26 C
Medan
Friday, July 5, 2024

Stok Gula Pasir Menipis, Harga Jadi Rp16.500 Per Kilogram

TUANG: Pedagang saat menuangkan gula pasir ke plastik untuk dipasarkan secara kiloan.
TUANG: Pedagang saat menuangkan gula pasir ke plastik untuk dipasarkan secara kiloan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan monitoring terkait dengan melonjaknya harga gula pasir yang mencapai Rp16.500 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp13 ribu per kg. Kenaikan harga ini dikarenakan stok gula menurun.

“Hasil monitoring awal kita, gula ini memang kurang pasokan. Kita akan kordinasikan dengan Disperindag untuk menyikapi hal ini,” ungkap Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak kepada wartawan di Medan, Kamis (12/3).

Ramli sendiri mengkritisi Pemerintah Daerah tidak memiliki data yang pasti terkait berapa jumlah konsumsi gula bagi masyarakat di Sumut ini.” Ada, 20 ribu ton per bulan, itu data 5 tahun lalu. Disini lah Pemerintah perlu update berapa kebutuhan gula sebenarnya,” ucap Ramli.

Tidak sampai disitu, Ramli mengungkapkan untuk kebutuhan gula rafinasi untuk bahan olah bagi industri dan memiliki pasar khusus seperti UMKM kuliner, Hotel dan lainnya mengalami pasokan yang kurang ditingkat agen di Sumut.

“Distributor kita (dari Sumut) minta ke Lampung bulan lalu, namun kosong. Baru minggu inilah mereka dapat. Dan itu harganya sudah Rp 14.600 per kilogram,” tutur Ramli.Dijelaskan Ramli, pasokan gula rafinasi ini tergantung pada kuota yang ditetapkan pemerintah. Untuk Sumut, sekitar 51 ribu ton/semester. Padahal kebutuhan industri 15 ribu ton/bulan.üÿ“Jadi pasokannya juga kurang dan perlu dilakukan penataan pendistribusi dilakukan Pemerintah,” sebut Ramli.

Ramli mengatakan untuk mengatasi pasokan gula yang kurang. Pemerintah Indonesia harus mengambil andil dengan melakukan intervensi harga melalui PTPN II juga sudah dikasi penugasan untuk mengatasinya dan Bulog menggelar operasi pasar.

“Tapi yang menjadi catatan. Agar kebutuhan gula itu bisa didata dengan lebih baik. Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas terkait, harus mengevaluasi berapa sebenarnya kebutuhan gula Sumut per bulan,” sebut Ramli.

Ia menambahkan distributor gula di Sumut bukan saja menyalurkan gula ke Provinsi ini saja. Namun, sampai Provinsi Aceh. Hal itu, juga penyebab pasokan terus berkurang.

Bulog Sumut Belum Ada Niat Gelar Operasi Pasar

Sementara itu, Bulog Sumut belum ada niat untuk melakukan operasi pasar untuk menekan harga gula melonjak tinggi kembali normal. Hal tersebut, dibernakan oleh Humas Bulog, Karni Lubis saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

“Sampai saat ini, belum ada kordinasi soal itu. Memang secara resmi ada di Dinas Perdagangan. Kordinasi ada, pasti langkah-langkah belum ada pergerakan,” tutur Karni.

Disinggung berapa jumlah pasokan gula dimiliki Bulog Sumut. Karni enggan menjelaskan, karena data secara detail itu disampaikan oleh pimpinan Bulog Sumut. “Belum bisa saya informasi. Karena itu, jangan sensitif dan langsung pimpinan. Kalau di Bulog harus tahu pimpinan,” sebut Karni.

