JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Nursyamsi mengatakan krisis ekonomi tahun 2015 ini dampaknya melebihi krisis yang terjadi pada tahun 2008.
“Sebagai pengusaha komputer, saya juga mengalami krisis ekonomi di tahun 2008. Saat itu daya beli masyarakat relatif masih ada. Tapi krisis 2015 ini kondisinya lebih parah untuk pengusaha komputer sebab daya beli masyarakat drastis melemah,” kata Nursyamsi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/8).
Sebelum krisis ekonomi ini terjadi lanjutnya, sebetulnya semenjak terjadi booming android yang melahirkan gudget pada 2012, bisnis komputer dan laptop sudah lesu.
“Konsumen beralih ke gudget karena bisa menggantikan fungsi komputer dan laptop. Tambah lagi dengan tepuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Data terakhir di Apkomido, sekitar 70 persen dari anggotanya hancur dibisnis laptop dan komputer,” ujarnya.
Demikian juga halnya pusat-pusat perdagangan laptop dan komputer seperti mal Mangga Dua dan Glodok yang pada tahun 2012 dan 2013 diprediksi sebagai tempat jualan yang strategis.
“Saat ini lokasi tersebut tidak lagi menjanjikan karena tidak ada yang beli laptop atau komputer,” tegasnya.
Dia ceritakan, salah seorang teman dekatnya yang selama ini memiliki 70 konter laptop dan komputer di seluruh Indonesia, kini sudah tutup. “Dia kini hanya jadi pedagang konsinyasi barang dari distributor sebagai upaya untuk menyelamatkan karyawannya saja,” ungkap Nursyamsi.
Karena itu, Apkomindo berharap agar krisis kali ini sebagai puncaknya karena sudah 70 persen anggota Apkomindo hancur bisnisnya.
Untuk tindakan penyelamatan usaha, Apkomindo dalam waktu dekat akan mengadakan Rakornas dan mengundang beberapa vendor serta prinsiple nasional guna merumuskan jalan keluar terbaik mengatasi keadaan ini.
“Salah satu agenda Rakornas Apkomindo nantinya meminta vendor dan prinsiple memproduksi komputer atau laptop sesuai dengan daya beli masyarakat yang lagi terpuruk ini. Kita mudahkanlah masyarakat tetap bisa belanja laptop atau komputer sekaligus menghindari agar pengusaha laptop dan komputer tidak meninggalkan profesinya ini karena akan dengan mudah dikuasai pedagang asing,” pungkasnya.
Buyback Tindakan Sia-Sia
Di sisi lain, rencana pemerintah mementaskan pembelian kembali saham (buyback) dinilai sia-sia. Kebijakan yang diinisiatori Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, tersebut ibarat menggarami lautan. Atau dengan kata lain, tindakan itu selaksa menggergaji langit. Mustahil.
Memang pemerintah melalui Kementerian BUMN bakal menggelontorkan dana buyback sejumlah Rp10 triliun. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi dan menstabilkan gejolak perekonomian. Menyusul keputusan itu, setidaknya 13 emiten di bawah bendera BUMN tengah berancang-ancang menyelenggarakan buyback. Tidak sedikit yang telah mematangkan dan mengebut pembahasan rencana itu ditingkat internal.
Namun, aksi korporasi itu dalam amatan Pengamat Ekonomi, Faisal Basri tidak elegan. Inisiatif buyback itu bilang Faisal layak ditelisik dan dipertanyakan. Tidak boleh tindakan itu misalnya bersandar pada inisiatif pribadi tanpa berkoordinasi dengan menteri-menteri lain macam Bank Indonesia (BI). “Mengguyur duit Rp10 triliun untuk buyback sama saja dengan menggarami lautan,” tutur Faisal Basri, di Jakarta, kemarin.
Menghadapi situasi market macam sekarang ungkap Faisal, tidak haram meniru langkah Tiongkok. Negeri Tirai Bambu tersebut ucap Faisal, dengan dukungan likuiditas melimpah tidak mampu mengintervensi pasar apalagi menjinakkan pasar. Indeks Negeri Panda itu, tetap merosot dan berjalan sesuai mekanisme serta logika pasar. “Apalagi, Indonesia dengan modal pas-pasan, sia-sia melawan pasar melalui skema buyback,” tegasnya.
Sebaiknya sambung Faisal, pemerintah tidak ngotot dan memaksakan diri melakukan gelaran buyback. Lebih baik, kata eks ketua pemberantasan mafia migas itu, kalau BUMN mempunyai dana banyak, dialihkan untuk mempercepat dan mendorong investasi. Sebab kalau buyback dipaksakan, emiten BUMN akan mengalami kekeringan likuiditas. Efeknya, dana yang tersimpan di sejumlah bank akan ditarik. “Ini jelas menimbulkan problem baru bukan memecah persoalan,” jelas Faisal.
Selain itu tegas Faisal, pemerintah harus berani mengamputasi besaran belanja. Misalnya, menunda proyek-proyek yang kurang mendesak. Sebab, kalau dipaksakan di tengah prediksi penerimaan negara seret, akan berimbasa pada pembiayaan belanja pemerintah. “Amat riskan kalau belanja pemerintah didanai melalui utang melalui skenario penerbitan utang negara atau global bonds,” ingatnya.
Di sisi lain, emiten BUMN sektor kontruksi tidak perlu melakukan buyback. Itu karena emiten-emiten itu tengah dan sedang membutuhkan dana besar untuk menggarap berbagai proyek pemerintah. Di samping itu, emiten lain macam PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), dan emiten BUMN sektor pertambangan, juga tidak perlu melakukan buyback. “Untuk emiten-emiten ini belum perlu,” ucap Kiswoyo Adi Joe, Analis Investa Saran Mandiri.
Sementara untuk emiten perbankan pelat merah, perlu melakukan pengamatan pasar dengan detail sebelum melakukan buyback saham. Kalau penyaluran kredit melambat dan tidak membutuhkan modal serta mempunyai dana tunai maka disarankan untuk buyback saham. Untuk PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), kalau melakukan buyback harus menunggu momen tepat. (fas/far/jpg/rbb)
