SUMUTPOS.CO – Samsat Budiman (Badan Usaha Digital Mandiri) merupakan satu inovasi yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), dengan memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumber daya pelayanan. Program Samsat Budiman merupakan layanan online berbasis website, yang memudahkan wajib pajak mendapatkan pelayanan pajak.
Melalui layanan yang dikelola BUMDes ini, masyarakat yang hendak membayar pajak tidak perlu datang ke Kantor Samsat, yang biasanya jaraknya lumayan jauh. Mereka cukup datang ke gerai Samsat Budiman di Kantor BUMDes. Selain itu, jam buka gerai pun lebih fleksibel, yakni dari pagi hingga malam hari, sehingga sangat membantu masyarakat yang sibuk bekerja.
Program yang diinisiasi Ganjar Pranowo ketika menjadi Gubernur Jateng tersebut, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pasalnya, keberadaannya memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.
“Ini cara baru, sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan. Terima kasih banyak desa yang sangat kreatif, kemudian mereka punya BUMDes yang bagus, lalu coba dikerjasamakan sebagai sebuah kekuatan, untuk sumber daya yang sampai di ujung-ujung,” ungkap Ganjar.
Ganjar juga senang, karena beberapa BUMDes yang jadi mitra Samsat Budiman, berinovasi untuk memudahkan para wajib pajak. Satu di antaranya, memberikan dana talangan kepada pembayar pajak yang sudah jatuh tempo, tapi tidak memiliki cukup uang. Dana talangan itu kemudian dicicil oleh wajib pajak.
“Rata-rata cicilannya mereka cicil satu bulan lunas. Ini menurut saya kreatif banget,” ujarnya.
Selain meningkatkan pendapatan daerah, Ganjar berharap kesadaran masyarakat membayar pajak juga terus meningkat. Apalagi berdasarkan data dari Bapenda saat ini terdapat 7.329 BUMDes tersebar di Jateng yang potensial, untuk turut serta.
“Sehingga target-target pendapatan kita jauh lebih baik, agar nanti bisa kita berikan kembali kepada masyarakat untuk pembangunan yang lebih cepat, lebih merata, dan coverage-nya jauh lebih banyak lagi,” jelasnya.
Meski begitu, Ganjar tetap mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam bidang ini. Khususnya di pelayanan, agar tidak mempersulit para wajib pajak. Pasalnya, pemerintah harus mengapresiasi niat baik masyarakat yang ingin membayar pajak.
“Saya titip pada semuanya, terutama soal e-KTP. Ini masyarakat mau bayar pajak loh, jangan dipersulit,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin, berpendapat, mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, terlebih lewat BUMDes, ini punya manfaat bukan hanya bagi si wajib pajaknya, tapi juga bisa mendorong BUMDes untuk lebih terlibat dalam proses pelayanan publik di masyarakat sekitar.
“Kalau wajib pajak mengalami kesulitan dan diberikan dana talangan lebih dulu, apalagi dalam bentuk skema cicilan, ini bagus untuk mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak. Ada solusi finansial walaupun sifatnya jangka pendek. Saya yakin fasilitas itu akan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengalami kendala pembayaran di awal,” pungkas Gunawan, Senin (25/9). (rel/ika/sih)
