JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bank Dunia menyetujui dua proyek baru senilai USD700 juta untuk membantu RI menangani dampak Covi-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pendanaan itu akan digunakan untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial dan memperkuat sektor keuangan.
“Pemerintah Indonesia menyadari dampak signifikan COVID-19 terhadap mata pencaharian banyak orang di berbagai sektor di seluruh Indonesia. Dengan dukungan dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, kami dapat memberikan bantuan untuk berbagai kebutuhan seperti penyediaan bantuan sosial dan menjaga ketahanan ekonomi negara,” ujarnya di Jakarta.
Ani menyebut, dukungan untuk sektor-sektor tersebut merupakan pondasi yang diperlukan oleh pemerintah dalam bertindak lebih lanjut untuk memastikan pemulihan jangka panjang masyarakat dan ekonomi Indonesia.
Adapun proyek pertama yang disetujui yakni bantuan pendanaan tambahan untuk asistensi program reformasi sosial senilai USD400 juta.
Proyek awal itu telah disetujui pada tiga tahun dan telah berhasil mendukung program utama pemerintah untuk bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana dalam perluasan cakupan dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. “Proyek itu juga meningkatkan sistem penyampaian program dan koordinasi dengan program-program bantuan sosial lainnya,” paparnya.
Pandemi yang sedang berlangsung sangat berdampak pada kaum miskin dan rentan serta pekerja informal. Pendanaan tambahan itu akan membantu penambahan dana darurat sementara bagi 10 juta penerima PKH untuk membantu mereka melindungi penghidupannya. Proyek tersebut juga akan mendukung Kementerian Sosial memperkuat kapasitas sistem perlindungan sosialnya untuk meningkatkan dan menyediakan perlindungan tepat waktu bagi mereka yang terkena dampak bencana alam berskala besar dan guncangan epidemi di masa depan.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menuturkan, proyek tersebut akan terus mendukung penguatan sistem penyampaian PKH dan menghubungkan lulusan penerima PKH terpilih dengan program Kewirausahaan Sosial yang baru untuk meningkatkan keterampilan bisnis.
Selain itu, program itu akan mendukung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mencakup lebih banyak rumah tangga miskin dan rentan dan memperluas penggunaan DTKS terkait tanggap bencana.
Satu melanjutkan, program kedua adalah COVID-19 Supplemental Financing for Indonesia’s First Financial Sector Reform Development Policy Loan senilai USD 300 juta. Adapun dukungan untuk kebijakan pembangunan yang awal telah disetujui pada Maret 2020 untuk membantu meningkatkan kedalaman, efisiensi, dan ketahanan sektor keuangan.
Satu melanjutkan, tambahan ini akan membantu pemerintah menutupi keterbatasan keuangan yang tidak terduga yang muncul akibat pandemi, dan membantu mengatasi krisis COVID-19 dengan mendukung ekonomi riil, termasuk menyalurkan dana ke rumah tangga dan perusahaan, sambil mempertahankan ketahanan sektor keuangan.
“Sifat dan jangkauan COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya serta dampak buruknya membuat perlunya dukungan cepat dari Bank Dunia secara global. Untuk Indonesia, kami mendukung Pemerintah untuk terus fokus pada perlindungan penduduk yang paling rentan dan berisiko tinggi serta meningkatkan kesiapsiagaan darurat untuk sektor-sektor prioritas,” kata Satu.
Menurut dia, dalam jangka panjang, kesiapan dan kemampuan untuk meminimalisasi dampak tersebut sangat penting bagi upaya berkelanjutan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi sumber daya manusia. (dee/JPG/r6/ila)
