MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar rapat pembahasan bersama secara virtual melalui teleconference dengan jajaran Manajemen Bank Sumut, Senin (20/9) lalu. Rapat tersebut membahas monitoring percepatan penyelesaian kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) Bank Sumut. Pada rapat tersebut, jajaran Manajemen Bank Sumut juga menyampaikan komitmen penurunan NPL disertai langkah-langkah perbaikan yang akan diterapkan.
Hadir pada rapat teleconference tersebut, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, yang mengikuti secara virtual, Direktur Kordinasi Supervisi Wilayah I KPK Didik Agung Wijanarko, Kasatgas Kordinator Supervisi Wilayah I KPK Maruli Tua, hadir juga Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut Prima Idwan Mariz. Dari pihak Bank Sumut, hadir jajaran Komisaris, Direksi, Pemimpin Divisi, dan seluruh pemimpin cabang Bank Sumut, secara virtual.
Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut, Rahmat Fadillah Pohan menjelaskan, pihaknya memiliki 4 pilar dalam proses perbaikan rasio NPL, yakni penagihan, restrukturisasi, lelang, dan hapus buku.
Lebih lanjut Rahmat menyampaikan, Bank Sumut juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan untuk meminimalisir kredit macet, yang berpotensi dari perilaku korupsi atau fraud yang terjadi. Di antaranya, penyempurnaan struktur dan prosedur pemberian kredit/pembiayaan di Bank sumut dengan prinsip four eyes, termasuk juga penandatangan pakta integritas, sosialisasi, dan pelatihan secara berkala kepada seluruh pegawai, agar selalu memahami proses dan ketentuan hukum dalam menyalurkan kredit.
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah menyampaikan, sebagai pemegang saham Bank Sumut, dia mengucapkan terima kasih kepada KPK, yang begitu serius terlibat dalam menangani permasalahan jalannya pemerintahan dan BUMD, yang satu di antaranya adalah Bank Sumut.
“Pemprov Sumut pastinya ingin peningkatan PAD melalui BUMD yang berada di bawah kendali dan kepemilikan Pemprov Sumut, satu di antaranya Bank Sumut. Bank Sumut merupakan BUMD yang memberikan PAD terbesar untuk Pemprov Sumut,” tutur Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah.
Namun, lanjut Ijeck, masih banyak yang harus diperbaiki dan diawasi, terutama terkait kredit bermasalah. Dia berharap, kinerja dari seluruh Direksi, Komisaris, dan jajaran Bank Sumut lebih profesional lagi. Bagaimana pekerjaan benar-benar dikerjakan secara benar dan sesuai aturan, serta transparan.
Sementara itu, Asdatun Kejati Sumut, Prima Idwan Mariz menyampaikan, kalau suatu lembaga atau instansi sudah mau terbuka didampingi KPK, menurutnya luar biasa, dan menandakan itikad kuat.
“Saya ingin yang kita lakukan betul-betul menjadi perhatian teman-teman Bank Sumut. Kami selalu siap membantu, bukan hanya dalam hal teknis datun, tapi juga dalam hal pembekalan. Misalnya bagaimana perikatan yang baik agar tidak lagi salah langkah,” pungkasnya. (rel/saz)
