JAKARTA- PT Pertamina (Persero) menawarkan alat canggih untuk mengawasi distribusi BBM Subsidi yang diberi nama Sistem Monitoring dan Pengawasan (SMP). Namun Pertamina butuh dana untuk menerapkan SMP yang mencapai Rp4 triliun selama 5 tahun.
Untuk bisa merealisasikan ide tersebut, Pertamina meminta alfa (margin) Rp20 per liter dari setiap BBM subsidi yang disalurkan Pertamina. Pihak DPR menolak karena akan membebani uang negara.
“Jika tidak mau pakai Rp20 per liter, bisa dari biaya Pertamina sendiri, namun risikonya dividen yang kami berikan kepada negara pasti akan berkurang,” kata Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, usai peresmian 8 proyek unggulan PT Pertamina di Tanjung Priok, Kamis (6/12).
Dikatakan Karen, ia belum bicara dengan pemegang saham Pertamina salah satunya Menteri Keuangan.
“Saya belum bicara dengan pemegang saham, itu kan butuh dana Rp800 miliar per tahun, proyeknya lima tahun jadi sebenarnya butuh dana Rp4 triliun untuk peralatan seluruh SPBU, ini tergantung pemegang saham,” ucap Karen.
Menurut Karen, walaupun membutuhkan dana Rp800 miliar investasi tersebut jauh lebih murah dari pada harus menambah kuota BBM subsidi untuk kegiatan satu tahun. Misalnya tahun ini, pemerintah harus menambah kuota BBM subsidi hingga 1,2 juta kilo liter senilai Rp6 triliun.
“Tambahan kuota BBM subsidi 1,2 juta KL itu mencapai Rp 5,6 triliun itu setahun, kalau ini kan butuhnya hanya Rp 800 miliar dimana bisa mengamankan kuota BBM subsidi agar sampai ke konsumen dan menekan kuota BBM agar tidak lewat,” tandas Karen. (net/jpnn)
