JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Waskita Karya (Persero) Tbk dikabarkan telah mendivestasikan 9 ruas tol yang dimiliki sejak 2017. Sebanyak 9 ruas tol yang didivestasikan tersebut bakal dijual, namun baru 5 ruas yang baru diminati investor. Tak cuma investor lokal, investor asing pun berebut lima tol yang akan dijual Waskita Karya tersebut.
Haris Gunawan, Direktur Keuangan Waskita Karya menyebut, pihaknya memang sudah mengantongi izin dari Kementerian BUMN untuk mendivestasi 9 ruas tol tersebut, diantaranya Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKTT), Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pasuruan-Probolinggo, ruas tol Semarang-Batang, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono hingga ruas tol Becakayu. Meski begitu, Haris belum bisa memberikan detail terkait valuasi penjualan 5 tol tersebut, sebab saat ini masih dilakukan proses due diligence.
“Kami belum bisa sampaikan berapa nilai valuasi dari 5 tol kami. Tapi yang jelas, 2 investor ini serius. Satu sudah advance, dan ini jadi target kita tahun ini,” kata Haris ditemui usai melakukan public expose di Gedung Bursa Efek, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
Meski enggan menyebutkan kelima ruas yang dimaksud, namun Haris memastikan untuk ruas Becakayu tidak akan dilego pada tahun ini. “Target untuk kelima ruas ini dieksekuis semester dua. Kenapa semester dua? Karena kita harapkan mereka ajukan final binding offer,” ujarnya.
Haris mengatakan, dana hasil penjualan itu bakal digunakan untuk melakukan investasi di ruas tol baru. Selain itu, penjualan ruas-ruas tol tersebut, bakal membuat beban utang perusahaan menjadi berkurang. Hal ini juga telah dihitung sesuai dengan divestasi yang dilakukan perseroan.
Hingga semester I-2019, total nilai liabilitas atau utang Waskita Karya mencapai Rp 103,72 triliun. Terdiri dari utang jangka pendek Rp 56,61 triliun dan utang jangka panjang Rp 47,1 triliun.
Terkait utang yang menggunung tersebut, Waskita Karya menjelaskan, pihaknya bakal menerima pembayaran dari sejumlah proyek turnkey yang dikerjakannya dan sejumah pembayaran lainnya. Total nilai penerimaan ini diperkirakan akan mencapai Rp 33,2 triliun.
Haris Gunawan mengatakan, total utang perusahaan sejak 2015-2018 memang menggunung lantaran perusahaan banyak menggarap proyek-proyek yang bersifat turnkey yang pembayarannya diterima setelah proyek selesai. Tiingginya tingkat utang disebabkan karena kebutuhan dana untuk menalangi pengerjaan proyek terlebih dahulu. Sehingga tingkat utang ini akan segera turun setelah perusahaan menerima pembayaran dari owner proyek.
Sementara Peneliti BUMN, Danang Widoyo menyebutkan, dalam pemerintahan Joko Widodo, BUMN memiliki peran penting. Sebab, BUMN menjadi alat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur seperti Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, termasuk program BBM Satu Harga. “Kita memandang Presiden Jokowi politisi, jadi agar semua program tepat waktu 2019 itu Pemilu, diselesaikan dengan cepat menggunakan BUMN cara dia menyelesaikan program-program. Sehingga, peran BUMN sangat penting di bawah pemerintahan Jokowi,” kata Danang Widoyo dalam diskusi Bersih-bersih BUMN di Jakarta, Selasa (20/8).
Dia mengatakan, di bawah kepemimpinan Jokowi ukuran kesuksesan BUMN tak lagi diukur dari bisnis atau keuntungan. Namun, dilihat dari fungsi sosialnya. Namun, hal itu bukan berarti tanpa risiko. Menurutnya, hal ini membuat beban utang BUMN menjadi membengkak. “Memang risikonya ada pada kondisi keuangan yang akan bermasalah. Saya kira, satu poin pentingnya, utang BUMN karya yang membengkak,” ujarnya.
Dia melanjutkan, ada sejumlah cara agar BUMN keluar dari jerat utang itu. Salah satunya, BUMN bisa melepas aset yang sudah jadi dan mencari kontrak baru untuk memperbaiki kinerja keuangan. “Jadi menurut saya agar BUMN karya mampu bayar utangnya, perlu dua income. Pertama segera jual aset yang sudah jadi. Dalam kasusnya Waskita Karya, jalan tol harus segera dilepas ke investor swasta agar dia bisa memperbaiki neraca keuangannya dan bisa memiliki modal membangun proyek berikutnya,” paparnya.
Selain itu, BUMN juga harus gesit untuk mendapatkan kontrak pekerjaan berikutnya. “Kedua, mendapatkan kontrak-kontrak berikutnya. Pemerintah juga harus, dan saya kira ini akan jadi kabar buruk bagi kontraktor swasta karena untuk menjaga neraca BUMN karya tetap positif, harus mendapatkan kontrak-kontrak berikutnya dari pemerintah. Itu jalan keluar menyelesaikan utang BUMN karya yang menggunung itu,” tutupnya.(dtf/bbs)
