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan kenaikan harga BBM sudah telanjur diwacanakan di depan publik. Seharusnya, kata dia, keputusan itu sudah harus langsung didukung oleh partai-partai pemerintah di parlemen. “Ketika menjadi ditunda, mengapa ini bisa terjadi? Ini yang ditanyakan masyarakat dan pasar,” kata Fauzi. (sof/jpnn)

JAKARTA-Ekspektasi inflasi akibat ketidakpastian kebijakan harga BBM bersubsidi, dipastikan masih akan terus berlanjut. Pemerintah akan berusaha mengelola ekspektasi inflasi tersebut dengan menjaga agar harga-harga kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi. Operasi pasar, baik yang dilakukan pemerintah maupun BUMN secara sukarela, akan terus dilakukan.

“Ini kan karena ekspektasi inflasi dan ini harus kita lawan. Dan sebagaimana kita tahu sekarang akan ada terus operasi pasar. BUMN-BUMN bikin operasi pasar di seluruh Indonesia,” kata Menkeu Agus Martowardojo di kantornya, Kamis (5/4).

Seperti diketahui, meskipun harga BBM tidak jadi naik 1 April, efek psikologisnya sudah membuat harga-harga merangkak naik. Harga-harga kebutuhan pokok sudah telanjur naik mulai Maret.

Inflasi sepanjang Maret mencapai 0,07 persen. Tingkat inflasi ini tergolong kecil, namun berbeda dengan tren deflasi yang selalu terjadi dalam dua tahun terakhir. Pada Maret 2011, terjadi deflasi 0,32 persen, dan Maret 2010 sebesar 0,14 persen.

Menkeu menyadari, keputusan penundaan kenaikan harga BBM makin membuat ekspektasi makin tinggi. “Memang adanya keputusan APBNP kemarin harga BBM tidak naik, tapi ada kondisi yang harus dicapai, sehingga membuat kondisi inflasi akibat ekspektasi,” kata Menkeu.

Agus mengatakan, selain upaya pemerintah, para pengusaha juga harus memiliki moral suasion untuk tidak menaikkan harga-harga kebutuhan masyarakat.
Agus mengatakan, pemerintah harus terus menjelaskan kepada public mengenai kebijakan pengelolaan subsidi. “Keputusan yang harus diambil betul-betul strategis yang bukan manfaat-manfaat short term. Karena menjaga ekonomi makro yang stabil sama pentingnya dengan menjaga fiskal yang sehat, investasi yang baik, dan sistem politik yang juga baik,” kata Agus.

Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan kenaikan harga BBM sudah telanjur diwacanakan di depan publik. Seharusnya, kata dia, keputusan itu sudah harus langsung didukung oleh partai-partai pemerintah di parlemen. “Ketika menjadi ditunda, mengapa ini bisa terjadi? Ini yang ditanyakan masyarakat dan pasar,” kata Fauzi. (sof/jpnn)