Rp6 T untuk Bangun Infrastruktur Desa

JAKARTA- Pemerintah berencana meluncurkan program percepatan, perluasan, pembangunan (P4) Infrastruktur yang butuh keterlibatan langsung masyarakat pedesaan di berbagai daerah. Proyek senilai Rp6 triliun itu diharapkan bisa menyerap 800 ribu hingga satu juta tenaga kerja baru.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengungkapkan dana itu berasal dari penghematan atau pemotongan anggaran kementerian atau lembaga yang dihimpun pemerintah. Namun dia menegaskan, anggaran yang dipotong tersebut tidak beresiko. “Program ini akan sangat bermanfaat bagi 33 juta rakyat miskin di Indonesia serta meningkatkan lapangan kerja baru sehingga ada sekitar 800 ribu hingga satu juta orang yang mendapat lapangan kerja,” ujarnya kemarin. (12/6)

Dana sebesar itu, akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur permukiman sebesar Rp2 triliun dengan pola pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di 5.500 desa. Lalu juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur air minum di desa-desa yang rawan air Rp2 triliun, pembangunan infrastruktur penyediaan air baku dan irigasi Rp2 triliun untuk 4.000 desa. “Jadi total proyeknya mencapai Rp6 triliun,” tuturnya.

Djoko berharap program-program itu bermanfaat bagi masyarakat karena akan banyak yang mendapat pekerjaaan baru. Tambahan penghasilan yang mereka dapat, secara otomatis bisa meningkatkan perekonomian pedesaan di berbagai daerah. Melalui keterlibatan secara langsung, pihaknya berharap muncul kecintaan masyarakat terhadap proyek-proyek yang telah dibangun. “Segala sesuatu yang telah dibangun supaya dapat dijaga, sehingga berumur panjang,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mulyadi mengatakan, pada saat program itu sudah berjalan secara reguler akan bisa mengurangi dampak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) yang diterima masyarakat. “Program seperti itu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain masyarakat menerima manfaat juga bisa menerima upah, daripada diberikan dalam bentuk subsidi BBM yang 80 persen tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Menyinggung mengenai aspek pengawasan, Mulyadi mengatakan bahwa program tersebut dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan langsung oleh masyarakat dan diawasi sendiri oleh masyarakat.(wir/jpnn)

JAKARTA- Pemerintah berencana meluncurkan program percepatan, perluasan, pembangunan (P4) Infrastruktur yang butuh keterlibatan langsung masyarakat pedesaan di berbagai daerah. Proyek senilai Rp6 triliun itu diharapkan bisa menyerap 800 ribu hingga satu juta tenaga kerja baru.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengungkapkan dana itu berasal dari penghematan atau pemotongan anggaran kementerian atau lembaga yang dihimpun pemerintah. Namun dia menegaskan, anggaran yang dipotong tersebut tidak beresiko. “Program ini akan sangat bermanfaat bagi 33 juta rakyat miskin di Indonesia serta meningkatkan lapangan kerja baru sehingga ada sekitar 800 ribu hingga satu juta orang yang mendapat lapangan kerja,” ujarnya kemarin. (12/6)

Dana sebesar itu, akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur permukiman sebesar Rp2 triliun dengan pola pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di 5.500 desa. Lalu juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur air minum di desa-desa yang rawan air Rp2 triliun, pembangunan infrastruktur penyediaan air baku dan irigasi Rp2 triliun untuk 4.000 desa. “Jadi total proyeknya mencapai Rp6 triliun,” tuturnya.

Djoko berharap program-program itu bermanfaat bagi masyarakat karena akan banyak yang mendapat pekerjaaan baru. Tambahan penghasilan yang mereka dapat, secara otomatis bisa meningkatkan perekonomian pedesaan di berbagai daerah. Melalui keterlibatan secara langsung, pihaknya berharap muncul kecintaan masyarakat terhadap proyek-proyek yang telah dibangun. “Segala sesuatu yang telah dibangun supaya dapat dijaga, sehingga berumur panjang,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mulyadi mengatakan, pada saat program itu sudah berjalan secara reguler akan bisa mengurangi dampak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) yang diterima masyarakat. “Program seperti itu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain masyarakat menerima manfaat juga bisa menerima upah, daripada diberikan dalam bentuk subsidi BBM yang 80 persen tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Menyinggung mengenai aspek pengawasan, Mulyadi mengatakan bahwa program tersebut dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan langsung oleh masyarakat dan diawasi sendiri oleh masyarakat.(wir/jpnn)