JAKARTA- PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menyetop pengendalian pasokan BBM bersubsidi (kitir) menyusul munculnya kerawanan sosial yang dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan nasional yang lebih besar. Aturan ini berlaku mulai hari ini (25/11). Demikian disampaikan VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir di Jakarta .
“Dengan memperhatikan perkembangan situasi sosial di daerah-daerah pascakebijakan tersebut, dan mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar kami memutuskan terhitung mulai 25 November 2012, Pertamina menyetop kebijakan pengendalian pasokan BBM yang sudah berjalan selama sepekan ini sambil menunggu arahan dari pemerintah selanjutnya,” ujarnya.
Menurut Ali, keputusan ini diambil mengingat kebijakan pembatasan distrubusi BBM bersubsidi rupanya berdampak pada banyaknya antrean BBM di beberapa tempat. Untuk itu, Pertamina akan menyalurkan BBM bersubsidi sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kemarin kita uji coba, kita distribusi sesuai kuota, jadi kalau jatahnya sudah habis pada hari itu ya kita tidak tambah. Tapi antreannya terjadi di mana-mana, dengan mempertimbangkan potensi kerawanan ini kita putuskan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ali menambahkan kebijakan ini akan berlaku setelah pihaknya dan BPH Migas melakukan evaluasi dari penerapan kebijakan ini.
“Nanti kita report lagi ke BPH, kita tunggu lagi keputusannya,” tandas Ali.
Sebagai informasi, Pertamina menerapkan pengkitiran BBM bersubsidi sesuai dengan amanat pemerintah melalui surat BP Hilir Minyak dan Gas Bumi tanggal 7 November 2012 perihal Pengendalian Distribusi Sisa Kuota BBM Bersubsidi 2012, yaitu pengendalian distribusi BBM bersubsidi sesuai sisa kuota dibagi jumlah hari tersisa hingga akhir tahun.
Pengkitiran tersebut ditujukan untuk menjaga agar kuota yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR dalam APBN-P 2012 sebesar 44,04 juta KL tidak terlampaui.
Normalisasi pendistribusian BBM tidak lepas dari merebaknya keresahan di kalangan masyarakat konsumen BBM bersubsidi di berbagai daerah. Pertamina tetap akan mengupayakan seoptimal mungkin untuk menjaga agar pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran dan bekerjasama erat dengan aparat untuk memastikan penyaluran dapat berjalan lancar.
Ali menambahkan dengan penyetopan pasokan BBM bersubsidi ini maka BBM bersubsidi terancam bobol 1,2 juta kilo liter hingga akhir tahun. Untuk premium diperkirakan akan melebihi kuota sekitar 400 ribu kilo liter, sementara untuk Solar diperkirakan akan melebihi kuota sekitar 800 ribu kilo liter.
“Pasti ada potensi melebihi kuota kalau dilepas begini, sekitar 1,2 juta kilo liter, Premium 400 ribu kilo liter, solar 800 ribu kilo liter,” ungkapnya. Ali menambahkan keputusan ini terpaksa diambil guna menghindari potensi kerawanan BBM bersubsidi di berbagai daerah.
“Ya mau bagaimana lagi, kita mempertimbangkan dampaknya yang luar biasa. Kita sudah bertahun-tahun mendistribusikan begini walaupun dikendalikan, dampaknya akan seperti ini (banyak antrean BBM bersubsidi),” jelasnya.
Menurut Ali, pihaknya telah melakukan pembatasan pendistribusian BBM dengan menerapkan sistem kuota di setiap daerah, tetapi dampaknya justru banyaknya antrian BBM bersubsidi di beberapa SPBU. Untuk itu, kebijakan tersebut diubah dengan menerapkan sistem pendistrbusian yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (bbs/jpnn)
