JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara minta pemerintah untuk tidak memaksakan program pembatasan subsidi BBM tanpa memperhatikan dampak negatif dan kerugian masyarakat yang akan timbul.
Sebelum pemberlakuan pembatasan subsidi BBM pada 1 April mendatang, Iress mengingatkan pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solutif bersamaan dengan pelaksanaan program tersebut agar bisa mengurangi dampak negatif.
“Jika tidak, lebih baik prorgram tersebut ditunda. Jangan karena anggaran subsidi 2011 membengkak menjadi Rp167 triliun akibat terlampauinya kuota BBM bersubsidi, pemerintah bertindak reaktif dan memaksakan program pembatasan harus terlaksana,” kata Marwan Batubara, di Jakarta, Selasa (10/1). Dikatakannya, saat ini terkesan pemerintah hanya ingin mengambil langkah yang gampang karena memegang kekuasaan tanpa ingin susah melaksanakan kewajiban memenuhi hak rakyat terhadap transportasi publik yang layak.(fas/jpnn)
JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara minta pemerintah untuk tidak memaksakan program pembatasan subsidi BBM tanpa memperhatikan dampak negatif dan kerugian masyarakat yang akan timbul.
Sebelum pemberlakuan pembatasan subsidi BBM pada 1 April mendatang, Iress mengingatkan pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solutif bersamaan dengan pelaksanaan program tersebut agar bisa mengurangi dampak negatif.
“Jika tidak, lebih baik prorgram tersebut ditunda. Jangan karena anggaran subsidi 2011 membengkak menjadi Rp167 triliun akibat terlampauinya kuota BBM bersubsidi, pemerintah bertindak reaktif dan memaksakan program pembatasan harus terlaksana,” kata Marwan Batubara, di Jakarta, Selasa (10/1). Dikatakannya, saat ini terkesan pemerintah hanya ingin mengambil langkah yang gampang karena memegang kekuasaan tanpa ingin susah melaksanakan kewajiban memenuhi hak rakyat terhadap transportasi publik yang layak.(fas/jpnn)
