26.7 C
Medan
Saturday, June 1, 2024

Petani Transaksi dengan Ponsel

Salah satu kendala memajukan petani dan pertanian di Indonesia adalah minimnya penguasaan informasi tentang pasar.menyadari kelemahan infrastruktur fisik itu, Bank Indonesia (BI) menjalin kerjasama dengan sejumlah pemerintah daerah (Pemda). Salah satu pola yang ditempuh mengintensifkan penggunaan sistem elektronik lewat telepon genggam.

“Nantinya dengan sistem ini, misalnya saat petani mau memanen cabai, dia bisa SMS untuk mengetahui daftar pembeli cabai atau pedagang pengumpul, sehingga bisa melakukan tawar-menawar. Demikian juga saat mereka hendak membeli pupuk, dapat melakukan hal yang sama,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/5).

Darmin meyakini sistem ini cukup akurat membangun kemampuan masyarakat, sehingga distribusi pasar yang masih lemah, bisa terus semakin dibenahi. “Karena kelemahan petani sekarang ini, mereka tidak memunyai posisi tawar dengan harga. Nah kalau pola-pola ini terus ditingkatkan, maka hal tersebut dapat diatasi,” katanya.

Sistem ini sendiri sangat dimungkinkan, mengingat luarbiasanya penggunaan telepon genggam di tanah air. Dari catatan yang ada, paling tidak terdapat 250 juta handphone yang aktif di Indonesia. “Jadi angkanya melebihi jumlah penduduk yang ada. Padahal kalau dulu untuk memasang telepon di rumah saja, itu harus antri hingga beberapa tahun. Tapi sekarang orang dengan mudah berkomunikasi satu dengan yang lain,” katanya.

Kondisi inilah menurut Darmin yang melatarbelakangi dijalinnya kerjasama. Alasannya sederhana, karena komunikasi dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. “Artinya, kalau bisa berkomunikasi, tentu bisa menjual atau mencari kebutuhan lewat telepon genggam tersebut. Tapi tentu dalam hal ini diperlukan identitas yang jelas. Karena jangan sampai barang telah tiba sekian lama, tapi justru pembayaran tidak pernah sampai. Ini kan tidak baik,” ujarnya.

Karena itu dalam hal ini, BI juga membutuhkan adanya data kependudukan yang akurat. Dan itu sekarang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jadi terutama mereka yang ada di pedesaan, tentunya juga perlu dijamin kepastiannya, agar jangan sampai dirugikan. Sekarang ini penggunaan elektronik money, akan semakin meningkat. Jadi programnya tidak kita siapkan dari sekarang, akan menjadi bahaya besar bagi perekonomian. Karena jangan sampai setiap transkasi malah tidak dapat terukur. Jadi kita harus berlomba untuk itu,” katanya.(gir)

Salah satu kendala memajukan petani dan pertanian di Indonesia adalah minimnya penguasaan informasi tentang pasar.menyadari kelemahan infrastruktur fisik itu, Bank Indonesia (BI) menjalin kerjasama dengan sejumlah pemerintah daerah (Pemda). Salah satu pola yang ditempuh mengintensifkan penggunaan sistem elektronik lewat telepon genggam.

“Nantinya dengan sistem ini, misalnya saat petani mau memanen cabai, dia bisa SMS untuk mengetahui daftar pembeli cabai atau pedagang pengumpul, sehingga bisa melakukan tawar-menawar. Demikian juga saat mereka hendak membeli pupuk, dapat melakukan hal yang sama,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/5).

Darmin meyakini sistem ini cukup akurat membangun kemampuan masyarakat, sehingga distribusi pasar yang masih lemah, bisa terus semakin dibenahi. “Karena kelemahan petani sekarang ini, mereka tidak memunyai posisi tawar dengan harga. Nah kalau pola-pola ini terus ditingkatkan, maka hal tersebut dapat diatasi,” katanya.

Sistem ini sendiri sangat dimungkinkan, mengingat luarbiasanya penggunaan telepon genggam di tanah air. Dari catatan yang ada, paling tidak terdapat 250 juta handphone yang aktif di Indonesia. “Jadi angkanya melebihi jumlah penduduk yang ada. Padahal kalau dulu untuk memasang telepon di rumah saja, itu harus antri hingga beberapa tahun. Tapi sekarang orang dengan mudah berkomunikasi satu dengan yang lain,” katanya.

Kondisi inilah menurut Darmin yang melatarbelakangi dijalinnya kerjasama. Alasannya sederhana, karena komunikasi dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. “Artinya, kalau bisa berkomunikasi, tentu bisa menjual atau mencari kebutuhan lewat telepon genggam tersebut. Tapi tentu dalam hal ini diperlukan identitas yang jelas. Karena jangan sampai barang telah tiba sekian lama, tapi justru pembayaran tidak pernah sampai. Ini kan tidak baik,” ujarnya.

Karena itu dalam hal ini, BI juga membutuhkan adanya data kependudukan yang akurat. Dan itu sekarang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jadi terutama mereka yang ada di pedesaan, tentunya juga perlu dijamin kepastiannya, agar jangan sampai dirugikan. Sekarang ini penggunaan elektronik money, akan semakin meningkat. Jadi programnya tidak kita siapkan dari sekarang, akan menjadi bahaya besar bagi perekonomian. Karena jangan sampai setiap transkasi malah tidak dapat terukur. Jadi kita harus berlomba untuk itu,” katanya.(gir)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/