26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Gatot Harus Berani Sodorkan Angka Jatah Saham Inalum

JAKARTA – Seiring dengan berjalannya waktu, hingga saat ini pemda belum punya sikap yang tegas terkait dengan rencana minta jatah saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013.  Konsorsium Daerah pun belum terbentuk. Di lain pihak, pemerintah pusat sudah siap mengambil alih 100 persen saham yang dikuasai konsorsium perusahaan Jepang, NAA.

Pemerintah pusat sudah menyiapkan dana Rp3 triliun, dimana Rp2 triliun sudah dialokasikan di APBN 2012, sisanya Rp1 triliun di APBN mendatang.
“Nah, pusat sudah siap, bagaimana dengan daerah? Mestinya, Gubernur (Gatot Pujo Nugroho Red), berani langsung mengajukan angka berapa share saham yang diminta daerah. Ini penting untuk melihat bagaimana sebenarnya respon pusat,” saran anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar, kepada koran ini, kemarin (8/5).

Langkah cepat perlu diambil Gatot, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, lantaran sampai sekarang belum jelas seperti apa sebenarnya keinginan daerah, baik pemprov maupun 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba. “Gubernur harus berani mengajukan lembaran permintaan ke pusat. Tidak perlu harus menunggu kesepakatan 10 kabupaten/kota,” ujarnya.

Begitu sudah ada pengajuan angka, maka akan terlihat bagaimana respon pusat. Respon pemerintah pusat ini lah yang bisa menjadi bahan rapat antara pemprov dengan 10 kabupaten/kota.  “Gubernur harus proaktif karena leadernya dia,” cetus Nasril.

Gatot juga disarankan untuk menanyakan ke Tim Negosiasi pengambilalihan Inalum, yang dipimpin Menperindag MS Hidayat. “Gubernur mesti tahu bagaimana perkembangan hasil negosiasi. Komitmen yang sudah terbangun sih akan diambil alih 100 persen. Semoga saja ini tidak berubah,” kata Nasril yang duduk di komisi yang membidangi perdagangan dan industri itu.

Bahkan, lanjutnya, jika perlu Gatot minta ketegasan ke pusat, sebenarnya mekanisme share saham ini pusat yang memberikan tawaran dulu ke daerah, ataukah daerah yang harus mengajukan usulan permintaan. “Kalau mekanismenya jelas, kan lebih enak untuk menentukan bagaimana langkah pemda,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait, enggan menjelaskan hasil negosiasi yang dilakukan Tim nego. Dia beralasan, penjelasan mengenai masalah Inalum ini agar tidak berbeda-beda, harus disampaikan sendiri oleh MS Hidayat.  “Agar informasinya satu, tanya saja langsung ke Ketua Tim Negosiasi,” ujar Sirait kepada koran ini, kemarin.

Sebelumnya diberitakan, keinginan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba untuk mendapatkan jatah saham, juga belum ditindaklanjuti secara konkrit.

Dalam hal pembentukan Konsorsium Daerah misalnya, baru akan dibahas. Juru Bicara bupati/walikota 10 daerah di sekitar Danau Toba, Mangindar Simbolon, hanya menyebutkan bahwa Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho akan segera mengundang 10 kepala daerah.(sam)
bupati/walikota dimaksud, untuk membahas pembentukan Konsorsium, dalam waktu dekat.(sam)

JAKARTA – Seiring dengan berjalannya waktu, hingga saat ini pemda belum punya sikap yang tegas terkait dengan rencana minta jatah saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013.  Konsorsium Daerah pun belum terbentuk. Di lain pihak, pemerintah pusat sudah siap mengambil alih 100 persen saham yang dikuasai konsorsium perusahaan Jepang, NAA.

Pemerintah pusat sudah menyiapkan dana Rp3 triliun, dimana Rp2 triliun sudah dialokasikan di APBN 2012, sisanya Rp1 triliun di APBN mendatang.
“Nah, pusat sudah siap, bagaimana dengan daerah? Mestinya, Gubernur (Gatot Pujo Nugroho Red), berani langsung mengajukan angka berapa share saham yang diminta daerah. Ini penting untuk melihat bagaimana sebenarnya respon pusat,” saran anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar, kepada koran ini, kemarin (8/5).

Langkah cepat perlu diambil Gatot, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, lantaran sampai sekarang belum jelas seperti apa sebenarnya keinginan daerah, baik pemprov maupun 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba. “Gubernur harus berani mengajukan lembaran permintaan ke pusat. Tidak perlu harus menunggu kesepakatan 10 kabupaten/kota,” ujarnya.

Begitu sudah ada pengajuan angka, maka akan terlihat bagaimana respon pusat. Respon pemerintah pusat ini lah yang bisa menjadi bahan rapat antara pemprov dengan 10 kabupaten/kota.  “Gubernur harus proaktif karena leadernya dia,” cetus Nasril.

Gatot juga disarankan untuk menanyakan ke Tim Negosiasi pengambilalihan Inalum, yang dipimpin Menperindag MS Hidayat. “Gubernur mesti tahu bagaimana perkembangan hasil negosiasi. Komitmen yang sudah terbangun sih akan diambil alih 100 persen. Semoga saja ini tidak berubah,” kata Nasril yang duduk di komisi yang membidangi perdagangan dan industri itu.

Bahkan, lanjutnya, jika perlu Gatot minta ketegasan ke pusat, sebenarnya mekanisme share saham ini pusat yang memberikan tawaran dulu ke daerah, ataukah daerah yang harus mengajukan usulan permintaan. “Kalau mekanismenya jelas, kan lebih enak untuk menentukan bagaimana langkah pemda,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait, enggan menjelaskan hasil negosiasi yang dilakukan Tim nego. Dia beralasan, penjelasan mengenai masalah Inalum ini agar tidak berbeda-beda, harus disampaikan sendiri oleh MS Hidayat.  “Agar informasinya satu, tanya saja langsung ke Ketua Tim Negosiasi,” ujar Sirait kepada koran ini, kemarin.

Sebelumnya diberitakan, keinginan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba untuk mendapatkan jatah saham, juga belum ditindaklanjuti secara konkrit.

Dalam hal pembentukan Konsorsium Daerah misalnya, baru akan dibahas. Juru Bicara bupati/walikota 10 daerah di sekitar Danau Toba, Mangindar Simbolon, hanya menyebutkan bahwa Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho akan segera mengundang 10 kepala daerah.(sam)
bupati/walikota dimaksud, untuk membahas pembentukan Konsorsium, dalam waktu dekat.(sam)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/