Namun, Karni mengatakan pihak Bulog Sumut siap turun tangan bila ada diminta oleh Pemerintah Daerah.” Karena masih ditangani oleh Pemerintah Daerah. Bulog tidak seperti dulu, memang harus ada tindakan-tindakan secara sinergi,” pungkasnya. (gus/ram)

TUANG: Pedagang saat menuangkan gula pasir ke plastik untuk dipasarkan secara kiloan.
TUANG: Pedagang saat menuangkan gula pasir ke plastik untuk dipasarkan secara kiloan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan monitoring terkait dengan melonjaknya harga gula pasir yang mencapai Rp16.500 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp13 ribu per kg. Kenaikan harga ini dikarenakan stok gula menurun.

“Hasil monitoring awal kita, gula ini memang kurang pasokan. Kita akan kordinasikan dengan Disperindag untuk menyikapi hal ini,” ungkap Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak kepada wartawan di Medan, Kamis (12/3).

Ramli sendiri mengkritisi Pemerintah Daerah tidak memiliki data yang pasti terkait berapa jumlah konsumsi gula bagi masyarakat di Sumut ini.” Ada, 20 ribu ton per bulan, itu data 5 tahun lalu. Disini lah Pemerintah perlu update berapa kebutuhan gula sebenarnya,” ucap Ramli.

Tidak sampai disitu, Ramli mengungkapkan untuk kebutuhan gula rafinasi untuk bahan olah bagi industri dan memiliki pasar khusus seperti UMKM kuliner, Hotel dan lainnya mengalami pasokan yang kurang ditingkat agen di Sumut.

“Distributor kita (dari Sumut) minta ke Lampung bulan lalu, namun kosong. Baru minggu inilah mereka dapat. Dan itu harganya sudah Rp 14.600 per kilogram,” tutur Ramli.Dijelaskan Ramli, pasokan gula rafinasi ini tergantung pada kuota yang ditetapkan pemerintah. Untuk Sumut, sekitar 51 ribu ton/semester. Padahal kebutuhan industri 15 ribu ton/bulan.üÿ“Jadi pasokannya juga kurang dan perlu dilakukan penataan pendistribusi dilakukan Pemerintah,” sebut Ramli.

Ramli mengatakan untuk mengatasi pasokan gula yang kurang. Pemerintah Indonesia harus mengambil andil dengan melakukan intervensi harga melalui PTPN II juga sudah dikasi penugasan untuk mengatasinya dan Bulog menggelar operasi pasar.

“Tapi yang menjadi catatan. Agar kebutuhan gula itu bisa didata dengan lebih baik. Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas terkait, harus mengevaluasi berapa sebenarnya kebutuhan gula Sumut per bulan,” sebut Ramli.

Ia menambahkan distributor gula di Sumut bukan saja menyalurkan gula ke Provinsi ini saja. Namun, sampai Provinsi Aceh. Hal itu, juga penyebab pasokan terus berkurang.

Bulog Sumut Belum Ada Niat Gelar Operasi Pasar

Sementara itu, Bulog Sumut belum ada niat untuk melakukan operasi pasar untuk menekan harga gula melonjak tinggi kembali normal. Hal tersebut, dibernakan oleh Humas Bulog, Karni Lubis saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

“Sampai saat ini, belum ada kordinasi soal itu. Memang secara resmi ada di Dinas Perdagangan. Kordinasi ada, pasti langkah-langkah belum ada pergerakan,” tutur Karni.

Disinggung berapa jumlah pasokan gula dimiliki Bulog Sumut. Karni enggan menjelaskan, karena data secara detail itu disampaikan oleh pimpinan Bulog Sumut. “Belum bisa saya informasi. Karena itu, jangan sensitif dan langsung pimpinan. Kalau di Bulog harus tahu pimpinan,” sebut Karni.

Namun, Karni mengatakan pihak Bulog Sumut siap turun tangan bila ada diminta oleh Pemerintah Daerah.” Karena masih ditangani oleh Pemerintah Daerah. Bulog tidak seperti dulu, memang harus ada tindakan-tindakan secara sinergi,” pungkasnya. (gus/ram)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/