30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

FGD Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPB Sumut Triwulan II/2019, DJPB Upakan Ultra Mikro Disalurkan Via BUMDes

FGD: Suasana FGD yang diinisiasi DJPb Kanwil Sumut di aula kantor instansi tersebut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (15/10).
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Sumatera Utara akan mengupayakan kredit-kredit ultra mikro dapat disalurkan ke masyarakat tanpa jaminan. Hal ini agar masyarakat kecil yang tidak mempunyai modal, tetap bisa melakukan usaha dengan kredit tersebut.

“Ke depan kita akan upayakan agar kredit-kredit ultra mikro ini bisa diberikan tanpa jaminan. Karena misalnya ada ibu-ibu di desa punya masakan yang enak, kalau ada acara dia selalu disuruh masak. Hanya saja cuma dikasih upah seratus ribu sekali masak. Bayangkan kalau dia dikasih modal kemudian buka warung bakso, bisa meningkatkan ekonominya,” ujar Kepala Bidang PPA II DJPb Kanwil Sumut, Mercy Monika Sitompul, saat menjadi pemateri dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPB Sumut Triwulan II/2019 di aula kantor instansi tersebut, Selasa (15/10).

Lebih lanjut dikatakan Monika bahwa saat ini yang bisa menyasar kredit ultra mikro ini adalah Pegadaian. Hanya saja masih pakai sistem gadai atau agunan. “Kita upayakan ada yang bisa menyalurkan ultra mikro ini. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga bisa efektif menyalurkan ini. Masing-masing desa kan punya BUMDes. Kalau semua berperan bisa booming ultra mikro ini,” katanya.

Pemateri lain, Albert I Ginting selaku Kepala Seksi PPA II/B menambahkan, bahwa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) masih menjadi pendongkrak ekonomi daerah. Ia menyebutkan bahwa total kredit usaha rakyat per triwulan II 2019 adalah sebesar Rp2,407 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 98.924.

Sementara untuk total pembiayaan ultra mikro per triwulan II 2019 adalah Rp24,355 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 4.981. Sementara pada pinjaman daerah per triwulan II tahun 2019, outstanding penerusan pinjaman adalah sebesar Rp10,58 miliar dengan debitur Pemkab Labuhanbatu dan PUSKUD Sumut.

“Selain KUR, potensi Kawasan Industri Medan (KIM) dan Danau Toba juga sangat besar untuk mendongkrak ekonomi daerah. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan triliunan dana untuk Danau Toba,” ucapnya seraya menyebut laju PDRB Sumut diatas laju nasional serta konsisten meningkat dan merupakan kontributor terbesar pada PDRB se Sumatera.

Dosen USU, Wahyu Sugeng dalam kesempatan itu mengatakan bahwa penyaluran KUR Sumut di Indonesia berada di peringakat kelima. “Meski kita mengalami kesulitan di tahun 1998, tetapi usaha mikro tetap stabil. KUR potensi besar mendongkrak ekonomi kita,” ucapnya.

Menurut dia kedepan seharusnya bank daerah harus bisa lebih efektif menyalurkan KUR ini. “Bank Sumut misalnya, seharusnya penyaluran KUR nya bisa lebih banyak dibandingkan bank nasional,” katanya. (prn/ram)

FGD: Suasana FGD yang diinisiasi DJPb Kanwil Sumut di aula kantor instansi tersebut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (15/10).
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Sumatera Utara akan mengupayakan kredit-kredit ultra mikro dapat disalurkan ke masyarakat tanpa jaminan. Hal ini agar masyarakat kecil yang tidak mempunyai modal, tetap bisa melakukan usaha dengan kredit tersebut.

“Ke depan kita akan upayakan agar kredit-kredit ultra mikro ini bisa diberikan tanpa jaminan. Karena misalnya ada ibu-ibu di desa punya masakan yang enak, kalau ada acara dia selalu disuruh masak. Hanya saja cuma dikasih upah seratus ribu sekali masak. Bayangkan kalau dia dikasih modal kemudian buka warung bakso, bisa meningkatkan ekonominya,” ujar Kepala Bidang PPA II DJPb Kanwil Sumut, Mercy Monika Sitompul, saat menjadi pemateri dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPB Sumut Triwulan II/2019 di aula kantor instansi tersebut, Selasa (15/10).

Lebih lanjut dikatakan Monika bahwa saat ini yang bisa menyasar kredit ultra mikro ini adalah Pegadaian. Hanya saja masih pakai sistem gadai atau agunan. “Kita upayakan ada yang bisa menyalurkan ultra mikro ini. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga bisa efektif menyalurkan ini. Masing-masing desa kan punya BUMDes. Kalau semua berperan bisa booming ultra mikro ini,” katanya.

Pemateri lain, Albert I Ginting selaku Kepala Seksi PPA II/B menambahkan, bahwa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) masih menjadi pendongkrak ekonomi daerah. Ia menyebutkan bahwa total kredit usaha rakyat per triwulan II 2019 adalah sebesar Rp2,407 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 98.924.

Sementara untuk total pembiayaan ultra mikro per triwulan II 2019 adalah Rp24,355 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 4.981. Sementara pada pinjaman daerah per triwulan II tahun 2019, outstanding penerusan pinjaman adalah sebesar Rp10,58 miliar dengan debitur Pemkab Labuhanbatu dan PUSKUD Sumut.

“Selain KUR, potensi Kawasan Industri Medan (KIM) dan Danau Toba juga sangat besar untuk mendongkrak ekonomi daerah. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan triliunan dana untuk Danau Toba,” ucapnya seraya menyebut laju PDRB Sumut diatas laju nasional serta konsisten meningkat dan merupakan kontributor terbesar pada PDRB se Sumatera.

Dosen USU, Wahyu Sugeng dalam kesempatan itu mengatakan bahwa penyaluran KUR Sumut di Indonesia berada di peringakat kelima. “Meski kita mengalami kesulitan di tahun 1998, tetapi usaha mikro tetap stabil. KUR potensi besar mendongkrak ekonomi kita,” ucapnya.

Menurut dia kedepan seharusnya bank daerah harus bisa lebih efektif menyalurkan KUR ini. “Bank Sumut misalnya, seharusnya penyaluran KUR nya bisa lebih banyak dibandingkan bank nasional,” katanya. (prn/ram)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/