JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2018 tercatat USD 360,5 miliar atau setara Rp 5.227 triliun (kurs Rp 14.500). ULN itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 178,3 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 182,2 miliar.
ULN Indonesia pada akhir Oktober 2018 tersebut tumbuh 5,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 4,2 persen (yoy).
“Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah dan ULN swasta,” demikian bunyi keterangan tertulis seperti dikutip dari laman resmi BI, Selasa (18/12).
Sementara itu, posisi ULN pemerintah pada akhir Oktober 2018 sebesar USD 175,4 miliar atau tumbuh 3,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen (yoy).
Kendati tumbuh meningkat, nilai nominal ULN pemerintah pada Oktober 2018 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi September 2018 yang mencapai USD 176,1 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya posisi pinjaman dan SBN yang dimiliki oleh investor asing.
Selanjutnya, posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2018 tercatat tumbuh 7,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,7 persen (yoy), terutama didorong oleh pertumbuhan ULN pada sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA).
ULN swasta tersebut sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor LGA, serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,9 persen, relatif sama dibandingkan dengan pangsa pada bulan sebelumnya.
BI mengklaim ULN Indonesia tetap sehat. Hali ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Oktober 2018 yang tetap stabil di kisaran 34 persen. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.
Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,9 persen dari total ULN. Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (hap/JPC/ram)
