Dahlan Iskan Prihatin Industri Dalam Negeri Terganjal Pajak
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku prihatin dengan hasil industri dalam negeri yang sulit berkembang lantaran terganjal masalah pajak.
“Saya prihatin (atas tingginya pajak). Industri kita dalam negeri sulit di bidang-bidang tertentu. Sulit bertahan dan sulit maju karena perlakuan pajak yang seperti itu,” tutur Dahlan usai menghadiri diskusi ‘How Much is Your Brand Worth’ di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (17/9).
Keprihatinan Dahlan bertambah ketika melihat kenyataan banyak barang impor yang masuk berserta kemasannya ke Indonesia tidak dibebani pajak yang besar.
“Jadi orang impor handphone dengan bungkus dan kartonnya sekalian tanpa pajak. Sementara kalau mau bikin handphone di dalam negeri, impor suku cadangnya dikenai pajak. Itulah kenapa nggak bisa. Itu nggak hanya di (sektor) handphone, (di sektor) dipermesinan juga begitu, semua mengalami seperti itu” paparnya.
Mengenai permasalahan itu, mantan Dirut PLN ini sudah membahasnya dengan Menteri Keuangan Chatib Basri.
“Sudah saya sampaikan (soal pajak,red) dan masih dibahas di sana. Kita tunggu lah pembahasannya,” pungkas pria yang baru saja dianugerahi gelar Profesor Tamu dari Universitas Malaysia Perlis ini. (chi/jpnn)
Dahlan Iskan Prihatin Industri Dalam Negeri Terganjal Pajak
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku prihatin dengan hasil industri dalam negeri yang sulit berkembang lantaran terganjal masalah pajak.
“Saya prihatin (atas tingginya pajak). Industri kita dalam negeri sulit di bidang-bidang tertentu. Sulit bertahan dan sulit maju karena perlakuan pajak yang seperti itu,” tutur Dahlan usai menghadiri diskusi ‘How Much is Your Brand Worth’ di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (17/9).
Keprihatinan Dahlan bertambah ketika melihat kenyataan banyak barang impor yang masuk berserta kemasannya ke Indonesia tidak dibebani pajak yang besar.
“Jadi orang impor handphone dengan bungkus dan kartonnya sekalian tanpa pajak. Sementara kalau mau bikin handphone di dalam negeri, impor suku cadangnya dikenai pajak. Itulah kenapa nggak bisa. Itu nggak hanya di (sektor) handphone, (di sektor) dipermesinan juga begitu, semua mengalami seperti itu” paparnya.
Mengenai permasalahan itu, mantan Dirut PLN ini sudah membahasnya dengan Menteri Keuangan Chatib Basri.
“Sudah saya sampaikan (soal pajak,red) dan masih dibahas di sana. Kita tunggu lah pembahasannya,” pungkas pria yang baru saja dianugerahi gelar Profesor Tamu dari Universitas Malaysia Perlis ini. (chi/jpnn)
