MEDAN-Kantor Perwakilan Bank Indonesia†(BI) Sumut mendukung pengeksploran energi di Sumut sebagai wujud untuk memajukan perekonomian dan mensejahterakan rakyat dari potensi energi yang dimiliki saat ini.
Hal itu, diungkapkan oleh Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Andiwiana S. Ia mengatakan untuk mengeksplorkan energi secara maksimal perlu dilakukan duduk bersama dan mensinkronkan masing-masing program antar instansi.
“Bukan berarti sekarang tidak sinkron, tetapi kalau mau optimal, lakukan sinkronisasi, menyamakan pemahaman dulu,” ucap Andi kepada wartawan di Medan, Kamis (9/8).
Energi yang dimaksud untuk pengembangan energi listrik yang tengah dikembangkan oleh PLN. Untuk itu, BI siap menjadi insiator untuk mendukung pengembangan potensi energi demi memajukan perekonomian di Sumut dan dapat dirasakan oleh masyarakat sendiri manfaatnya.
“Kami Bank Indonesia optimis, cukup dan berlebih sumber energi dan sumber ekonomi di Sumatera Utara . Mari kita duduk bersama melihat bagaiman terbaik Sumatera Utara. Cukup berlebih dan belum dieksplor. Kalau dieksplor energi akan lebih dari kondisi energi saat ini,” jelas Andi.
Ia menilai banyak sumber energi belum eksplor secara maksimal seperti Sungai Asahan yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Bila dimanfaatkan secara optimal mungkin hasilnya bisa beberapa kali lipat dari sumber eneri yang ada sekarang. Belum lagi geothermal, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumewa, menyebutkan terkait dengan ketersediaan energi. Dimana, pembangunan PLTA Batang Toru harus segera berjalan bila seluruh perizinan sudah diperoleh.
Ia menilai Sumut sebagai salah satu daerah yang pertumbuhan listriknya terus berkembang, sehingga sangat butuh pembangkit baru. Dengan itu, kondisi candangan listrik di Sumut surplus.
“Sumatera Utara kebutuhan listriknya naik setiap tahun 7-8 persen. Jadi PLTA ini seharusnya bisa memenuhi beban puncak untuk wilayah Sumatera bagian Utara,” ucap Fabby.
Fabby mendukung proyek ini dan mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengerjaannya.
Dikatakannya, setiap melakukan proyek besar, pemerintah pasti sudah memikirkan seluruh aspek pendukung, di antaranya ada kajian dampak lingkungan, studi Amdal dan lainnya, termasuk status lahan yang menjadi titik pembangunan PLTA Batang Toru berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).
PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) sendiri ketika Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat dan DPRD Sumut, 31 Juli 2018, memastikan sudah mendapat izin yang dibutuhkan, mulai dari izin lokasi dari Pemkab Tapanuli Selatan hingga izin prinsip penanaman modal. Lokasi proyek bukan kawasan hutan melainkan bekas kebun masyarakat yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).
Dari izin lokasi seluas 7.200 Hektar yang diberikan untuk keperluan survey dan studi lapangan. (gus/ram)
