25 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Pemda Perlu Miliki Saham Inalum

Ketua Forum Bona Pasogit Ir SM Tampubolon

JAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) yang berada di sekitar pesisir Danau Toba, harus segera memikirkan dana untuk dapat ikut memiliki saham dalam pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium 2013 mendatang. Sebab, Pemda memiliki peranan yang cukup kuat.
Demikian diungkapkan Ketua Forum Peduli Bona Pasogit Ir SM Tampubolon kepada koran ini, di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Saya kira masukan dari Pemda-Pemda di sekitar Danau Toba harus dipertimbangkan pemerintah pusat. Jadi tahap pertama, ada satu kesungguhan dari daerah tersebut. Tahap berikutnya, segera memikirkan dana untuk itu. Kalau bersungguh-sungguh, misalkan Pemkab Tobasa, sudah harus mulai bisa menyisihkan dari APBD-nya untuk berinvestasi,” ungkap mantan anggota DPR periode 2004-2009 ini.

Langkah pemberian saham bagi Pemda-Pemda ini menurut Tampubolon cukup penting. Hal ini tidak lain demi meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam jangka panjang.

“Jadi perlu memiliki saham dan tidak hanya sekedar menerima fee dari perusahaan industri yang sudah ada,” sebutnya.

Hanya saja, lanjutnya, memang terkait besaran sahamnya perlu memperhatikan segi kewajaran dan kemampuan. Untuk itu selain menyisihkan anggaran dari APBD, Pemda menurut sarjana perikanan angkatan pertama di Indonesia ini, dapat juga melakukan pinjaman agar dapat memiliki saham.
“Mungkin dalam hal ini diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak bertentangan dengan perundangan. Jadi mungkin perlu dipikirkan terobosan perundangan, dimana kabupaten boleh meminjam uang untuk investasi bagi suatu bisnis tertentu. Ini perlu dipelajari,” ungkapnya.

Namun meski demikian, berbicara pengelolaan Inalum setelah kontrak Jepang berakhir, menurut pria yang banyak membangun usaha di bidang perikanan ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya, terkait kemampuan teknologi, kemampuan modal maupun pasar. “Kalau pasar ada dan faktor lainnya mendukung, saya kira tidak ada masalah. Demikian juga dari segi teknologi, kalau memang kita sudah mampu kenapa tidak. Tapi bicara modal, ini kan investasi yang sangat besar. Jangan kita ini nafsu besar tenaga kurang. Ingin menguasai seluruhnya, tapi tidak memiliki tenaga,” sebutnya.
Karena apapun niat baik dari menguasai sepenuhnya Inalum ke depan, ujar Tampubolon kemudian, yang penting adanya output yang signifikan. Artinya, memiliki dampak bagi peningkatan PAD. “Katakan kalau sekarang alokasi dana untuk satu daerah mencapai Rp5 miliar. Maka setelah kita miliki harus bisa ditingkatkan menjadi Rp20 miliar, atau lebih,” tegasnya.(San)

Ketua Forum Bona Pasogit Ir SM Tampubolon

JAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) yang berada di sekitar pesisir Danau Toba, harus segera memikirkan dana untuk dapat ikut memiliki saham dalam pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium 2013 mendatang. Sebab, Pemda memiliki peranan yang cukup kuat.
Demikian diungkapkan Ketua Forum Peduli Bona Pasogit Ir SM Tampubolon kepada koran ini, di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Saya kira masukan dari Pemda-Pemda di sekitar Danau Toba harus dipertimbangkan pemerintah pusat. Jadi tahap pertama, ada satu kesungguhan dari daerah tersebut. Tahap berikutnya, segera memikirkan dana untuk itu. Kalau bersungguh-sungguh, misalkan Pemkab Tobasa, sudah harus mulai bisa menyisihkan dari APBD-nya untuk berinvestasi,” ungkap mantan anggota DPR periode 2004-2009 ini.

Langkah pemberian saham bagi Pemda-Pemda ini menurut Tampubolon cukup penting. Hal ini tidak lain demi meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam jangka panjang.

“Jadi perlu memiliki saham dan tidak hanya sekedar menerima fee dari perusahaan industri yang sudah ada,” sebutnya.

Hanya saja, lanjutnya, memang terkait besaran sahamnya perlu memperhatikan segi kewajaran dan kemampuan. Untuk itu selain menyisihkan anggaran dari APBD, Pemda menurut sarjana perikanan angkatan pertama di Indonesia ini, dapat juga melakukan pinjaman agar dapat memiliki saham.
“Mungkin dalam hal ini diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak bertentangan dengan perundangan. Jadi mungkin perlu dipikirkan terobosan perundangan, dimana kabupaten boleh meminjam uang untuk investasi bagi suatu bisnis tertentu. Ini perlu dipelajari,” ungkapnya.

Namun meski demikian, berbicara pengelolaan Inalum setelah kontrak Jepang berakhir, menurut pria yang banyak membangun usaha di bidang perikanan ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya, terkait kemampuan teknologi, kemampuan modal maupun pasar. “Kalau pasar ada dan faktor lainnya mendukung, saya kira tidak ada masalah. Demikian juga dari segi teknologi, kalau memang kita sudah mampu kenapa tidak. Tapi bicara modal, ini kan investasi yang sangat besar. Jangan kita ini nafsu besar tenaga kurang. Ingin menguasai seluruhnya, tapi tidak memiliki tenaga,” sebutnya.
Karena apapun niat baik dari menguasai sepenuhnya Inalum ke depan, ujar Tampubolon kemudian, yang penting adanya output yang signifikan. Artinya, memiliki dampak bagi peningkatan PAD. “Katakan kalau sekarang alokasi dana untuk satu daerah mencapai Rp5 miliar. Maka setelah kita miliki harus bisa ditingkatkan menjadi Rp20 miliar, atau lebih,” tegasnya.(San)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/